INSAN.NEWS || Makassar—Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sulawesi Selatan menyoroti kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang masih dikeluhkan masyarakat di sejumlah daerah.
Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi, mendesak pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan serta menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan penimbunan, penyalahgunaan, maupun penyelundupan BBM subsidi.
Vonny menilai persoalan BBM subsidi tidak boleh dipandang sebatas antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menurut dia, persoalan tersebut menyangkut hak masyarakat sekaligus tata kelola distribusi subsidi negara.
“BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang memang diperuntukkan bagi kelompok yang berhak menerima. Karena itu, kami meminta pemerintah memastikan distribusinya tepat sasaran dan tidak boleh ada ruang bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi untuk kepentingan pribadi maupun bisnis,” kata Vonny di Makassar, Jumat (11/9).
Vonny yang juga Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan dirinya berkepentingan mengawal keluhan masyarakat terkait distribusi energi dan pelayanan publik.
“Ini bukan hanya persoalan antrean di SPBU, tetapi menyangkut hak masyarakat dan tata kelola subsidi. Sebagai Ketua KNPI Sulsel sekaligus anggota DPRD Sulsel, saya berkepentingan memastikan suara masyarakat benar-benar mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.
KNPI Tagih Kerja Satgas
DPD KNPI Sulsel juga menyoroti keberadaan satuan tugas yang dibentuk pemerintah untuk menangani persoalan distribusi BBM. Satgas yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum itu, kata Vonny, harus menghasilkan langkah nyata di lapangan.
KNPI Sulsel meminta kerja satgas dilakukan secara cepat, transparan, dan terukur.
“Kita tunggu hasil kerja satgas yang sudah dibentuk pemerintah. Kalau dalam pelaksanaannya lamban, tentu kami akan mendorong dan mengkritisi agar bekerja lebih maksimal,” kata Vonny.
Ia mengatakan KNPI Sulsel siap melakukan aksi demonstrasi apabila persoalan yang dikeluhkan masyarakat tidak mendapat penanganan serius.
Menurut Vonny, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial organisasi kepemudaan terhadap kebijakan pemerintah.
Minta Dugaan Penyalahgunaan BBM Ditelusuri
KNPI Sulsel turut menyoroti informasi mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang disebut-sebut mengalir ke sektor industri, termasuk adanya informasi mengenai dugaan pengiriman ke kawasan industri di luar Sulawesi Selatan.
Namun, Vonny menegaskan informasi tersebut harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
“Kami tidak ingin membuat tuduhan kepada pihak tertentu tanpa adanya bukti. Tetapi setiap informasi atau laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi harus ditelusuri secara serius,” ujarnya.
Menurut dia, apabila ditemukan pelanggaran, aparat penegak hukum harus membongkar jaringan yang terlibat dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum.
Vonny menilai subsidi BBM seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan menjadi sumber keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.
“Kalau memang terbukti ada pihak yang membeli BBM subsidi kemudian menjualnya kembali untuk kepentingan sektor industri atau kepentingan lain yang tidak sesuai peruntukannya, tentu harus diproses sesuai hukum,” katanya.
Pelayanan SPBU Juga Disorot
Selain dugaan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi, KNPI Sulsel meminta Pertamina mengevaluasi pelayanan di sejumlah SPBU.
Vonny mengatakan lambannya pelayanan dapat memperpanjang antrean dan memperburuk situasi di tengah masyarakat.
Menurut dia, hasil inspeksi pemerintah di sejumlah lokasi menemukan adanya SPBU yang hanya mengoperasikan satu nozzle dengan jumlah petugas terbatas.
Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi karena berpotensi menghambat pelayanan kepada konsumen.
“Jangan sampai pelayanan yang tidak maksimal justru memperparah antrean masyarakat,” kata Vonny.
KNPI Sulsel meminta Pertamina memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau unsur kesengajaan dalam pelayanan dan distribusi BBM.
Pengawasan aparat penegak hukum juga dinilai penting untuk memastikan tidak ada praktik yang secara sengaja menciptakan kelangkaan atau memanfaatkan situasi demi keuntungan tertentu.
WFH dan Ganjil-Genap Jadi Usulan
Untuk mengurangi kepadatan dan antrean di SPBU, KNPI Sulsel mengusulkan sejumlah alternatif kebijakan, termasuk penerapan work from home (WFH) dalam kondisi tertentu dan sistem pengisian BBM berdasarkan mekanisme ganjil-genap.
Namun, Vonny menekankan kebijakan tersebut harus dikaji secara matang dan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan yang justru menambah beban kelompok pekerja dan masyarakat yang sangat bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah.
“Kami terbuka terhadap berbagai alternatif kebijakan untuk mengurai antrean, tetapi semuanya harus dikaji secara matang. Jangan sampai solusi yang dibuat pemerintah justru menambah beban masyarakat,” ujarnya.
Dukung Swasembada Energi, Tapi Tata Kelola Harus Bersih
Di tengah persoalan distribusi BBM subsidi, KNPI Sulsel menyatakan tetap mendukung agenda pemerintah untuk membangun ketahanan dan swasembada energi nasional.
Vonny menilai pembenahan sektor energi membutuhkan waktu, investasi, konsistensi kebijakan, serta pengawasan publik yang kuat.
Menurut dia, pengembangan sektor hulu migas dan energi alternatif perlu dibarengi tata kelola yang transparan serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Kami mendukung langkah pemerintah menuju ketahanan dan swasembada energi. Tetapi pembangunan sektor energi harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat dan keberpihakan kepada masyarakat,” katanya.
Subsidi Harus Kembali kepada Rakyat
Vonny menegaskan persoalan BBM subsidi bukan hanya menyangkut ketersediaan bahan bakar, tetapi juga tata kelola subsidi, distribusi, pengawasan, dan penegakan hukum.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh menjadikan kompleksitas persoalan energi sebagai alasan untuk membiarkan masyarakat terus menghadapi antrean dan ketidakpastian.
“Kami memahami bahwa membenahi persoalan energi nasional bukan pekerjaan mudah. Ini persoalan yang sudah lama dan menahun. Tetapi justru karena itu, pembenahan harus dilakukan secara serius, konsisten dan berani,” ujar Vonny.
KNPI Sulsel meminta setiap laporan masyarakat mengenai dugaan penimbunan, penyelundupan, permainan distribusi, maupun pelanggaran pelayanan SPBU ditindaklanjuti secara terbuka dan profesional.
Bagi KNPI Sulsel, subsidi BBM harus kembali kepada tujuan utamanya: membantu masyarakat yang berhak.
“Kami ingin pemerintah hadir dan masyarakat mendapatkan kepastian. Subsidi harus tepat sasaran, distribusi harus transparan, dan apabila ada pihak yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi, kami meminta agar ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Vonny.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
