Oleh : Buhari Fakkah – Dosen UMS Rappang
INSAN.NEWS || Sidenreng – Rappang,- Minggu 11 Januari 2026 – Tidak semua pertemuan politik perlu dibaca serius. Sebagian cukup dibaca sebagai foto keluarga rapi, sopan, dan penuh pesan yang tidak pernah diucapkan.
Pertemuan Eggi Sudjana dengan Presiden Jokowi di Solo tampaknya masuk kategori ini:
”Bukan dialog ide, melainkan dokumentasi sejarah yang sedang direvisi”.
Solo dipilih bukan tanpa alasan. Kota ini adalah halaman rumah kekuasaan. Datang ke Solo berarti datang ke pusat kendali simbolik Jokowi. Maka sejak awal, pertemuan itu bukan pertemuan setara. Yang satu datang sebagai tamu, yang lain sebagai pemilik album foto.
Eggi Sudjana bukan nama sembarangan. Ia pernah menjadi simbol perlawanan pada masa Orde Baru saat negara memaksa Pancasila sebagai asas tunggal dan membungkam siapa pun yang bertanya.
Eggi menolak bukan karena benci Pancasila, melainkan karena benci ideologi yang dijadikan alat pemukul. Ia membayar sikap itu dengan penjara, stigma, dan pengucilan. Perlawanan kala itu mahal, tapi jelas.
Hari ini, harga perlawanan jauh lebih murah, receh, tak beradab bahkan gratis. Cukup hadir, duduk, tersenyum, dan tidak bertanya. Di sinilah ironi bekerja paling efektif.
Jika Orde Baru memaksa Pancasila dengan kekerasan telanjang, Orde kini mengelolanya dengan kosmetik. Pancasila tidak lagi dipukul-pukulkan ke kepala lawan, melainkan dipajang di dinding seperti lukisan tua dihormati, tapi tak pernah dibaca. Dari asas tunggal, kita beralih ke asas tinggal – tinggal jargon, tinggal seremoni.
Dan Eggi Sudjana, yang dulu melawan pemaksaan itu, kini hadir tanpa terdengar mempertanyakan pengosongan maknanya.
Para pembela pertemuan ini menyebutnya kedewasaan politik. Kata yang selalu muncul ketika keberanian mulai pensiun.
Dalam kamus kekuasaan, kedewasaan berarti tahu kapan harus diam. Dalam kamus sejarah, diam sering berarti setuju.
Jokowi sendiri tampak konsisten. Ia tidak perlu menjelaskan apa pun. Ia cukup menunjukkan satu hal:
”Bahkan simbol perlawanan pun bisa duduk tenang”.
Pesannya sederhana dan efektif dan tak ada lagi yang perlu diributkan. Kritik telah selesai, bukan karena dijawab, melainkan karena lelah.
Eggi Sudjana tentu berhak berubah. Setiap manusia boleh menua, melunak, dan memilih damai. Tapi publik juga berhak bertanya :
Apa yang sebenarnya direkonsiliasi?
Apakah pelanggaran demokrasi telah diakui?
Apakah penyempitan ruang kritik telah dikoreksi?
Atau ini sekadar pertemuan tanpa agenda selain mengubur konflik di bawah karpet persatuan?
Rezim yang cerdas tidak memusuhi kritik. Ia mengoleksinya. Kritik dijadikan memorabilia yang pernah ada, kini jinak. Dan dalam koleksi itu, pertemuan di Solo adalah salah satu pigura terbaru.
Sejarah memang tidak selalu kejam. Ia sering hanya sinis. Ia tidak mencatat siapa yang paling keras berteriak, melainkan siapa yang berhenti bersuara ketika suara masih dibutuhkan.
Eggi Sudjana pernah berdiri melawan negara yang memaksa ideologi. Hari ini, ia duduk di hadapan negara yang mengosongkannya. Perbedaannya tipis, tapi menentukan dulu perlawanan dilawan, kini perlawanan dirangkul agar tak lagi mengganggu.
Dan begitulah demokrasi bekerja ketika kritik lebih suka difoto daripada diperdebatkan.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google New
