INSAN.NEWS || Makassar,- Dalam dunia yang terus bergerak cepat dan penuh dinamika politik, keberadaan hukum dan demokrasi tidak bisa dianggap sekadar ritual formal.
Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, menegaskan hal ini saat memberikan materi pada Latihan Kader II (LK II) HMI Korkom Tamalate, Selasa (27/01/2026).
“Hukum hadir bukan untuk membahagiakan penguasa, tetapi untuk melindungi rakyat. Demokrasi harus ditata agar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya menjadi prosedur formal,” tegas Firman, di hadapan ratusan kader muda yang hadir dengan antusias.
Peserta kemudian diajak menggali lebih dalam tentang makna demokrasi yang sejati. Salah seorang peserta, Andi Maskur dari Cabang Berau, mengangkat isu klasik yang kerap menjadi kritik masyarakat:
“Saat DPR menjalani reses, aspirasi rakyat harus kembali ke rakyat. Tapi mengapa hasilnya sering berbeda dari kesepakatan forum reses?”
Firman menanggapi dengan penjelasan penuh wawasan:
“Proses demokrasi memang tidak selalu sederhana. Aspirasi rakyat harus melewati mekanisme politik dan birokrasi. Namun, tanggung jawab kita sebagai kader dan warga negara adalah memastikan aspirasi itu benar-benar diwujudkan, bukan sekadar tertulis dalam dokumen atau laporan resmi.”
Di sini, Firman menekankan peran kader muda sebagai penjaga integritas demokrasi. Ia mengingatkan bahwa kualitas demokrasi sebuah bangsa akan tercermin dari kualitas kader yang mampu:
- Memahami dan mengawal aspirasi rakyat dengan konsisten.
- Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses politik.
Narasi Firman tak sekadar teori. Ia menanamkan pesan motivasi yang kuat bagi kader HMI:
”Demokrasi adalah hak yang harus dijaga, tetapi juga tanggung jawab yang harus diperjuangkan”.
Aspirasi rakyat bukan sekadar suara yang didengar, tetapi energi yang harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, sehingga rakyat benar-benar merasakan manfaatnya.
Lebih jauh, sesi ini membuka ruang diskusi tentang peran hukum sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sebagai alat politik semata.
Firman mengajak kader untuk melihat hukum dan demokrasi sebagai “mesin penggerak” bagi kesejahteraan rakyat, sekaligus sebagai tali pengikat integritas negara.
Di akhir sesi, para peserta menutup diskusi dengan kesadaran bahwa perjuangan demokrasi adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, kepedulian, dan keberanian.
Demokrasi yang sehat bukan hanya tercermin dari dokumen atau laporan, tetapi dari bagaimana aspirasi rakyat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata dan dirasakan di lapangan.
Firman Jaya Daeli menegaskan:
“Kader muda yang berintegritas adalah penjamin masa depan demokrasi Indonesia. Bila mereka gagal, demokrasi bisa menjadi formalitas kosong. Bila mereka berhasil, rakyat akan merasakan keadilan dan kesejahteraan.”
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google New
