INSAN.NEWS || Pangkep—Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Tahun Anggaran 2026 memasuki fase penting.
DPRD Pangkep menjadwalkan dua rapat paripurna dalam satu rangkaian pembahasan pada Kamis (3/9).
Agenda pertama dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WITA di Ruang Sidang A DPRD Pangkep, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.
Pandangan fraksi menjadi bagian dari proses pembahasan untuk menguji arah, asumsi, serta prioritas perubahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Forum tersebut menjadi ruang bagi DPRD untuk memberikan catatan dan masukan terhadap rancangan perubahan APBD.
Sikap masing-masing fraksi nantinya menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam memberikan tanggapan sekaligus menjelaskan sejumlah substansi yang menjadi perhatian legislatif.
Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam proses pembahasan tersebut diwakili Wakil Bupati Abd. Rahman Assagaf.
Kehadiran jajaran eksekutif dalam rapat paripurna menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD.
Rangkaian pembahasan kemudian dilanjutkan pada pukul 15.00 WITA melalui rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati Pangkajene dan Kepulauan terhadap pandangan umum fraksi DPRD atas Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dua agenda tersebut memperlihatkan bahwa perubahan APBD tidak sekadar menjadi dokumen administratif pemerintah daerah.
Rancangan anggaran harus melewati proses pembahasan politik di DPRD, termasuk pandangan fraksi dan jawaban pemerintah sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Dalam usulan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah sebelumnya sebesar sekitar Rp1,279 triliun direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp1,291 triliun. Sementara belanja daerah naik dari sekitar Rp1,279 triliun menjadi sekitar Rp1,403 triliun.
Perubahan tersebut diarahkan untuk menyesuaikan kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, antara lain pelayanan dasar, infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, kesejahteraan sosial, pertanian, perikanan, serta pembangunan wilayah kepulauan.
Sebelumnya, Wakil Bupati Pangkep Abd. Rahman Assagaf menekankan pentingnya memastikan perubahan anggaran disusun secara realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah berharap proses pembahasan bersama DPRD berjalan terbuka dan konstruktif agar setiap perubahan anggaran memiliki manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Dengan masuknya pandangan fraksi dan jawaban pemerintah dalam agenda paripurna, pembahasan Perubahan APBD Pangkep 2026 kini memasuki ruang uji politik sekaligus substantif.
Pada tahap ini, kualitas argumentasi, transparansi anggaran, dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah perubahan APBD.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
