INSAN.NEWS || Makassar – Dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat di tingkat daerah, kita sering kali bertanya-tanya bagaimana kita dapat mencapai sistem kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Salah satu solusi potensial yang patut diperhatikan adalah melibatkan lebih banyak pemimpin daerah yang berasal dari kalangan dokter.
Pentingnya peran pemimpin daerah dalam bidang kesehatan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan dilantiknya dokter-dokter sebagai kepala daerah adalah jawaban permasalahan kesehatan yang terjadi di wilayah masing-masing. Evidence based medicine yang selama ini menjadi akar dari pengetahuan dokter sebagai klinisi, dapat memberikan peluang untuk menciptakan kebijakan kesehatan berbasis bukti pula.(01/03/2025).
Pada Hari Kamis 20 Februari 2025, Presiden Prabowo telah resmi melantik 961 Kepala Daerah secara serentak. Mengutip dari informasi yang beredar, ada sebanyak 9 dokter spesialis kandungan yang dilantik menjadi pemimpin daerah, diantaranya dr. Hj. Neni Moereni, Sp.OG (Walikota Bontang) , dr. H. Aminnudin, Sp.OG , Subsp. Obsos, M.Kes (Walikota Probolinggo), dr. Robby Hernawan , Sp.OG, Subsp KFM (Walikota Salatiga) Dr.(H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG, Subsp.F.E.R (Walikota Yogyakarta), dr.I Nyoman Sutjidra Sp.OG (Bupati Buleleng), dr.Muhammad Wahyu Ferdian Sp.OG, MM (Bupati Cianjur) dr. Hj. Maya Hasmita Sp.OG, MKM (Bupati Labuhan batu) Dr. dr. Zulmaeta Sp.OG., Subsp. KFM ( Walikota Payakumbuh), Brigjen Pol (Purn) dr.Antonius Ginting, Sp.OG, M.Kes (Bupati Karo). Banyaknya pemimpin dari kalangan dokter,menunjukkan bahwa semakin banyak tenaga kesehatan yang merasa terpanggil untuk memajukan daerah mereka.
Dengan ini diharapkan dapat sekaligus mengatasi masalah-masalah yang sudah terjadi selama bertahun-tahun seperti kesenjangan layanan kesehatan, kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan hingga kekurangan fasilitas medis, keterbatasan anggaran kesehatan karena kalah sama pos anggaran lain, serta tantangan dalam membuat kebijakan preventif utamanya.Pemimpin daerah dengan latar belakang kedokteran, dengan pengetahuan yang mereka miliki, akan lebih mampu merancang kebijakan yang tepat sasaran, dan mengatasi masalah-masalah mendasar tersebut.
Pemimpin daerah yang berasal dari kalangan dokter membawa potensi besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan pemahaman mendalam tentang isu kesehatan dan kemampuan dalam merancang kebijakan berbasis bukti, mereka dapat memberikan arah baru dalam meningkatkan akses, kualitas, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan. Selain itu, seorang dokter yang menjabat sebagai pemimpin daerah bisa lebih mudah membangun kepercayaan dengan masyarakat. Kepercayaan ini penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program kesehatan, seperti vaksinasi, posyandu, pengelolaan penyakit kronis, atau upaya pencegahan penyakit menular.
Pemimpin daerah dengan latar belakang medis juga lebih berpotensi untuk mendorong inovasi dalam pelayanan kesehatan. Dengan pemahaman tentang teknologi medis, mereka bisa mendorong integrasi teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan, seperti telemedicine atau penggunaan aplikasi kesehatan berbasis digital. Hal ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih efisien dan mudah dijangkau.
Namun, meskipun memiliki banyak keuntungan, pemimpin daerah yang berasal dari kalangan dokter juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah transisi dari seorang praktisi medis menjadi seorang pemimpin administratif yang harus bukan hanya menangani banyak aspek kesehatan, tapi juga aspek lain seperti ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, tetap penting bagi pemimpin daerah dari kalangan dokter untuk memperluas wawasan mereka tentang manajemen pemerintahan dan bekerja sama dengan ahli dalam berbagai bidang. Di sinilah peran pendidikan dan pelatihan tambahan dalam manajemen pemerintahan menjadi sangat penting. Pemimpin yang berasal dari kalangan dokter perlu diberikan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan tentang administrasi publik dan kebijakan pembangunan. Kolaborasi antara dokter dan ahli lain dalam tim pemerintahan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih integratif dan holistik.
EKA WAHYUNI; MAHASISWA S2 AKK FKM UNHAS
