INSAN.NEWS || Makassar,- Transformasi digital di lingkup Pemerintah Kota Makassar memasuki fase krusial. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), mengeluarkan ultimatum keras: Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib meninggalkan sistem kerja manual dan beralih ke digital sepenuhnya mulai 2026.
Langkah tegas itu diambil setelah Bank Indonesia melaporkan bahwa dari puluhan OPD, hanya dua yang sudah benar-benar menerapkan digitalisasi secara penuh. Temuan tersebut memicu evaluasi internal besar-besaran.
Untuk mempercepat perubahan, Appi resmi membentuk Tim Percepatan Digitalisasi Pemkot Makassar, yang bertugas memastikan seluruh layanan publik, administrasi, dan manajemen data OPD tersambung dalam ekosistem digital terpadu.
“Tahun depan seluruh OPD harus sudah digital. Kita bentuk tim percepatan agar tidak ada lagi alasan,” tegas Appi saat membuka High Level Meeting TP2DD Kota Makassar di Hotel Novotel Grand Shayla, Senin (17/11/2025).
Sistem Manual Dinilai Rawan Salah dan Tidak Transparan
Dalam arahannya, Appi menyampaikan kekecewaannya atas minimnya komitmen digitalisasi di internal Pemkot.
“Digitalisasi itu bukan sekadar aplikasi. Ini soal efisiensi dan akuntabilitas. Pekerjaan bisa dipangkas, biaya bisa ditekan, pendapatan tercatat, dan pengeluaran terkontrol,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sistem manual kerap menimbulkan masalah serius: data berubah, laporan tidak konsisten, hingga potensi kesalahan yang berujung fitnah.
“Kalau masih manual, pasti rawan salah dan rawan fitnah,” tegasnya.
Appi menegaskan setiap OPD akan diberi target implementasi digital yang wajib dipenuhi.
“Ada target, dan harus jalan. Kalau tidak menerapkan digitalisasi, ada sanksi,” ungkapnya.
Appi bahkan menyoroti rendahnya penggunaan mobile banking di kalangan ASN.
“Dari sekian banyak ASN, mungkin hanya 30 persen yang punya mobile banking. Padahal itu hal paling dasar dalam digitalisasi,” katanya.
Bapenda Laporkan Lonjakan 400% Pengguna Layanan Pajak Digital
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Andi Asminullah, melaporkan bahwa digitalisasi layanan pajak menunjukkan perkembangan signifikan.
“Pembayaran pajak kini lebih mudah melalui aplikasi Pakinta. Penggunaannya meningkat sekitar 400 persen,” jelasnya.
Bapenda kini menyiapkan aplikasi terpadu yang menggabungkan seluruh jenis pajak daerah dalam satu sistem. Aplikasi itu akan diintegrasikan dengan Lontara+ melalui Dinas Kominfo.
“Tahun depan semua aplikasi kita satukan. Jadi masyarakat bisa membayar pajak melalui Pakinta maupun Lontara+. Semua fitur akan dibuka,” lanjut Asminullah.
Ia berharap integrasi ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempercepat pelayanan kepada wajib pajak.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google New
