Oleh: Buhari Fakkah – Dosen UMS Rappang
INSAN.NEWS || Sidenreng – Rappang,- Selasa 20 Januari 2026 – Demokrasi tanpa akal sehat selalu melahirkan paradoks:
”Pemimpin yang terpilih secara sah, tetapi gagap menjelaskan gagasan”.
Janji 19 juta lapangan kerja adalah contoh mutakhirnya. Angka itu dilontarkan dengan enteng, seolah dapat lahir hanya dari repetisi kata hilirisasi digital di panggung debat dan forum resmi. Ia menyebutnya seperti menyebut menu warung:
“Cepat, ringan, tanpa penjelasan bagaimana dapur produksinya bekerja”.
Di sinilah kebodohan itu bukan sekadar tampak, tetapi dipertontonkan dan dilegitimasi oleh mekanisme demokrasi yang kehilangan nalar substantif.
Lapangan kerja bukan hasil sulap retorika. Ia adalah buah dari desain ekonomi yang rumit, mahal, dan menuntut kecakapan intelektual.
Namun dalam demokrasi yang direduksi menjadi prosedur elektoral, pengetahuan tidak lagi menjadi prasyarat kepemimpinan.
Yang dibutuhkan cukup popularitas, keberanian berbicara, dan kemampuan mengulang jargon yang sedang laku di pasar politik.
Data justru memperlihatkan kenyataan yang berlawanan dengan optimisme kosong itu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa mayoritas angkatan kerja Indonesia masih terserap di sektor informal dan berproduktivitas rendah, sementara sektor berbasis teknologi dan informasi hanya menyerap porsi tenaga kerja yang relatif kecil.
International Labour Organization (ILO) menegaskan bahwa transformasi digital bersifat job-polarizing:
”Menciptakan sedikit pekerjaan berkeahlian tinggi, sekaligus menggerus pekerjaan menengah dan rendah melalui otomatisasi”.
Artinya, tanpa kebijakan industrial yang presisi, digitalisasi tidak memperluas lapangan kerja, ia justru menyempitkannya.
Hilirisasi digital, jika sungguh dipahami, tidak otomatis melahirkan jutaan pekerjaan. Dalam banyak pengalaman global, ia justru mengurangi kebutuhan tenaga kerja melalui efisiensi algoritmik, kecerdasan buatan, dan konsentrasi modal teknologi.
Maka, ketika angka 19 juta disebut tanpa peta jalan, tanpa sektor prioritas, tanpa klasifikasi jenis pekerjaan, dan tanpa kerangka waktu, janji itu berubah menjadi mitos politik. Angka besar yang berfungsi sebagai sugesti elektoral, bukan sebagai rencana pembangunan.
Dalam ekonomi politik, hilirisasi berarti peningkatan nilai tambah melalui penguasaan teknologi, riset, dan struktur industri.
Dalam konteks digital, ia menuntut kedaulatan data, infrastruktur komputasi nasional, ekosistem riset yang berkelanjutan, serta kapasitas negara mengatur pasar tenaga kerja digital.
Hilirisasi digital bukan sekadar UMKM masuk marketplace, bukan pula anak muda diarahkan menjadi pengemudi aplikasi atau pedagang daring yang rentan, tanpa jaminan sosial.
Namun yang dipertontonkan ini justru penyederhanaan yang menyesatkan. Hilirisasi digital direduksi menjadi jargon:
”Startup, anak muda kreatif, inovasi, kolaborasi”.
Semua terdengar positif, nyaris tanpa makna. Tidak ada penjelasan bagaimana negara membangun industri digital padat karya di tengah logika teknologi yang padat modal dan padat data.
Tidak ada jawaban bagaimana jutaan pekerjaan itu tidak sekadar berubah menjadi kerja fleksibel yang rapuh yang oleh ILO dikritik sebagai precarious digital work.
BPS juga menunjukkan bahwa bonus demografi Indonesia didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah. Tanpa investasi serius pada pendidikan STEM, pelatihan ulang tenaga kerja, dan riset teknologi domestik, digitalisasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
Lapangan kerja digital yang dijanjikan akan dinikmati segelintir tenaga kerja terampil, sementara mayoritas lainnya tersingkir dari pasar kerja formal.
Di sinilah demokrasi tanpa akal sehat menemukan bentuknya yang paling telanjang. Janji kebijakan diproduksi tanpa kesadaran epistemik. Angka dilempar tanpa metode.
Kritik dianggap gangguan, bukan koreksi. Dalam ruang publik semacam ini, kebodohan tidak lagi menjadi aib. Ia tampil percaya diri, dipoles optimisme, dan dilegitimasi oleh suara mayoritas.
Dalam konteks ini, ia tampil bukan sekadar individu yang gagal menjelaskan kebijakan. Ia adalah gejala struktural dari demokrasi prosedural yang memutus hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan.
Sistem yang menganggap kepemimpinan tidak perlu pemahaman mendalam, cukup citra dan kesinambungan dinasti. Akibatnya, janji sebesar 19 juta lapangan kerja dilontarkan tanpa rasa malu, tanpa desain, dan tanpa tanggung jawab intelektual.
Hilirisasi digital seharusnya menjadi proyek peradaban bukan materi pidato kosong. Ia menuntut pemimpin yang mampu membedakan antara harapan dan kebijakan, antara slogan dan struktur.
Selama demokrasi terus berjalan tanpa akal sehat, yang kita hasilkan bukan transformasi ekonomi, melainkan legitimasi kolektif atas kebodohan yang berkuasa.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google New
