(Sebuah Telaah Ontologi-Politik dari Klasik hingga Kontemporer)
Oleh: Buhari Fakkah—Dosen UMS Rappang
1. Pengantar Ontologis: Siapa yang Sebenarnya Berdaulat?
INSAN.NEWS || Sidrap—Demokrasi modern berdiri di atas klaim agung: kedaulatan rakyat. Namun secara kosmologis—yakni dalam kerangka tatanan ontologis tentang pusat dan hierarki kekuasaan—pertanyaan mendasarnya adalah; apakah rakyat sungguh menjadi pusat kosmos politik, ataukah hanya simbol legitimasi bagi struktur yang lebih besar?
Di Indonesia maupun negara-negara lain, demokrasi prosedural memformalkan kedaulatan melalui pemilu, survei, dan agregasi suara. Tetapi kosmologi politik tidak berhenti pada prosedur; ia menyoal struktur terdalam: apa yang menjadi sumber legitimasi, orientasi nilai, dan tujuan akhir kekuasaan.
2. Kritik Klasik: Dari Harmoni Kosmos ke Anarki Hasrat
Bagi Plato, kosmos adalah tatanan harmonis yang dipimpin oleh rasio. Dalam Republic, demokrasi dikritik sebagai bentuk pemerintahan yang mudah tergelincir ke dalam tirani karena dominasi hasrat mayoritas.
Ketika kebebasan tidak diimbangi kebijaksanaan, kosmos politik kehilangan pusat rasionalnya.
Sementara itu, Aristotle membedakan antara polity (pemerintahan demi kebaikan bersama) dan demokrasi yang menyimpang ketika hanya melayani kepentingan mayoritas miskin.
Di sini, sejak awal, demokrasi tidak dipahami sebagai kedaulatan absolut, melainkan bentuk yang harus dikoreksi oleh etika dan hukum alam.
Secara kosmologis, kritik klasik menempatkan kebenaran dan kebajikan sebagai pusat, bukan massa.
3. Kontrak Sosial dan Ambiguitas Kehendak Umum
Memasuki modernitas, Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan konsep volonté générale (kehendak umum). Kedaulatan rakyat dipandang sebagai ekspresi moral kolektif.
Namun di sinilah ambiguitas muncul: siapa yang menafsirkan kehendak umum? Bagaimana membedakan antara kehendak umum dan sekadar agregasi preferensi?
Dalam praktik demokrasi elektoral, kehendak umum sering direduksi menjadi angka mayoritas. Kosmos politik bergeser dari orientasi moral menuju aritmetika suara. Daulat rakyat berubah menjadi legitimasi numerik.
4. Kritik Modern: Kedaulatan dan Keputusan
Carl Schmitt menegaskan bahwa “yang berdaulat adalah dia yang memutuskan keadaan darurat.”
Kritiknya menunjukkan bahwa di balik retorika kedaulatan rakyat, selalu ada aktor konkret yang memegang keputusan final. Dalam situasi krisis, prosedur demokratis sering ditangguhkan demi stabilitas.
Artinya, secara ontologis, kedaulatan tidak pernah benar-benar tersebar; ia terkonsentrasi pada titik keputusan. Rakyat menjadi sumber legitimasi simbolik, tetapi bukan pusat determinasi aktual.
5. Rasionalitas Komunikatif dan Kolonisasi Dunia Kehidupan
Jürgen Habermas mencoba menyelamatkan demokrasi melalui teori tindakan komunikatif. Demokrasi idealnya bertumpu pada diskursus rasional di ruang publik.
Namun ia juga mengakui bahaya “kolonisasi dunia kehidupan” oleh sistem yakni dominasi pasar dan birokrasi atas komunikasi publik.
Dalam konteks kontemporer, algoritma media sosial, survei elektoral, dan kapital politik membentuk preferensi publik. Kosmos demokrasi dikendalikan oleh struktur tak kasatmata. Rakyat tampak memilih, tetapi pilihan telah dikondisikan.
6. Dimensi Kosmologis-Teologis: Relativitas Kedaulatan
Dalam banyak tradisi teologis, kedaulatan absolut berada pada Tuhan. Manusia hanya pemegang amanah. Dari perspektif ini, “daulat rakyat” bersifat relatif ia mekanisme administratif untuk mencegah tirani, bukan sumber nilai tertinggi.
Ketika demokrasi diperlakukan sebagai dogma metafisik seolah-olah suara mayoritas identik dengan kebenaran terjadi absolutisasi yang problematik. Kosmos moral direduksi menjadi prosedur politik.
7. Demokrasi Digital dan Dislokasi Subjek
Di era digital, kedaulatan rakyat semakin terfragmentasi. Big data dan politik persepsi membentuk realitas. Subjek politik tidak lagi otonom sepenuhnya; ia menjadi objek manajemen opini.
Dalam kosmologi, ini, pusat kekuasaan berpindah dari rakyat ke jaringan informasi.
Ilusi daulat rakyat semakin kuat justru ketika partisipasi tampak masif karena like, share, vote namun orientasi nilai ditentukan oleh arsitektur sistem.
8. Menuju Demokrasi yang Kosmik dan Rendah Hati
Kritik kosmologis tidak menolak demokrasi, tetapi menuntut kerendahan hati ontologis yaitu Mengakui keterbatasan suara mayoritas.
Menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kalkulasi angka. Memulihkan ruang deliberatif yang bebas dari dominasi sistemik. Mengintegrasikan etika transenden dalam praktik politik.
Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang sadar bahwa ia bukan pusat kosmos moral, melainkan salah satu mekanisme historis untuk mengelola konflik manusia.
Penutup: Antara Ilusi dan Harapan
Daulat rakyat bisa menjadi ilusi ketika ia direduksi menjadi prosedur numerik tanpa fondasi etis dan ontologis. Namun ia tetap menyimpan harapan jika dikembalikan pada makna deliberatif dan moralnya.
Kosmologi politik yang sehat menempatkan manusia sebagai subjek rasional yang terikat pada nilai kebenaran bukan sekadar angka dalam statistik kekuasaan.
Sidenreng Rappang—02 April 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
