INSAN.NEWS || Pangkep – Rabu 01 Oktober 2025 – Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momen sejarah yang mengingatkan kembali betapa Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan falsafah kehidupan bangsa yang menjaga persatuan dan arah perjalanan republik ini.
Namun, di tengah peringatan itu, muncul pertanyaan mendasar: masihkah Pancasila selaras dengan praktik demokrasi prosedural yang dijalankan hari ini? Ataukah Indonesia justru harus kembali meneguhkan demokrasi substansial, sebagaimana amanat sila keempat tentang “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”?
Pertanyaan ini mengemuka dalam refleksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep. Bagi HMI, Pancasila tetap relevan dan paripurna, tetapi praktik demokrasi Indonesia seringkali kehilangan roh musyawarah dan keadilan sosial, terjebak dalam prosedur formal belaka.
Ketua Umum HMI Cabang Pangkep, Fadly Muhammad, menyampaikan kritik tajam terhadap arah demokrasi bangsa. Menurutnya, politik elektoral yang berlangsung saat ini cenderung hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, jauh dari semangat musyawarah mufakat yang diwariskan para pendiri bangsa.
“Demokrasi kita terlalu sibuk dengan prosedur. Pemilu jadi puncak segalanya, padahal esensi sila keempat menuntut musyawarah dan kebijaksanaan, bukan sekadar mayoritas suara. Hari Kesaktian Pancasila harus menjadi cermin untuk koreksi diri bangsa ini agar tidak menjauh dari roh Pancasila,” tegas Fadly, Rabu (01/10/2025/).
Sementara itu, Sekretaris Umum HMI Cabang Pangkep, Aminatuzzuhriah, menambahkan bahwa Pancasila tidak pernah kehilangan relevansi. Justru yang sering keliru adalah bagaimana demokrasi dijalankan: lebih mengejar formalitas, kurang menghadirkan keadilan substantif bagi rakyat.
“Pancasila itu falsafah abadi, tidak ada yang usang darinya. Yang kontradiktif justru praktik demokrasi kita yang hanya menekankan prosedur. Jika sila keempat benar-benar dijalankan, rakyat akan ditempatkan sebagai subjek utama, bukan sekadar angka dalam kotak suara. Kritik ini bukan bentuk penolakan, tetapi wujud kecintaan kami pada tanah air,” ungkap Aminatuzzuhriah, Rabu (01/10/2025).
Sebagaimana Bung Karno pernah mengingatkan:
“Demokrasi kita bukan demokrasi barat, tetapi demokrasi permusyawaratan yang memberi hidup pada gotong royong.” Kutipan ini adalah pesan agar demokrasi Indonesia kembali berpijak pada substansi, bukan semata-mata formalitas.
Refleksi HMI Pangkep menegaskan bahwa memperingati Hari Kesaktian Pancasila tidak boleh hanya dimaknai sebagai rutinitas seremonial. Lebih dari itu, ia adalah momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan, memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar hidup dari nilai-nilai Pancasila, bukan terjebak dalam prosedur yang hampa makna.
