INSAN.NEWS || Makassar,- Menuju Pemilu 2029, perdebatan mengenai sistem pemilu, baik langsung maupun tidak langsung, semakin hangat diperbincangkan.
Mantan Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari, memberikan analisis mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan kedua sistem ini pada kegiatan Latihan Kader II (LK II) Tingkat Nasional HMI Korkom Tamalate Cabang Makassar, yang digelar di Wisma Latobang, Rabu (28/01/2026).
Dalam sesi pemaparan yang berlangsung lebih dari satu jam, Endang Sari menekankan bahwa memahami sistem pemilu bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga soal kualitas demokrasi dan masa depan kepemimpinan Indonesia.
“Setiap sistem pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilu langsung memungkinkan rakyat ikut menentukan pilihan secara langsung, tetapi membutuhkan biaya politik yang besar dan manajemen penyelenggaraan yang kompleks. Sementara pemilu tidak langsung lebih efisien dari sisi prosedur, tapi risiko partisipasi publik menurun tetap ada,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa wacana perubahan sistem pemilu harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan demokrasi jangka panjang, bukan kepentingan politik sesaat.
“Yang paling penting bukan sekadar memilih langsung atau tidak langsung, tapi bagaimana sistem itu mampu melahirkan kepemimpinan yang berkualitas, akuntabel, dan demokratis,” tegas Endang.
Endang juga mengajak kader HMI untuk bersikap kritis dan objektif dalam menilai wacana perubahan pemilu. Ia menyebut generasi muda, khususnya mahasiswa kader, memiliki peran strategis dalam mengawal demokrasi Indonesia.
“Kader HMI harus menjadi intelektual yang kritis, memahami isu kepemiluan secara utuh, dan berani menyuarakan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Menurut Endang, pemilu langsung memiliki keuntungan utama dari sisi partisipasi rakyat yang tinggi, karena setiap suara berpengaruh langsung pada hasil pemilu.
Namun, sistem ini juga menimbulkan tantangan besar, termasuk risiko politik uang, polarisasi masyarakat, dan biaya penyelenggaraan yang mahal.
Sebaliknya, pemilu tidak langsung bisa mempercepat proses pengambilan keputusan dan menekan biaya logistik, tetapi potensi jarak antara pemilih dan wakil mereka bisa memperlemah rasa kepemilikan masyarakat terhadap keputusan politik.
“Tidak ada sistem yang sempurna. Yang terpenting adalah memastikan sistem tersebut transparan, adil, dan mampu menciptakan pemimpin yang kompeten,” ujar Endang.
Kegiatan LK II Nasional HMI Korkom Tamalate Cabang Makassar sendiri menjadi wadah strategis bagi kader muda untuk memperluas wawasan kepemiluan, memperkuat kapasitas intelektual, serta membangun kesadaran politik yang kritis.
Selain materi pemilu, kegiatan ini juga membahas isu kepemimpinan, demokrasi, dan etika politik dalam konteks nasional.
Endang menutup pemaparannya dengan pesan penting:
“Sebagai generasi penerus bangsa, kader HMI harus mampu memahami sistem politik dan pemilu dengan cermat, agar dapat berperan aktif dalam mengawal demokrasi, bukan sekadar menjadi penonton.”
Kegiatan ini diharapkan mampu menyiapkan kader HMI yang tidak hanya berwawasan politik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kualitas demokrasi Indonesia di masa depan.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google New
