INSAN.NEWS || Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo ‘Bamsoet’, mengingatkan bahwa demokrasi dan hukum bukan sekadar konsep, tetapi dua pilar utama yang harus berjalan seimbang. Tanpa keseimbangan itu, kebebasan bisa berubah menjadi anarki, sementara hukum yang kehilangan roh demokrasi dapat menjadi alat penindasan.
“Kebebasan tanpa batas hanya akan melahirkan kekacauan, sementara hukum tanpa demokrasi bisa menjelma menjadi alat pemukul bagi rakyat. Indonesia harus memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil, independen, dan tidak menjadi senjata politik,” tegas Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).
Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 itu menekankan bahwa demokrasi tanpa hukum yang tegas berisiko membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk menyalahgunakan sistem demi kepentingan pribadi. Di sisi lain, hukum yang dikendalikan oleh kepentingan politik justru dapat membungkam kritik dan membatasi kebebasan rakyat.
Dalam paparannya, Bamsoet menyoroti laporan World Population Review 2023 yang menunjukkan bagaimana negara-negara dengan indeks demokrasi terendah, seperti Korea Utara, Suriah, dan Myanmar, menggunakan hukum sebagai alat represif, bukan sebagai pelindung hak asasi manusia. Ia memperingatkan bahwa Indonesia harus belajar dari situasi tersebut.
“Penegakan hukum harus bebas dari intervensi politik dan ekonomi. Lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan harus benar-benar independen. Tanpa itu, keseimbangan antara demokrasi dan hukum hanya akan menjadi retorika kosong,” ujar Ketua Dewan Pembina DEPINAS SOKSI.
Bamsoet menutup dengan ajakan agar seluruh elemen bangsa mengawal keseimbangan demokrasi dan hukum demi mewujudkan Indonesia yang benar-benar adil dan demokratis.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita Insan News di Google New
