Insan.news || Jakarta – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri ingatkan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk lebih banyak membuktikan kinerja ketimbang banyak menuntut kepada pemerintah pusat. Hal tersebut, Mega tanggapi tuntutan Apdesi agar mengalokaskan 10 persen APBN untuk dana desa.
Hal tersebut Mega sampaikan dalam menghadiri Peringatan 9 Tahun Undang-Undang (UU) Nomor Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di area Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (19/03/2023).
“Kalau kalian hanya bicara mesti dibagi duitnya segini, musti gini. Kerja dulu, ya dong,” Kata Mega.
Mega mengaku prihatin dengan sikap Apdesi yang kerap melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR. Ia menilai setiap aspirasi dapat disampaikan dengan kepala dingin.
“Orang boleh dong demo. Yes! tapi enggak begini caranya, karena sudah buang duit,” ungkap Megawati.
Mega menilai ribuan anggota Apdesi lebih baik bekerja secara maksimal di daerahnya masing-masing ketimbang harus ke Ibu Kota. Ia juga menekankan upaya untuk mempropaganda melalui unjuk rasa tak lagi berlaku.
“Enggak bisa lagi sekarang, karena Pancasila nggak ada gitu, ini musyawarah untuk mufakat,” jelas dia.
Presiden Indonesia Ke-5 lantas meminta ribuan anggota Apdesi agar kembali ke daerahnya. Dirinya berjanji akan mengagendakan pertemuan dengan Apdesi.
“Ini pulang langsungkan, kapan-kapan ketemu, enggak usah ngamuk-ngamuk, percaya sama Ibu (Mega),” ujar Negawati.
Dalam peringatan 9 tahun UU Desa, Apdesi memberikan sejumlah aspirasi untuk pemerintah pusat. Salah satunya meminta 10 persen APBN dialokasikan untuk dana desa.
“Desa harus jadi garda terdepan sekarang, tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Semua itu jawabannya adalah dana desa. Sepakat? jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN. Setuju?,” kata Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya dalam sambutannya.
