Insan.News || Maros – Plt Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Prof Mohammad Mahfud MD meresmikan empat Mal Pelayanan Publik (MPP) sekaligus. Mahfud mengatakan, momen pertama dalam sejarah ini adalah bentuk revolusi pelayanan publik sekaligus kolaborasi empat kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
Empat MPP yang diresmikan adalah MPP Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, dan Kota Parepare. Pada peresmian itu dihadiri langsung oleh Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid.
“Kolaborasi seperti ini dapat menjadi suatu percontohan yang positif bagi daerah lainnya, yang tidak hanya memberikan manfaat efisiensi, namun juga sebagai bentuk kesadaran bersinergi,” Kata Mahfud MD, dalam acara peresmian empat MPP yang dipusatkan di Plaza MPP Kabupaten Maros, Jumat (19/08).
Tiga kabupaten dan kota selain Kabupaten Maros mengikuti euforia ini secara virtual. Digitalisasi terlihat nyata dari kegiata tersebut. Momen ini juga menjadi penguatan perilaku yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi ketidakpastian yang tinggi ditengah pandemi.
Mahfud menerangkan, Sulawesi Selatan merupakan pintu masuk kawasan Indonesia Timur memiliki potensi di berbagai sektor yang sangat menjanjikan seperti investasi, pengembangan manufaktur, pariwisata, hingga pengembangan sektor perikanan.
Perekonomian Sulawesi Selatan berhasil tumbuh 4,65 persen pada 2021, dan pada kuartal kedua tahun ini, Sulawesi memberikan sumbangsih pertumbuhan tertinggi ketiga setelah Jawa dan Sumatera terhadap perekonomian Indonesia.
Dengan adanya transformasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi MPP, adalah bukti Provinsi Sulawesi Selatan memajukan potensinya.
“Sehingga wilayahnya dapat lebih dikenal dan dapat memajukan kehidupan ekonomi masyarakat setempat,” tutupnya.
Peningkatan investasi akan mendukung percepatan proses pertumbuhan ekonomi yang secara otomatis akan dapat memberikan multiplier-effect bagi kemajuan pada aspek mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
Perpaduan antara pemanfaatan teknologi informasi, pemanfaatan data bersama, serta kolaborasi antar instansi menjadi prinsip utama MPP. Pelayanan lintas instansi mengalami konsolidasi sehingga menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau.
