Oleh: Baharuddin Hafid (Akademisi Universitas Megarezky)
INSAN.NEWS || Makassar—Pada 13 Oktober 2010, Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengeluarkan sebuah fatwa yang mengejutkan dunia Islam; menghina sahabat Nabi Muhammad dan istri Nabi adalah haram.
Bagi sebagian orang, fatwa ini adalah angin segar bagi rekonsiliasi Sunni–Syiah. Tetapi bagi pembaca politik Timur Tengah, fatwa ini jauh lebih dari sekadar nasihat moral.
Ia adalah peristiwa teologi politik—momen ketika doktrin agama berfungsi sebagai instrumen kekuasaan.
Pertanyaannya bukan lagi sekadar benar atau salah.
Pertanyaannya adalah; siapa yang diuntungkan dari fatwa ini?
Sektarianisme; Luka yang Dipelihara
Perpecahan Sunni–Syiah sering dipresentasikan sebagai konflik teologi. Padahal, jika dibedah lebih dalam, ia adalah politik yang dibungkus teologi.
Perdebatan tentang siapa yang berhak memimpin umat setelah Nabi wafat telah berubah selama berabad-abad menjadi industri konflik identitas.
Para elit politik memanfaatkan luka sejarah itu untuk membangun loyalitas massa.
Hasilnya tragis;
Umat Islam tidak lagi membaca sejarah sebagai pelajaran, tetapi sebagai bahan bakar permusuhan yang diwariskan turun-temurun.
LIronisnya, polemik tentang sahabat Nabi sering kali lebih panas daripada pembicaraan tentang kemiskinan, pendidikan, atau ketertinggalan peradaban Islam.
Sektarianisme akhirnya menjadi alat paling murah untuk memobilisasi emosi umat.
Fatwa dan Teologi Politik
Dalam kajian teologi politik, pemikir seperti Carl Schmitt pernah mengatakan bahwa konsep-konsep politik modern sebenarnya adalah sekularisasi dari konsep teologis.
Sementara Michel Foucault menunjukkan bagaimana wacana—termasuk wacana agama—dapat menjadi alat produksi kekuasaan.
Jika dua perspektif ini digunakan untuk membaca fatwa Khamenei, kita menemukan sesuatu yang menarik;
fatwa tersebut bukan hanya keputusan keagamaan, tetapi produksi wacana yang membangun legitimasi politik.
Dengan satu fatwa, Iran berhasil menempatkan dirinya dalam posisi moral yang sangat kuat; Sebagai aktor yang menyerukan persatuan umat Islam.
Padahal pada saat yang sama, Timur Tengah sedang dilanda rivalitas geopolitik yang keras antara Iran dan blok negara-negara Arab. Di sinilah teologi berubah menjadi bahasa diplomasi paling elegan.
Kritik terhadap Politik Mazhab
Namun kritik paling tajam sebenarnya tidak hanya harus diarahkan kepada satu pihak. Politik sektarian Sunni–Syiah adalah tragedi kolektif umat Islam.
Di banyak negara, elit politik Sunni menggunakan ancaman “Syiah” untuk mengonsolidasikan kekuasaan.
Sebaliknya, elit politik Syiah menggunakan narasi “penindasan sejarah” untuk membangun solidaritas internal.
Kedua narasi ini sebenarnya bekerja dengan mekanisme yang sama; menghidupkan trauma masa lalu demi keuntungan politik masa kini.
Akibatnya, umat Islam terus terjebak dalam konflik simbolik yang tidak pernah selesai.
Masjid dibangun megah, tetapi kepercayaan antarmazhab runtuh.
Ceramah agama ramai, tetapi persaudaraan umat justru semakin rapuh.
Persatuan Umat; Ideal atau Strategi?
Dalam konteks inilah fatwa Khamenei menjadi menarik.
Ia bisa dibaca sebagai ijtihad moral yang mencoba meredam konflik sektarian.
Tetapi ia juga bisa dibaca sebagai strategi geopolitik yang sangat cerdas.
Karena dalam dunia Islam hari ini, siapa pun yang mampu berbicara atas nama persatuan umat akan memperoleh legitimasi moral yang sangat besar. Dan legitimasi moral adalah mata uang paling mahal dalam politik peradaban.
Umat Islam dan Ilusi Musuh Internal
Masalah terbesar umat Islam hari ini mungkin bukan perbedaan mazhab. Masalahnya adalah obsesi terhadap perbedaan itu sendiri.
Energi intelektual umat habis untuk memperdebatkan sejarah abad ketujuh, sementara dunia bergerak cepat dalam revolusi teknologi, ekonomi, dan geopolitik.
Umat Islam masih sibuk bertanya;
Siapa yang lebih benar antara Sunni dan Syiah.
Sementara dunia bertanya;
Mengapa peradaban Islam tertinggal?
Selama pertanyaan kedua tidak menjadi agenda utama, konflik sektarian akan terus menjadi komoditas politik yang murah tetapi mematikan.
Penutup: Mengakhiri Politik Sektarian
Fatwa Ali Khamenei mungkin dapat dibaca sebagai langkah penting untuk menutup pintu penghinaan terhadap simbol-simbol suci umat.
Namun fatwa saja tidak cukup. Yang dibutuhkan umat Islam hari ini adalah keberanian intelektual untuk mengakhiri politik sektarian.
Sunni dan Syiah tidak membutuhkan lebih banyak polemik sejarah. Yang mereka butuhkan adalah visi peradaban bersama.
Jika tidak, maka konflik mazhab akan terus menjadi panggung bagi elit politik yang memanen kekuasaan dari luka lama umat.
Dan sejarah akan mencatat satu ironi besar;
Peradaban yang dibangun oleh pesan tauhid justru runtuh oleh politik identitas yang tidak pernah selesai.
Makassar—08 Maret 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
