INSAN.NEWS || Padangbai – Menanggapi pemberitaan di sejumlah media terkait dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli), pemalsuan dokumen, serta percaloan dalam penerbitan Buku Pelaut di wilayah kerja KSOP Padangbai, pihak instansi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merugikan nama baik Kepala KSOP maupun institusi.
Kepala KSOP Padangbai, I Ketut Muliana, menyampaikan bahwa seluruh pelayanan penerbitan dokumen pelaut selama ini telah dilakukan sesuai prosedur resmi Kementerian Perhubungan dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami menolak dengan tegas tuduhan adanya pungli maupun pemalsuan dokumen di lingkungan KSOP Padangbai. Seluruh proses pelayanan dilakukan secara transparan dan tidak ada biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Jika ada pihak yang mengaku bisa mengurus cepat melalui jalur tidak resmi, itu adalah oknum di luar mekanisme resmi KSOP,” tegasnya, Sabtu (27/09/2025/) malam.
KSOP Padangbai juga menegaskan komitmen untuk mendukung penuh program pemerintah dalam pemberantasan pungli dan praktik percaloan. Pihaknya membuka ruang pengaduan masyarakat melalui kanal resmi, dan siap menindaklanjuti laporan yang terbukti dengan melibatkan aparat penegak hukum.
Selain itu, I Ketut Muliana meminta agar semua pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan media, tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah dan menyampaikan informasi yang terverifikasi sehingga tidak mencederai reputasi instansi.
“Kami menghargai peran masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik, tetapi penyebaran informasi yang tidak benar dapat menyesatkan publik. KSOP Padangbai tidak segan menempuh langkah hukum bila ada pihak yang terbukti melakukan pencemaran nama baik,” tambahnya.
Sebagai langkah pencegahan, KSOP Padangbai akan terus melakukan pembenahan internal, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan transparansi layanan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang profesional, cepat, dan bebas pungli.
Tentang KSOP Padangbai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Padangbai merupakan instansi resmi Kementerian Perhubungan yang bertugas mengawasi keselamatan pelayaran, pengelolaan dokumen pelaut, serta pelayanan kepelabuhanan di wilayah kerja Pelabuhan Padangbai.
