Oleh: Buhari Fakkah Dosen UMS Rappang
INSAN.NEWS || Sidenreng – Rappang – 26 Januari 2026 – Dalam politik modern, ada satu kekeliruan klasik yang terus dipelihara dengan penuh kasih sayang:
”Menganggap kritik kebijakan sebagai penghinaan personal”.
Begitu sebuah kebijakan dipersoalkan, sebagian pendukung kekuasaan langsung naik darah, seolah yang dikritik bukan keputusan publik, melainkan silsilah keluarga dan harga diri leluhur.
Di titik ini, politik berhenti menjadi urusan akal sehat dan berubah menjadi drama perasaan berjamaah.
Padahal, politik modern sejak awal dibangun di atas satu prinsip sederhana: kekuasaan harus bisa dijelaskan, bukan dibela dengan emosi. Negara bukan milik pribadi, kebijakan bukan wahyu, dan pejabat publik bukan manusia suci yang kebal dari salah.
Jika semua kritik dianggap serangan personal, maka yang sebenarnya sedang dipertahankan bukan kebijakan, melainkan ego kekuasaan.
Kritik kebijakan adalah kritik atas apa yang diputuskan, bukan siapa yang memutuskan. Ia bertanya:
“Apakah kebijakan ini rasional, adil, konstitusional, dan berpihak pada kepentingan publik? Ia menguji argumen, bukan menguliti karakter”.
Dalam politik modern, kebijakan publik harus siap dibedah di ruang publik, sebab ia lahir dari mandat rakyat dan dibiayai oleh keringat rakyat. Menolak kritik kebijakan sama artinya dengan mengubah negara menjadi ruang privat penguasa.
Sebaliknya, kritik personal adalah jalan pintas kaum malas berpikir. Ia menyerang fisik, latar belakang, keluarga, atau motif batin yang tak relevan dengan substansi kebijakan. Kritik semacam ini memang gaduh, tetapi miskin makna.
Politik modern tidak membutuhkan cacian;
”Ia membutuhkan alasan”.
Namun ironisnya, justru kritik kebijakan yang rasional sering dituduh “tidak etis”, sementara pembelaan emosional dianggap loyalitas.
Di sinilah letak absurditasnya. Pendukung kekuasaan ingin kebijakan bebas kritik, tapi menuntut rakyat tetap rasional dan dewasa. Mereka menginginkan demokrasi tanpa perdebatan, stabilitas tanpa akuntabilitas, dan dukungan tanpa nalar.
Kritik dianggap kebencian, perbedaan dianggap pengkhianatan, dan argumen dianggap gangguan. Politik lalu direduksi menjadi soal perasaan:
”Siapa yang paling tersinggung, dia yang paling benar”.
Dalam politik modern, sikap seperti ini bukan tanda kedewasaan, melainkan kemunduran ke politik pra-modern, ketika penguasa tak perlu menjelaskan diri dan rakyat cukup bertepuk tangan.
Negara dijalankan bukan dengan argumentasi, melainkan dengan sentimen. Yang berkuasa bukan gagasan, melainkan baper kolektif.
Maka, perlu ditegaskan:
”Tersinggung bukanlah dalil”.
Marah bukan argumen. Membela penguasa dengan emosi tidak akan mengubah kebijakan buruk menjadi kebijakan baik.
Jika sebuah kebijakan benar, ia tak perlu takut pada kritik. Jika salah, membungkusnya dengan loyalitas hanya memperpanjang kerusakan.
Politik modern menuntut dua hal sekaligus yaitu warga negara yang mengkritik secara rasional, dan pendukung kekuasaan yang tidak menganggap negara sebagai perpanjangan egonya.
Tanpa pemisahan antara kritik kebijakan dan kritik personal, demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara yang ramai pembelaan, tapi sepi pemikiran.
Dan pada akhirnya, negara tidak runtuh karena terlalu banyak kritik, tetapi karena kritik dianggap dosa dan kebijakan diperlakukan seperti agama yang haram dipertanyakan, wajib dibela.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google New
