INSAN.NEWS || Makassar—Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan menemui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8).
Dalam pertemuan itu, HMI menyatakan siap mengawal kebijakan pendidikan sekaligus menawarkan gagasan melalui rencana Konferensi Pendidikan.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pendidikan Makassar, mulai dari penguatan karakter peserta didik, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, tata kelola pendidikan, transparansi, hingga pemerataan akses pendidikan.
Koordinator Steering Konferensi Pendidikan, Fadel Sofyan, mengatakan forum yang digagas BADKO HMI Sulsel itu diarahkan menjadi ruang untuk menguji sekaligus merumuskan gagasan mengenai masa depan pendidikan Makassar.
Ketua Steering Committee Konferensi Pendidikan BADKO HMI Sulsel, Fadel Sofyan, menyampaikan gagasan dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).
“Yang kami mau buat adalah Konferensi Pendidikan. Kami mendukung program yang ada di Dinas Pendidikan Kota Makassar,” kata Fadel.
Menurut dia, keberhasilan pendidikan tidak semata diukur dari capaian akademik. Sekolah juga dituntut membentuk peserta didik yang memiliki adab, moral, etika, tanggung jawab, dan karakter.
Karena itu, nilai pangadakkang dinilai perlu mendapat tempat dalam pembentukan karakter generasi muda Makassar.
“Tujuannya adalah mengawal arah pendidikan, fokusnya pada pangadakkang, yaitu adab, moral dan etika, atau pendidikan karakter murid sekolah yang harus diperhatikan,” ujarnya.
Fadel juga menyoroti kualitas dan kapasitas tenaga pendidik. Menurut dia, kompetensi guru dan tenaga kependidikan perlu diperkuat secara berkelanjutan agar mampu menghadapi perubahan kebutuhan pendidikan dan persoalan yang muncul di sekolah.
“Selain itu, ada permasalahan di tenaga kependidikan, seperti pengembangan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik,” katanya.
BADKO HMI Sulsel, lanjut Fadel, juga membuka ruang untuk menjadi mitra konsultasi dan advokasi terhadap persoalan yang muncul di lingkungan sekolah.
“Kami juga menyampaikan kesiapan untuk menjadi mitra konsultasi dan advokasi terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah,” ujarnya.
Puji Disdik, Tapi Minta Pengawalan
Di tengah komitmen pengawalan tersebut, BADKO HMI Sulsel juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah langkah Dinas Pendidikan Makassar di bawah Kepala Dinas Pendidikan Achi Soleman.
Fadel menilai terdapat sejumlah perkembangan positif dalam pengelolaan pendidikan, termasuk kerja sama dengan sekolah swasta untuk mengatasi persoalan keterbatasan rombongan belajar atau rombel.
“Kami apresiasi kerja baik dan nyata. Kerja sama dengan sekolah swasta untuk mengatasi polemik kurangnya rombel, pembuktian transparansi SPMB yang terbukti tidak ada pungli,” kata Fadel.
Pernyataan mengenai SPMB tersebut merupakan penilaian BADKO HMI Sulsel terhadap proses yang mereka soroti. Fadel juga mengapresiasi pengelolaan APBD, prestasi siswa dan sekolah, serta respons Dinas Pendidikan dalam menangani berbagai persoalan.
“Pengelolaan APBD, prestasi siswa dan sekolah, penanganan kasus yang cepat dan sigap, serta banyak hal-hal mulia lainnya yang baik untuk dipertahankan,” ujarnya.
Apresiasi terhadap sektor pendidikan Makassar juga sejalan dengan catatan pemerintah pusat. Kemendikdasmen memasukkan Kota Makassar sebagai penerima Apresiasi Pemda atas Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dalam daftar penghargaan dan apresiasi Hardiknas 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di Jakarta pada 25 Mei 2026.
Penghargaan itu berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan melalui program Wajib Belajar 13 Tahun.
Namun bagi BADKO HMI Sulsel, capaian tersebut bukan alasan untuk menghentikan evaluasi. Sebaliknya, prestasi yang sudah diraih harus menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan.
Asrullah: HMI Bukan Sekadar Pengkritik
Ketua Umum BADKO HMI Sulsel Asrullah Dimas mengatakan HMI datang bukan sekadar menyampaikan kritik kepada pemerintah. Organisasi mahasiswa tersebut ingin menempatkan diri sebagai bagian dari proses perumusan solusi.
Ketua Umum BADKO HMI Sulawesi Selatan, Asrullah Dimas, menyampaikan pandangan dalam pertemuan bersama Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).
“Bagi HMI, pendidikan bukan hanya persoalan bagaimana meningkatkan angka partisipasi atau prestasi akademik. Pendidikan harus mampu melahirkan manusia yang berpengetahuan, berkarakter, berintegritas, serta memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial,” kata Asrullah.
