INSAN.NEWS || Makassar — Kota Makassar kembali menorehkan prestasi sebagai daerah yang berkomitmen tinggi dalam perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan dengan raihan predikat Parahita Ekapraya (PPE) kategori Nindya, berdasarkan evaluasi nasional sebelumnya. Kini, pencapaian itu diperkuat dengan diraihnya kategori Nindya dalam evaluasi Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025.
Penghargaan ini diumumkan dalam Dialog dan Rapat Sinkronisasi Program Prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, yang berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (23/5) malam. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Makassar menjadi satu-satunya daerah yang berhasil mencapai kategori Nindya (level tertinggi), sementara lima daerah lainnya meraih kategori Madya.
Prestasi ini menegaskan keberhasilan Pemkot Makassar dalam mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam kebijakan, program, dan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan. Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa, menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak akan terus dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, mencakup keluarga, masyarakat, dan institusi terkait.
“Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Kami mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat agar anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang aman,” ujar Melinda, Sabtu (24/5/2025).
Lebih dari sekadar penghargaan, langkah ini sejalan dengan visi Makassar sebagai kota ramah perempuan dan anak, sekaligus mendukung agenda Indonesia Emas 2045. Menteri PPPA RI, Arifah Choiri Fauzi, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak secara merata dan adil.
“Kami berkomitmen untuk terus menguatkan kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak, agar Indonesia ke depan semakin inklusif dan berkeadilan,” tegas Arifah.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, juga mengumumkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2025 untuk memperkuat program perlindungan perempuan dan anak di daerah. Makassar termasuk dalam 19 daerah penerima di Sulawesi Selatan, dengan alokasi dana sebesar Rp505,6 juta.
Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan layanan pengaduan, edukasi masyarakat, serta program pencegahan kekerasan, termasuk pengembangan kanal pengaduan nasional SAPA 129.
Dalam acara tersebut, hadir Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar, Achi Soleman.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google New
