INSAN.NEWS || OPINI – Beberapa hari yang lalu kita telah melihat dan mendengar bahwa partai beserta para anggotanya telah mendaftar sebagai peserta Pemilihan Umum (PEMILU)
Perhelatan lima tahunan tersebut yang acapkali disebut sebagai proses awal “pesta demokrasi.”
Proses pesta demokrasi yang kerap disandingkan, tidak asing lagi terdengar di telinga seluruh lapisan masyarakat.
Secara harfiah, pesta demokrasi dapat dimaknai dengan perayaan demokrasi. Akan tetapi melihat realitanya, pesta seperti apakah yang dirayakan dari demokrasi Indonesia?
Demokrasi identik dengan pemilihan umum (pemilu) sebuah dinamika pemilihan yang mengutamakan kebebasan dasar (basic rights and liberties), seperti kebebasan rakyat memilih dan menentukan bentuk politiknya dan pergantian kekuasaan sesungguhnya.
Saat ini demokrasi dipersempit maknanya yang hanya sebatas peralihan kekuasaan para kaum elit, demokrasi dipersempit hanya menjadi proses elektoral semata.
Schumpeter sebagai penggagas utama dari konsepsi pesta demokrasi ini mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kebaikan publik (common good) karena tiap-tiap individu memiliki preferensinya masing-masing.
Yang bisa dilakukan setiap rakyat di dalam kontektasi politik adalah memilih politisi untuk mewakili refresentatifnya dalam lingkup perdebatan elit penentu kebijakan publik.
Makna Demokrasi bagi domba domba parpol, hanyalah prosedur pemilihan dan sirkulasi elit. Aktualisasi dan fakta di lapangan, bukan demos (rakyat) yang berkuasa, melainkan lapisan elit yang merefresentasikan rakyat.
Hal tersebut dapat kita lihat dalam proses pra-demokrasi dewasa ini. Dimana para pemilik partai, ketua partai dan petinggi-petingginya yang merupakan elit-elit memilih siapa-siapa saja yang yang bisa berada dijari telunjuknya untuk diajukan sebagai pilihan rakyat dalam mekanisme pemilu.
Tarik ulur dukungan, drama-drama antar partai, hampir tiap hari kita saksikan. Para elit partai politik seakan punya kuasa penuh untuk menentukan siapa saja yang akan kita pilih.
Suara rakyat adalah suara (Vox populi vox dei) . Saat rakyat menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilu, rakyat dianggap sudah tuntas dalam pelaksanaan demokrasi.
Namun rakyat senantiasa tidak dilibatkan dalam proses sebelum pemilu, dan bahkan sesudah pemilu. Coba kita lihat, apabila dalam perhelatan pemilu serentak para elit partai politik memutuskan untuk memilih cebong dan kardus yang berkompetisi dalam pemilihan(sebagai catatan, peraturan kita tidak membolehkan), mungkin mau tidak mau kita harus memilih cebong dan kardus dalam bilik-bilik suara.
apakah kontestasi Pilkada dan Pemilu masih layak menjadi sebuah pesta demokrasi? Atau hanya perebutan kekuasaan antar elit?
Democrazi; pesta demokrasi atau hirarki kekuasaan elit
Penulis : M. N. Syahrul
Peserta ADVANCE TRAINING (LKIII) HMI BADKO SULSELBAR
