INSAN.NEWS || BULUKUMBA—Persoalan penetapan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan sistem desil menjadi sorotan di Kabupaten Bulukumba, Selasa (8/9)
Sejumlah keluhan masyarakat terkait hasil pengelompokan tersebut mendorong Bulukumba Institute meminta pemerintah melakukan evaluasi dan pendataan ulang.
Direktur Bulukumba Institute, Laode Satyawarman, menilai transparansi menjadi hal penting dalam proses penetapan desil.
Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui metode dan indikator yang digunakan pemerintah dalam mengelompokkan tingkat kesejahteraan.
Sistem desil sendiri merupakan metode pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat ke dalam 10 tingkatan atau kelompok berjenjang berdasarkan data kesejahteraan.
Namun, hasil penetapan desil di lapangan disebut memunculkan sejumlah persoalan dan keluhan.
Ada masyarakat yang mempertanyakan kesesuaian antara kondisi ekonomi mereka dengan kategori kesejahteraan yang tercatat dalam sistem.
“Banyaknya keluhan masyarakat harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat,” kata Laode, Selasa (8/9).
Menurut dia, persoalan data kesejahteraan tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Sebab, penetapan kategori desil dapat berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai program dan bantuan sosial pemerintah.
Karena itu, Bulukumba Institute meminta adanya transparansi terhadap metode, indikator, serta mekanisme pengumpulan dan pemutakhiran data yang digunakan dalam menentukan kategori kesejahteraan masyarakat.
Laode juga mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat, akademisi, serta berbagai kelompok sipil guna membahas persoalan tersebut secara terbuka.
Bulukumba Institute, kata dia, berencana menggelar dialog terbuka yang menghadirkan pemerintah dan instansi terkait untuk membahas sistem pendataan dan penetapan desil di Kabupaten Bulukumba.
“Tujuannya bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, tetapi memastikan data kesejahteraan benar-benar akurat, transparan, dan tidak menimbulkan kesenjangan atau ketidakadilan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurut Laode, evaluasi terhadap data perlu dilakukan secara berkala karena kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah.
Data yang tidak diperbarui secara akurat berpotensi menyebabkan masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat program pemerintah justru tidak terakomodasi.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait mengenai keluhan masyarakat terhadap hasil penetapan desil tersebut.
Insan.news membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pemerintah Kabupaten Bulukumba serta instansi terkait untuk menjelaskan metode pendataan, mekanisme penetapan, dan langkah evaluasi terhadap data desil masyarakat.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
