INSAN.NEWS || Makassar – Kota Makassar berpeluang besar memanfaatkan program strategis pengelolaan sampah dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebuah inisiatif yang telah diterapkan di sejumlah kota besar namun belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Makassar.
Dalam pertemuan di Kantor Wali Kota Makassar, perwakilan Kementerian PU mengungkapkan bahwa skema ini sebenarnya telah lama berjalan, namun banyak daerah belum memanfaatkan peluang yang ada.
“Di Kementerian sendiri ada program yang sudah berjalan sejak lama, tapi belum tersentuh. Padahal ini diperuntukkan bagi kota-kota besar,” ujar Komang Raka dari Tim Pemantau dan Evaluasi Proyek Strategis Kementerian PU.
Menurutnya, Makassar belum termasuk dalam daftar daerah yang telah memanfaatkan program ini.
“Ternyata kota Makassar belum termasuk yang memanfaatkan program ini,” tambah Komang, dalam pertemuan yang turut dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Program ini dirancang untuk menangani hingga 100 ton sampah per hari dengan investasi mencapai Rp100 miliar per lokasi. Pemerintah pusat masih menunggu kesiapan dari pemerintah daerah untuk menjalankan skema ini secara optimal.
“Diharapkan dalam satu tahun, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan program ini. Baik dari sisi pendanaan besar maupun pengelolaan pasca pembangunannya,” jelas Komang.
Selain itu, skema ini menawarkan fleksibilitas tinggi dalam teknologi pengolahan sampah. Kabupaten dan kota yang berpartisipasi bisa memilih metode terbaik sesuai dengan kebutuhan lokal, mulai dari pembuatan briket, konversi menjadi bahan bakar minyak, hingga mobil daur ulang.
“Secara teknis, residu pengolahan bisa ditekan hingga nol persen. Namun, dalam kesepakatan dengan Kementerian, batas residu maksimal ditetapkan sebesar 12 persen, mengingat kemungkinan adanya kandungan limbah B3 atau medis,” sebutnya.
Sejumlah daerah seperti Depok, Bandung, Indramayu, Bali, dan Padang telah menerima bantuan minimal Rp100 miliar untuk implementasi program ini. Sementara itu, Makassar masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
“Kami menunggu kesiapan dari pemerintah Makassar. Nantinya kami akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah untuk meninjau kondisi di lapangan dan memastikan Makassar dapat segera masuk dalam daftar penerima program,” pungkas Komang.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa persoalan sampah di kotanya semakin mendesak. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mengalami penumpukan ekstrem, sementara delapan unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sebelumnya beroperasi kini tidak lagi berfungsi.
“Yang bisa meredam kondisi saat ini adalah bagaimana proses penumpukan di TPA bisa dikelola secara efektif. Sehingga kami cari solusi, apalagi adanya program ini,” ujarnya.
Selain itu, Kota Makassar masih menunggu kepastian regulasi terkait program Waste to Energy (WTE) yang digagas pemerintah pusat. Munafri berencana berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan keberlanjutan proyek tersebut, termasuk negosiasi dalam pengembangan APBD dan keterlibatan pemerintah daerah secara lebih aktif.
Dengan volume sampah yang mencapai 1.000 ton per hari, Munafri menekankan bahwa pemanfaatan teknologi pengolahan sampah harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah diharapkan bisa segera merumuskan pola pembangunan TPA yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk Makassar.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google New
