INSAN.NEWS || Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama untuk memperkuat pertahanan siber nasional di tengah meningkatnya ancaman digital yang terus berkembang.
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Meutya menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, Polri, TNI, lembaga intelijen, hingga masyarakat luas dalam menjaga stabilitas nasional di era digital.
“Keamanan ruang digital bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan kewajiban bersama. Semua pihak harus berperan aktif untuk memastikan keamanan siber kita tetap terjaga,” ujar Meutya dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Indonesia Hadapi Ancaman Siber Serius
Pernyataan ini muncul di tengah tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam ranah digital, dengan laporan terbaru dari Sea Times yang menyebut Indonesia sebagai negara dengan tingkat kecanduan internet tertinggi di dunia.
Tingginya aktivitas daring masyarakat Indonesia membawa dampak serius: ruang digital semakin rentan terhadap berbagai serangan siber, mulai dari penipuan daring, kebocoran data pribadi, judi online, hingga serangan yang berpotensi mengguncang stabilitas nasional.
Sebagai respons terhadap eskalasi ancaman ini, pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, sebuah unit khusus yang berfokus pada pengawasan dan mitigasi ancaman di ruang siber.
Meniru Model Dubai, Memperketat Pengawasan Digital
Dalam upaya memperkuat pengawasan, Meutya menekankan perlunya mengadopsi praktik pengelolaan identitas digital yang telah diterapkan di Dubai.
“Di Dubai, mereka mengintegrasikan sistem eSIM dalam proses imigrasi, sehingga setiap pendatang dapat terpantau secara digital. Ini adalah inovasi yang bisa kita pelajari dan adaptasi untuk memperkuat pengawasan di Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah kini tengah memperketat regulasi SIM card dan mengembangkan kebijakan baru untuk penyelenggara jasa internet (ISP), guna menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital.
“Begitu banyak ISP ilegal masih beroperasi bebas. Ini adalah celah yang harus segera ditutup agar tidak menjadi pintu masuk kejahatan digital,” tegas Meutya.
Pendekatan Baru; Sanksi Finansial bagi Platform Global
Dalam menangani konten ilegal seperti judi online, pemerintah tak lagi sekadar mengandalkan metode takedown yang sering kali kurang efektif. Kini, Indonesia mulai menerapkan Sistem Moderasi Berbasis Sanksi Finansial (SAMAN) untuk memaksa platform digital global lebih kooperatif.
“Platform-platform besar dunia memperlakukan kita sebagai pasar, tetapi kita harus memastikan mereka juga bertanggung jawab atas keamanan digital kita,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat membangun benteng digital yang lebih kuat, melindungi masyarakat dari ancaman siber, serta menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan berkelanjutan bagi Indonesia.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita Insan News di Google New