Ia menilai nilai pangadakkang, yang mencakup adab, moral dan etika, harus menjadi bagian dari fondasi pendidikan generasi Makassar.
Menurut Asrullah, tradisi intelektual HMI menuntut kader tidak berhenti pada kritik. Kader harus mampu membaca persoalan, melakukan kajian, menyusun konsep, menawarkan alternatif kebijakan, kemudian mengawal pelaksanaannya.
“HMI memiliki tradisi intelektual dan kaderisasi yang mendorong kita untuk tidak berhenti pada kritik. Kita harus mampu membaca persoalan, melakukan kajian, menyusun konsep, menawarkan alternatif kebijakan, kemudian mengawal implementasinya. Kritik tanpa gagasan tidak cukup, dan gagasan tanpa pengawalan juga tidak akan memberikan perubahan,” ujarnya.
Karena itu, Asrullah ingin Konferensi Pendidikan tidak menjadi forum seremonial. Forum tersebut diharapkan mempertemukan pemerintah, akademisi, guru, mahasiswa, organisasi kepemudaan, pelajar, orang tua, dan masyarakat untuk membahas persoalan pendidikan secara lebih komprehensif.
“Konferensi Pendidikan ini harus menjadi ruang produksi gagasan, bukan sekadar forum seremonial. Kita ingin membicarakan pendidikan Makassar secara komprehensif, mulai dari kualitas dan kapasitas tenaga pendidik, karakter peserta didik, pemerataan akses, tata kelola, transparansi, sampai bagaimana pendidikan mampu menjawab tantangan perubahan zaman,” katanya.
Siap Kawal, Tetap Kritis
Asrullah menegaskan BADKO HMI Sulsel tidak ingin menempatkan diri sebagai kelompok yang hanya mencari kesalahan pemerintah. Menurut dia, kebijakan yang dinilai baik harus diapresiasi, sementara kebijakan yang bermasalah tetap perlu dikritisi secara objektif.
“Kalau ada kebijakan yang baik, kita apresiasi dan kita dukung. Kalau ada yang perlu dikritisi, kita sampaikan secara objektif. Dan kalau ada persoalan, HMI harus hadir menawarkan jalan keluar. Inilah bentuk pengabdian intelektual HMI kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan pengawalan pendidikan juga harus memiliki mekanisme tindak lanjut. Gagasan yang lahir dari konferensi, kata dia, harus diterjemahkan menjadi rekomendasi dan kemudian dikawal bersama.
“Gagasan yang lahir dari Konferensi Pendidikan harus bisa diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan, kemudian dikawal bersama. Pemerintah memiliki kewenangan, akademisi memiliki pengetahuan, guru memiliki pengalaman di lapangan, sementara mahasiswa dan masyarakat memiliki fungsi kontrol sosial,” kata Asrullah.
Menurut dia, pola tersebut dapat memperkuat posisi mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah tanpa kehilangan fungsi kontrol sosialnya.
“Kami ingin HMI hadir sejak persoalan dirumuskan, ikut menyusun solusi, mengawal pelaksanaannya, dan memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena kader HMI harus ditempa menjadi insan yang mampu berpikir konseptual sekaligus bekerja nyata,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Asrullah Dimas didampingi Ketua Bidang Pembinaan Anggota BADKO HMI Sulsel Sabaruddin dan Ketua Bidang Pendidikan dan Pendampingan Beasiswa BADKO HMI Sulsel Abd Razak Usman.
Pangadakkang dan Mutu Guru Jadi Fokus
Fadel mengatakan penguatan karakter peserta didik dan peningkatan kualitas tenaga pendidik akan menjadi dua fokus utama Konferensi Pendidikan.
Ia menilai pendidikan Makassar perlu menghasilkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan integritas.
“Fokus karakter siswa dan tenaga pendidik. Pangadakkang atau moral dan adab yang menjadi perhatian serius, menjadi tanggung jawab kita semua,” kata Fadel, yang juga merupakan Founder Makassar Youth Space (MYS).
BADKO HMI Sulsel menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, organisasi mahasiswa, akademisi dan masyarakat diperlukan untuk memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh peserta didik.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, dalam pertemuan tersebut, memberikan apresiasi terhadap keterlibatan BADKO HMI Sulsel dalam mengawal kebijakan dan program pendidikan.
Bagi BADKO HMI Sulsel, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun pola kolaborasi yang menggabungkan kajian, konsep, kritik konstruktif, solusi dan pengawalan kebijakan.
Pesan yang dibawa HMI pun cukup jelas: capaian pendidikan Makassar perlu diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat pemerintah berhenti berbenah.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
