INSAN.NEWS || Makassar—Peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini kembali diwarnai dengan berbagai sorotan tajam terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.
Seremoni tahunan dinilai tidak sebanding dengan realitas yang dihadapi para pekerja di lapangan.
Menurut ABDUL RAIS RAHMAN, aktivis sekaligus Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan, hingga hari ini negara belum menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada buruh.
“Setiap tahun kita mendengar janji yang sama, tetapi kondisi buruh tidak pernah benar-benar berubah. Upah masih jauh dari layak, sistem kerja semakin tidak pasti, dan perlindungan hukum masih lemah,” tegasnya, Jumat (1/5).
Ia menilai kebijakan ketenagakerjaan yang ada saat ini justru cenderung menguntungkan investor dan korporasi besar, sementara buruh ditempatkan pada posisi yang rentan.
Fleksibilitas kerja, menurutnya, telah disalahgunakan menjadi alat untuk melegitimasi sistem kontrak berkepanjangan tanpa jaminan masa depan.
Lebih lanjut, ABDUL RAIS RAHMAN juga menyoroti maraknya praktik pemberangusan serikat pekerja (union busting) yang dinilai masih terjadi secara sistematis namun minim penindakan.
“Ketika buruh bersuara, justru dihadapkan pada tekanan. Ini menunjukkan bahwa demokrasi di tempat kerja masih semu,” tambahnya.
Ia juga mengkritik lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap pelanggaran ketenagakerjaan. Banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan, namun tidak mendapatkan sanksi tegas. Kondisi ini, menurutnya, memperlihatkan ketimpangan dalam penegakan hukum.
Dalam momentum Hari Buruh ini, ia menyampaikan beberapa tuntutan penting:
- Mewujudkan upah layak berbasis kebutuhan hidup riil
- Menghapus praktik kerja kontrak yang eksploitatif
- Menjamin kebebasan berserikat tanpa intimidasi
- Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan
“Jika negara terus abai, maka Hari Buruh hanya akan menjadi seremoni kosong. Buruh membutuhkan keadilan, bukan sekadar ucapan,” tutupnya.
Rilisan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan buruh belum selesai, dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak pekerja tidak bisa terus ditunda.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
