INSAN.NEWS || Makassar—Di tengah pernyataan pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga mengenai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), persoalan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih menjadi sorotan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai arah kebijakan energi dan transportasi nasional.
Ketika BBM masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, pasar kendaraan listrik di Indonesia justru terus berkembang dengan semakin banyaknya merek otomotif yang masuk dan memperluas jaringan distribusi.
Hasan Basri, Alumni Certified International Talent World, menilai pemerintah perlu melihat fenomena tersebut secara lebih komprehensif.
Menurut dia, Indonesia tidak hanya sedang menghadapi persoalan distribusi BBM, tetapi juga berada dalam perubahan besar struktur pasar transportasi dan energi.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena “Invisible Market”, yakni situasi ketika sebuah wilayah atau negara menjadi pasar dan pusat distribusi besar bagi berbagai produk, namun belum sepenuhnya memperoleh manfaat industri secara maksimal.
“Pertanyaan kita sederhana. Jika pemerintah menyatakan stok BBM aman, mengapa antrean di sejumlah SPBU masih terus terjadi? Ini harus dilihat secara serius, bukan hanya dari sisi stok, tetapi juga pola distribusi, konsumsi dan perubahan pasar transportasi,” kata Hasan Basri, Sabtu (12/9).
Indonesia Jadi Pasar, Industri Kendaraan Listrik Terus Masuk
Pasar kendaraan listrik di Indonesia terus diramaikan oleh berbagai merek nasional dan internasional. Sejumlah merek seperti BYD, Wuling, Chery, AION, NETA, JAECOO, Geely, Jetour, Hyundai hingga Polytron EV turut memperluas penetrasi pasar kendaraan listrik di Tanah Air.
Perkembangan tersebut, menurut Hasan, menunjukkan Indonesia memiliki daya tarik besar sebagai pasar otomotif dan kendaraan listrik.
Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat Indonesia sebagai pasar konsumen.
“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar besar. Kita harus bertanya, sejauh mana pertumbuhan pasar kendaraan listrik ini memberikan dampak terhadap industri nasional, transfer teknologi, tenaga kerja dan kemandirian ekonomi?” ujarnya.
Menurut Hasan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memastikan pertumbuhan pasar kendaraan listrik berjalan seiring dengan pembangunan ekosistem industri nasional.
Makassar, Contoh Kota Pusat Distribusi
Hasan menjadikan Kota Makassar sebagai salah satu contoh penting dalam melihat perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia.
Makassar memang bukan pusat manufaktur kendaraan listrik. Namun, posisinya sebagai salah satu pusat perdagangan dan distribusi terbesar di Indonesia Timur menjadikan kota ini memiliki peran strategis dalam peredaran berbagai produk otomotif.
Berbagai merek kendaraan, termasuk kendaraan listrik, aktif membangun jaringan pemasaran dan distribusi di Makassar dan kawasan Indonesia Timur.
Menurut Hasan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Makassar mungkin tidak memiliki pabrik kendaraan listrik, tetapi memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pusat distribusi. Ini menunjukkan bagaimana sebuah daerah dapat menjadi pasar yang besar tanpa harus menjadi pusat produksi,” katanya.
Ia menilai kondisi seperti ini dapat menciptakan fenomena yang disebutnya sebagai Invisible Market.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan daerah-daerah yang menjadi pusat distribusi tidak hanya berperan sebagai tempat penjualan dan konsumsi, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas.
Jangan Hanya Jadi Pasar Konsumsi
Hasan Basri menilai pemerintah perlu membangun strategi industri yang lebih kuat dalam menghadapi ekspansi kendaraan listrik.
Menurut dia, meningkatnya jumlah kendaraan listrik seharusnya tidak hanya dilihat sebagai keberhasilan penjualan produk, tetapi juga sebagai peluang untuk membangun industri baru.
Mulai dari pengembangan sumber daya manusia, teknologi baterai, infrastruktur pengisian daya, industri komponen hingga sistem daur ulang perlu menjadi bagian dari kebijakan nasional.
“Kalau hanya produknya yang masuk dan masyarakat menjadi konsumen, maka nilai ekonominya lebih banyak berada di luar. Pemerintah harus memastikan Indonesia ikut mengambil bagian dalam rantai nilai industri kendaraan listrik,” ujar Hasan.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat industri pendukung di berbagai daerah agar pertumbuhan kendaraan listrik tidak hanya terpusat di kota-kota tertentu.
Persoalan BBM Tidak Bisa Dilihat dari Stok Semata
Di sisi lain, Hasan menilai persoalan antrean di SPBU perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Menurut dia, pernyataan mengenai ketersediaan stok BBM harus dibarengi dengan evaluasi terhadap sistem distribusi hingga pelayanan di tingkat SPBU.
“Kalau stok disebut aman tetapi masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan BBM atau harus mengantre panjang, berarti ada mata rantai yang harus dievaluasi. Apakah distribusinya, pola konsumsi, pelayanan SPBU atau persoalan lainnya,” katanya.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait distribusi dan ketersediaan BBM.
Pemerintah dan Pertamina Patra Niaga, kata Hasan, perlu memastikan masyarakat mendapatkan kepastian mengenai kondisi pasokan sekaligus langkah yang dilakukan ketika terjadi gangguan distribusi.
Transisi Energi Harus Menguntungkan Indonesia
Hasan menilai Indonesia tengah memasuki fase penting dalam perubahan sektor energi dan transportasi.
Di satu sisi, pemerintah mendorong transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Di sisi lain, masyarakat masih sangat bergantung pada BBM untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari.
Karena itu, transisi energi tidak boleh hanya dipahami sebagai peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik.
Lebih dari itu, transisi energi harus mampu membangun kemandirian industri nasional.
“Indonesia jangan hanya menjadi pasar. Kita harus menjadi bagian dari produsen, pengembang teknologi dan pemain utama dalam industri masa depan,” tegas Hasan.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan setiap investasi dan pertumbuhan pasar kendaraan listrik memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.
Evaluasi Kebijakan Energi dan Distribusi
Menurut Hasan, persoalan BBM dan perkembangan kendaraan listrik seharusnya dibaca sebagai dua bagian dari perubahan besar dalam sektor transportasi Indonesia.
Pemerintah, katanya, perlu memiliki kebijakan yang mampu menjamin kebutuhan energi masyarakat hari ini, sekaligus mempersiapkan kemandirian energi dan industri di masa depan.
“Jangan sampai kita sibuk menyelesaikan antrean hari ini, tetapi lupa mempersiapkan posisi Indonesia dalam persaingan industri masa depan,” katanya.
Hasan menilai pemerintah perlu membuka ruang evaluasi terhadap sistem distribusi BBM, sekaligus memperkuat kebijakan industri kendaraan listrik.
Sebab, Indonesia memiliki pasar yang besar, sumber daya yang melimpah dan posisi strategis dalam industri masa depan.
Tantangannya, menurut dia, adalah memastikan potensi tersebut tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar yang besar dan menguntungkan bagi perusahaan, tetapi juga sebagai negara yang memiliki kekuatan produksi dan teknologi sendiri.
“Pasar Indonesia terlalu besar jika hanya menjadi tempat menjual produk. Pemerintah harus memastikan pasar ini berubah menjadi kekuatan industri nasional,” pungkas Hasan Basri.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
