Refleksi akhir Ramadhan
Oleh: Buhari Fakkah—Dosen UMS Rappang
INSAN.NEWS || Sidrap—Demokrasi, kata orang, adalah pesta. Tetapi di republik ini, pesta itu terlalu sering berubah menjadi pasar; suara diperjualbelikan, nurani dinegosiasikan, dan kebenaran ditimbang berdasarkan kepentingan.
Di tengah hiruk-pikuk itu, kita berharap kaum cerdik pandai, ulama, kiai, profesor berdiri sebagai penjernih.
Nyatanya, tak sedikit dari mereka justru memilih menjadi penonton yang nyaman, atau lebih buruk lagi, pemain yang patuh dalam skenario kekuasaan.
Di titik inilah istilah “setan bisu” menemukan relevansinya. Bukan karena mereka tidak tahu mana yang benar, tetapi karena mereka memilih untuk tidak mengatakan apa yang mereka tahu. Ilmu yang mereka miliki tidak hilang ia hanya dibungkam, dilipat rapi, lalu disimpan di lemari kepentingan.
Kita hidup dalam era di mana legitimasi tidak lagi cukup dibangun dengan suara rakyat, tetapi juga dengan stempel moral dari otoritas keilmuan dan keagamaan.
Maka kekuasaan membutuhkan lebih dari sekadar dukungan politik; ia membutuhkan pembenaran etik. Dan di sinilah peran ulama dan intelektual menjadi krusial sekaligus rawan diselewengkan.
Ketika seorang profesor berdiri di podium untuk menjelaskan bahwa kebijakan yang terang-benderang merugikan publik adalah “langkah strategis,” kita tidak sedang menyaksikan ilmu bekerja, melainkan ilmu yang sedang bekerja untuk sesuatu.
Ketika seorang ulama membungkus ketidakadilan dengan dalil yang dipilih secara selektif, kita tidak sedang mendengar dakwah, melainkan justifikasi.
Ironinya, semua ini sering dibungkus dengan bahasa yang terdengar luhur; stabilitas, maslahat, persatuan. Seolah-olah kritik adalah ancaman, dan diam adalah kebijaksanaan. Seolah-olah menjaga kekuasaan lebih penting daripada menjaga kebenaran.
Padahal sejarah mengajarkan sebaliknya. Ilmu pengetahuan dan agama justru menemukan martabatnya ketika ia berani berdiri di hadapan kekuasaan, bukan ketika ia duduk nyaman di pangkuannya.
Para pemikir besar tidak dikenang karena kedekatan mereka dengan penguasa, tetapi karena keberanian mereka untuk berbeda, bahkan ketika itu berisiko.
Namun hari ini, kita menyaksikan gejala yang mengkhawatirkan; inflasi legitimasi. Semakin banyak gelar, semakin murah keberanian. Semakin tinggi posisi akademik atau keagamaan, semakin canggih pula rasionalisasi untuk tidak bersuara.
Kritik diganti dengan seminar, kegelisahan diganti dengan proyek, dan integritas ditukar dengan akses.
Demokrasi elektoral, yang seharusnya menjadi alat koreksi, justru sering menjadi tameng. “Kami dipilih rakyat,” kata penguasa. Dan sebagian intelektual mengangguk, seakan mandat elektoral adalah cek kosong untuk segala kebijakan.
Padahal demokrasi tanpa etika hanyalah prosedur tanpa jiwa ia bisa melahirkan kekuasaan, tetapi tidak menjamin keadilan.
Pertanyaannya sederhana; di mana posisi kaum berilmu? Apakah mereka masih menjadi penjaga nurani publik, atau telah berubah menjadi juru bicara kekuasaan? Apakah mimbar dan ruang kuliah masih menjadi ruang pencerahan, atau sekadar perpanjangan tangan legitimasi?
Tentu, tidak semua diam. Masih ada suara-suara jernih yang memilih tetap kritis, meski tidak selalu mendapat panggung. Tetapi justru karena mereka minoritas, suara itu terasa seperti bisikan di tengah gemuruh pujian yang terorganisir.
Di sinilah kita perlu jujur; diam, dalam situasi ketidakadilan, bukanlah netralitas. Ia adalah pilihan. Dan setiap pilihan memiliki konsekuensi moral.
Ketika kaum cerdik pandai memilih diam, mereka tidak hanya gagal menjalankan peran sosialnya, tetapi juga ikut memperpanjang umur ketidakadilan itu sendiri.
Republik ini tidak kekurangan orang pintar. Yang langka adalah keberanian untuk tetap jujur ketika kejujuran tidak lagi menguntungkan. Yang mahal bukan gelar, tetapi integritas.
Dan mungkin, masalah terbesar kita hari ini bukan pada mereka yang berkuasa, tetapi pada mereka yang seharusnya mengawasi kekuasaan namun memilih untuk membungkam diri.
Karena ketika ilmu kehilangan suara, kekuasaan akan berbicara tanpa batas. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa hanyalah gema; bukan kebenaran, tetapi kepentingan yang dipoles seolah-olah kebenaran.
Sidenreng Rappang—19 Maret 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
