INSAN.NEWS || Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti urgensi regulasi yang mengatur pendanaan partai politik (parpol) dari pihak swasta. Ia menilai Indonesia perlu meniru langkah yang telah diterapkan di berbagai negara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam aliran dana politik.
Menurut Bahtra, parpol selama ini bergantung pada bantuan negara yang hanya berkisar Rp1.000 per suara serta iuran anggota. Namun, karena dana tersebut tak cukup menopang operasional, banyak parpol terpaksa mencari sumber pendanaan lain secara diam-diam.
“Jika aturan jelas, maka pendanaan yang selama ini dianggap tidak resmi justru bisa dilegalkan dan diaudit oleh berbagai pihak” ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (23/05/2025).
Ia mencontohkan sistem pendanaan di Jerman, di mana partai politik tidak hanya menerima subsidi negara tetapi juga dapat memperoleh sumbangan dari swasta secara terbuka. Yang terpenting, dana tersebut harus murni digunakan untuk kepentingan partai politik, bukan individu atau pengurusnya.
Di Indonesia, pemilu yang semakin mahal memaksa para kader parpol untuk melakukan berbagai cara demi memenangkan kursi, sering kali mengorbankan nilai demokrasi itu sendiri. Bahtra menegaskan, persoalan ini berakar pada lemahnya proses kaderisasi di internal partai.
“Jika partai mendapat dana yang cukup dari negara, mereka bisa lebih fokus merekrut dan membina kader dengan baik. Pada akhirnya, kita akan memiliki politisi berkualitas” katanya.
Selain itu, Bahtra tak menutup peluang bagi parpol untuk memiliki badan usaha sendiri. Ia berpendapat, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut seharusnya dialokasikan untuk operasional partai, sehingga transparansi dan kemandirian finansial bisa terwujud.
Ia mengingatkan bahwa parpol merupakan pilar utama demokrasi yang menentukan masa depan kepemimpinan nasional. Jika persoalan pendanaan tidak segera dibenahi, dampak buruknya akan terus merembet ke berbagai aspek demokrasi.
“Sudah saatnya partai politik berhenti bermain petak umpet soal pendanaan dan mulai mengedepankan keterbukaan serta akuntabilitas!” tegasnya.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google New
