Oleh: Ners Ijhul (Zulkaranain) – Mahasiswa Program Doktor Kesehatan Masyarakat
INSAN.NEWS || Bone,- Rabu 07 Januari 2026 – Akses layanan kesehatan yang adil dan merata masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Bone Selatan, Sulawesi Selatan.
Persoalan ini tidak sekadar menyangkut pelayanan medis semata, tetapi merupakan masalah kebijakan publik yang kompleks dan multidimensional.
Keterbatasan infrastruktur jalan, kekurangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, serta belum memadainya fasilitas pelayanan kesehatan menjadi realitas yang dihadapi masyarakat setiap hari.
Sebagai wilayah dengan cakupan geografis yang luas dan karakteristik pedesaan yang tersebar, Bone Selatan memiliki tantangan yang berbeda dengan wilayah perkotaan.
Jarak antardesa yang jauh, kondisi jalan yang belum memadai, serta keterbatasan sarana transportasi berdampak langsung pada rendahnya akses dan pemanfaatan layanan kesehatan oleh masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
Kondisi ini menciptakan ketimpangan akses layanan kesehatan. Masyarakat di wilayah pedesaan dan terpencil harus menempuh waktu yang panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas atau fasilitas rujukan.
Padahal, dalam konteks keadilan kesehatan, setiap warga negara seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, tanpa dibatasi oleh jarak dan kondisi geografis.
Infrastruktur Jalan sebagai Hambatan Utama
Salah satu persoalan krusial di Bone Selatan adalah kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal. Jalan rusak, jalur yang sulit dilalui, serta keterbatasan akses transportasi menjadi penghambat utama masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan.
Dalam situasi tertentu, masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencapai puskesmas atau rumah sakit rujukan.
Kondisi ini sangat berisiko bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, balita, lansia, serta pasien dengan penyakit kronis dan kondisi kegawatdaruratan medis.
Keterlambatan penanganan akibat sulitnya akses dapat meningkatkan risiko kesakitan dan kematian yang sebenarnya dapat dicegah apabila infrastruktur pendukung tersedia dengan baik.
Keterbatasan SDM dan Fasilitas Kesehatan
Selain infrastruktur jalan, keterbatasan SDM kesehatan juga menjadi persoalan serius. Jumlah dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan komunitas di Bone Selatan belum sebanding dengan luas wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Di wilayah dengan cakupan geografis yang besar, ketersediaan tenaga kesehatan seharusnya diperkuat, baik dari segi jumlah maupun distribusinya.
Fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah pinggiran dan pedesaan juga masih menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan alat kesehatan.
Akibatnya, pelayanan yang diberikan belum dapat berjalan secara optimal dan setara dengan pelayanan di wilayah perkotaan. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas layanan kesehatan antara desa dan kota.
Kesehatan sebagai Isu Kebijakan Publik Lintas Sektor
Dalam perspektif kebijakan publik kesehatan, derajat kesehatan masyarakat merupakan hasil dari sinergi lintas sektor. Pembangunan kesehatan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sektor lain.
Infrastruktur jalan, pemerataan SDM kesehatan, dan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan harus dipandang sebagai satu kesatuan kebijakan pembangunan.
Pemerataan layanan kesehatan tidak dapat diseragamkan antara wilayah perkotaan dan daerah dengan kondisi geografis yang luas dan sulit.
Diperlukan kebijakan afirmatif yang mempertimbangkan jarak, kondisi wilayah, serta keterbatasan sumber daya yang ada di daerah seperti Bone Selatan.
Rekomendasi Strategis
Sebagai bagian dari refleksi akademik dan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan antara lain:
- Prioritas perbaikan infrastruktur jalan menuju fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah sulit akses.
- Pemerataan dan penambahan SDM kesehatan, khususnya dokter, perawat, dan tenaga kesehatan komunitas di Bone Selatan.
- Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun ketersediaan alat kesehatan.
- Kebijakan afirmatif bagi wilayah non-perkotaan, termasuk pemberian insentif dan jaminan perlindungan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.
- Kolaborasi lintas sektor, melibatkan sektor kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, serta pemerintah daerah dalam satu kerangka kebijakan terpadu.
Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadikan persoalan akses, SDM, dan fasilitas kesehatan di Bone Selatan sebagai prioritas pembangunan.
Tanpa infrastruktur yang memadai, SDM yang cukup, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, sulit mewujudkan keadilan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Wilayah dengan kondisi geografis luas dan karakteristik pedesaan membutuhkan perhatian dan kebijakan yang berbeda dengan wilayah perkotaan.
Keadilan kesehatan hanya dapat tercapai apabila pembangunan benar-benar berpihak pada kelompok dan wilayah yang selama ini tertinggal.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google New
