Oleh Baharuddin Hafid (Akademisi Universitas Megarezky Makassar)
INSAN.NEWS || Makassar—Perdebatan tentang Kalender Hijriah Global Tunggal bukan sekadar soal teknis rukyat dan hisab. Ia adalah soal otoritas, kedaulatan, dan arah peradaban umat Islam di tengah percaturan geopolitik global. Di tengah dunia yang semakin terkoneksi secara digital dan ekonomi, fragmentasi penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri sering kali menjadi simbol kecil dari problem besar; disintegrasi otoritas umat.
Gagasan kalender global pernah diupayakan dalam forum internasional seperti di bawah naungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Namun, hingga kini belum lahir satu sistem tunggal yang diterima seluruh negara anggota. Mengapa? Karena kalender bukan sekadar instrumen waktu, tetapi juga instrumen politik.
1. Otoritas Keagamaan dan Kedaulatan Negara
Dalam geopolitik modern, negara-bangsa (nation-state) adalah aktor utama. Setiap negara memiliki otoritas resmi dalam menetapkan awal bulan Hijriah melalui kementerian agama atau lembaga fatwa nasional. Penyeragaman kalender global berarti sebagian otoritas itu harus diserahkan pada konsensus supranasional. Ini menyentuh sensitivitas kedaulatan.
Sebagai contoh, Arab Saudi memiliki otoritas simbolik karena posisi Makkah dan Madinah sebagai pusat spiritual Islam. Keputusan hilal di wilayahnya sering memiliki resonansi global.
Namun, negara-negara seperti Indonesia, Turki, atau Maroko memiliki tradisi metodologis berbeda—antara rukyat lokal, imkanur rukyat, hingga hisab astronomis global.
Di sini tampak bahwa kalender adalah simbol otoritas epistemologis; siapa yang berhak mendefinisikan waktu sakral umat?
2. Fragmentasi Umat dan Politik Identitas
Perbedaan awal Ramadhan sering kali tidak murni fiqhiyah, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan regional. Di kawasan Timur Tengah, rivalitas geopolitik seperti antara Iran dan Arab Saudi turut memengaruhi konfigurasi otoritas keagamaan regional.
Sementara itu, di Asia Tenggara, pendekatan moderat dan saintifik lebih dominan, seperti yang diperjuangkan dalam forum MABIMS (Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura). Pendekatan ini mencoba memadukan sains astronomi dengan tradisi fikih klasik.
Kalender Hijriah Global Tunggal pada titik ini menjadi proyek politik peradaban; ia menuntut kesediaan untuk keluar dari ego sektoral menuju kesepakatan kolektif.
3. Tantangan Sistem Global: Barat, Sains, dan Modernitas
Ironisnya, umat Islam hari ini tunduk pada sistem waktu global yang berbasis Kalender Gregorian—warisan Barat yang menjadi standar ekonomi, diplomasi, dan teknologi internasional. Bank, pasar saham, penerbangan internasional, hingga sistem digital global mengikuti satu sistem waktu yang seragam.
Mengapa umat Islam, dengan populasi hampir dua miliar jiwa, belum mampu menyepakati satu kalender keagamaan bersama?
Kalender Hijriah Global Tunggal dapat dibaca sebagai upaya reposisi umat dalam arsitektur global. Ia bukan sekadar soal ibadah, tetapi simbol kemampuan kolektif untuk membangun konsensus lintas mazhab, lintas negara, dan lintas kepentingan politik.
4. Wihdatul Ummah sebagai Proyek Geopolitik Peradaban
Konsep Wihdatul Ummah (persatuan umat) sering dipahami secara normatif-teologis. Namun dalam konteks geopolitik, persatuan membutuhkan infrastruktur institusional. Uni Eropa memiliki standar mata uang (Euro) dan sistem regulasi bersama. Dunia Islam belum memiliki integrasi serupa, bahkan dalam urusan waktu sakral.
Jika OKI atau forum ulama internasional mampu merumuskan Kalender Hijriah Global berbasis kriteria astronomi yang disepakati, maka itu akan menjadi preseden penting; bahwa umat Islam mampu melampaui batas negara-bangsa dalam isu simbolik sekaligus strategis.
Kalender global bukan berarti menghapus tradisi lokal, tetapi menyelaraskannya dalam satu kerangka global—sebagaimana waktu shalat di seluruh dunia sudah dihitung dengan rumus astronomi yang seragam.
5. Jalan Tengah: Integrasi Sains dan Fikih
Solusi realistis bukanlah pemaksaan politik, melainkan konsensus ilmiah dan fikih yang gradual. Negara-negara seperti Turki telah lama menggunakan hisab astronomi global untuk penentuan bulan. Indonesia pun melalui berbagai forum internasional aktif mengusulkan kriteria visibilitas hilal yang rasional dan terukur.
Ke depan, diplomasi kalender bisa menjadi bagian dari diplomasi peradaban Islam. Ia membutuhkan;
- Keberanian epistemologis (mendahulukan sains tanpa meninggalkan nash),
- Kedewasaan politik (mengurangi ego kedaulatan simbolik),
- Dan visi geopolitik (melihat persatuan sebagai kekuatan strategis global).
Penutup
Kalender Hijriah Global Tunggal bukan sekadar wacana teknis, tetapi cermin dari kesiapan umat Islam membangun tatanan kolektif di era globalisasi. Di tengah dunia multipolar yang sedang bergeser, persatuan simbolik seperti kalender dapat menjadi fondasi psikologis dan politik menuju Wihdatul Ummah.
Jika umat Islam mampu menyepakati satu waktu untuk berpuasa dan berhari raya, maka itu bukan hanya kemenangan fiqh, melainkan kemenangan geopolitik peradaban.
Makassar—21 Februari 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
