Insan.news || Makassar – Ratusan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) di depan wisma HMI Cabang Makassar, Massa Aksi melakukan blokir jalan mulai pada sore hingga malam hari, akibatnya Jalan Boto Lempangan mengalami macet total, Jumat (2/9/2022).
Mereka mengecam penganiayaan kader HMI-wati cabang Dompu yang mengalami cedera muka saat menggelar aksi protes wacana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari Kamis 01 September 2022 lalu, Begitu juga yang terjadi di Bengkulu.
Ketua umum HMI Cabang Makassar, Muhammad Arsy Jailolo mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat kepada kepolisian tehadap kader HMI saat menyampaikan aspirasi penolakan wacana kenaikan BBM dibeberapa daerah. Menurutnya menyampaikan aspirasi di hadapan umum dijamin UU.
“HMI Cabang Makassar, mengecam Keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap tindakan penganiayaan kader HMI peserta aksi tolak kenaikan BBM di Dompu dan Bengkulu,” ujarnya.
Arsy mengatakan bahwa tindakan Represif aparat kepolisian akhir-akhir ini tel membenarkan bahwa kesewenang-wenangan institusi polri terhadap Hukum dan kepentingan rakyat sangatlah nyata didepan mata. Hal itu dikatakannya dapat dilihat pada hal yang menghebohkan masyarakat Indonesia atas tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo.
“Tindakan Represif aparat kepolisian akhir-akhir ini telah membenarkan bahwa kesewenang-wenangan institusi polri terhadap Hukum dan kepentingan rakyat sangatlah nyata didepan mata. Hal itu dapat dilihat pada tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, bagaimana drama dimainkan”, Ucapnya
Ia juga memaparkan bahwa Keterlibatan Puluhan Anggota Polri yang turut memback-up kejahatan pembunuhan berencana mantan kadiv propam tersebut menunjukkan bahwa Institusi tersebut sedang tidak baik-baik saja, selain itu munculnya sketsa/bagan struktur pengatur permainan gelap yang berseliweran dijagad dunia maya, mulai dengan Kaisar Sambo dengan Judi Onlinenya, Narkoba, Tambang Ilegal hingga Konsorsium 303 yang diduga menyeret Para Petinggi Polri bersama para pengusaha yang perkecimpung didunia usaha tersebut.
“Hal ini juga bisa dinilai sebagai Gagalnya Kapolri dalam melakukan pembinaan terhadap Anggotanya, Selain itu dapat dinilai sebagai upaya pembiaran terhadap aksi nakal para pembantunya. Sebab serasa tidak mungkin Anggota bertindak tanpa sepengetahuan Atasan”, Pungkasnya
Sehingga atas dasar itu, HMI Cabang Makassar Meminta Kapolri Harus Bertanggung Jawab Atas Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap Kader-Kader HMI dalam aksi dominstrasi penolakan BBM diseluruh daerah.
“Tindakan Represif saat penangan Aksi menandai Gagalnya Realisasi Jargon Polri Presisi”, Terangnya
Selain itu, Ia Meminta Presiden Republik Indonesia (RI) Untuk segera melakukan Reformasi Institusi Polri secara Total.
“Kami Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo untuk segera menyelamatkan Institusi Polri sebagai Amanat Reformasi dari Kegagalan Kapolri dalam melakukan Pembinaan terhadap anggota nya”, sambungnya
Mereka juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah terukur dalam membongkar sindikat Judi Online/Darat, Narkoba dan Diagram Konsorsium 303 yang melibatkan para petinggi Polri, Apabila benar ada keterkaitan Anggota Polri dalam skandal tersebut.
“Atas Akumulasi kegagalan Kapolri dalam menggawangi Institusi Polri, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Kapolri karena di anggap telah gagal dalam melaksanakan tugas nya”, Tutup Arsy
