Insan.news || Makassar – Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peranan penting, namun seakan-akan terlupakan. Padahal, Kelompok ini sudah lama hadir, bahkan sejak zaman Orde Baru, yang dikenal dengan istilah Kelompencapir.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan (Prov. Sulsel), Amson Padolo saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan KIM Kabupaten/Kota di Hotel Horison Ultima Makassar, Kamis (17/11/2022).
Baca juga :
Diskominfo-SP Sulsel Gelar Monev TIK Dan SPBE Tahun 2022
“Kita masih ingat pada masa itu, di mana semua aktifitas terkait dengan informasi lebih akurat disampaikan melalui Kolempencapir, dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang masih tradisional,” ungkap Amson.
Ditambahkannya lagi bahwa di era digital saat ini, kapasitas SDM pengelola KIM harus ditingkatkan, karena KIM merupakan salah satu media komunikasi antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat.
“Untuk itu kompetensi pengelola KIM harus ditingkatkan. Sedapat mungkin mengetahui tentang literasi digital, sehingga kita tidak dianggap sebagai orang yang gagap teknologi. Siapa yang menguasai teknologi, dia menguasai dunia,” sebutnya.
Amson menyebutkan bahwa SDM menjadi salah satu hal yang penting dalam setiap aspek kehidupan. Menurutnya, keberadaan infrastruktur tanpa dukungan SDM tidak memiliki arti.
“Untuk itu, Diskominfo-SP Prov. Sulsel senantiasa mendorong peningkatan kapasitas SDM KIM di tengah dinamika sosial yang berkembang saat ini. Hal ini agar KIM sebagai kanal informasi di tingkat kecamatan, lurah, dan desa dapat merespon setiap perubahan bentuk media yang berbasis teknologi informasi, sehingga berdaya guna dengan baik. Jadi, kami berharap rekan-rekan Humas IKP di kabupaten/kota dapat lebih memaksimalkan KIM di daerahnya masing-masing,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi di era digital menjadikan peran KIM semakin srategis, karena dapat menjangkau sampai ke tingkat terbawah, seperti kelurahan dan desa.
“Untuk itu, pemerintah mendorong terbentuknya KIM agar bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyebarkan luaskan informasi dari tingkat desa atau kelurahan yang bisa berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat, sebagai mitra pemerintah daerah, penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, serta terminal atau wadah informasi masyarakat desa dan kelurahan,” jelasnya.
Informasi yang dikelola oleh KIM dan disebarkan ke masyarakat, kata Amson, perlu pengelolaan yang baik agar bisa menjadi informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan dan bukan informasi yang bersifat liar dengan sumber tidak jelas.
“Inilah pentingnya bagi kita praktisi humas, bagaimana KIM itu mampu menjadi benteng bagi kita dalam mengatasi berbagai berita-berita yang tidak benar (hoax). KIM ini sebagai wadah bagi kita untuk berbagi ilmu pengetahuan, salah satunya pemahaman terkait hoax,” katanya.
Ia berharap KIM dapat berperan aktif dalam pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin peduli dan peka terhadap segala bentuk informasi serta memahami informasi yang perlu disaring dan dikembangkan.
“Marilah kita bersama-sama memanfaatkan kegiatan ini, secara maksimal untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita dalam pengembangan pemberdayaan SDM KIM, sehingga walaupun tidak banyak tetapi ada ilmu yang dapat kita bawa pulang ke daerah masing-masing,” tutupnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut para Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo kabupaten/kota dan para pengurus KIM kabupaten/kota se-Sulsel.
