Oleh: Sri Meisista (Ketua Umum Kohati PB HMI)
INSAN.NEWS || Jakarta—Tujuh puluh sembilan tahun adalah usia yang melampaui matang. Sejak 1947, HMI telah memahat namanya dalam sejarah republik sebagai kawah candradimuka bagi para pemimpin bangsa.
Namun, di tengah gemuruh perayaan bertema “Khidmat HMI untuk Indonesia,” ada sebuah pertanyaan sunyi yang perlu kita teriakan kembali; Sudahkah HMI berkhidmat secara adil di dalam rumahnya sendiri? Bagaimana mungkin HMI bisa berkhidmat untuk keadilan bangsa, jika di dalam rumah tangganya sendiri, masih memelihara kasta gender yang usang?
Narasi Besar vs Realitas Domestik
Kita sering berbangga dengan kontribusi HMI bagi keislaman dan keindonesiaan. Namun, jika kita membedah struktur kekuasaan di internal organisasi, kita akan menemukan pola yang hampir seragam dari tingkat Komisariat hingga Pengurus Besar; maskulinitas yang dominan.
Khidmat untuk Indonesia seharusnya dimulai dari kemampuan organisasi dalam mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar, yaitu kesetaraan.
Sayangnya, hingga hari ini, kesetaraan gender di HMI seringkali hanya berakhir sebagai “pemanis” di atas kertas NDP (Nilai Dasar Perjuangan).
HMI selalu membanggakan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) sebagai kompas intelektual. Namun, dalam urusan gender, kita sering kali mengalami “amnesia ideologis”.
Kita fasih bicara tentang Keadilan Sosial di jalanan, tapi gagap mempraktikkan Keadilan Gender di rumahnya sendiri.
Realitasnya pahit; HMI masih menjadi organisasi yang sangat maskulin. Kepemimpinan strategis masih dianggap sebagai hak sulung kader laki-laki, sementara kader perempuan sering kali hanya ditempatkan sebagai “aksesoris” demokrasi atau pengelola urusan domestik organisasi.
Jika khidmat berarti pengabdian, maka HMI tengah pincang karena hanya menggunakan satu kaki untuk melangkah.
Paradoks Kohati dan Langit-Langit Kaca
Kehadiran Korps HMI-Wati (KOHATI) adalah sebuah kemajuan sejarah, namun tak jarang Kohati justru terjebak menjadi “sekat” yang membatasi langkah kader perempuan.
Pertama, Marginalisasi Peran; Kader perempuan sering kali masih ditempatkan pada urusan-urusan domestik organisasi seperti bendahara, konsumsi, atau penerima tamu sementara posisi strategis penentu kebijakan tetap menjadi “wilayah laki-laki”.
Kedua, Langit-Langit Kaca (Glass Ceiling); Ada hambatan tak kasat mata yang membuat kader perempuan sulit menduduki posisi pucuk pimpinan dalam level struktural strategis.
Seolah-olah, khidmat perempuan hanya diakui jika ia berada di bawah bayang-bayang kepemimpinan patriarkal.
Belenggu Ghettoisasi: “Cukup di Kohati Saja”
Kita harus berani mengkritik cara kita memandang Korps HMI-Wati (KOHATI). Alih-alih menjadi ruang akselerasi, KOHATI sering kali dijadikan instrumen ghettoisasi yakni upaya halus untuk melokalisir peran perempuan agar tidak mengganggu dominasi laki-laki di struktur utama HMI.
Ada mitos yang tak tertulis namun diamini; “Perempuan urus Kohati, laki-laki urus HMI.” Ini adalah penghinaan terhadap intelektualitas.
Membatasi ruang gerak perempuan hanya di ranah kewanitaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap tujuan HMI untuk membentuk “Insan Akademis”. Apakah kecerdasan punya jenis kelamin? Tentu tidak.
Namun, struktur HMI sering kali memaksa perempuan untuk percaya bahwa mereka punya “langit-langit kaca” yang tidak boleh ditembus.
Maskulinitas Toksik dalam Ekosistem Perkaderan
Ketimpangan ini bukan terjadi karena kader perempuan tidak mampu, melainkan karena ekosistem kita yang belum inklusif. Gaya kepemimpinan yang diapresiasi dalam forum-forum HMI cenderung agresif dan maskulin.
Kader perempuan yang vokal sering dicap “terlalu berani”, sementara budaya rapat hingga dini hari sering menjadi hambatan struktural yang tidak ramah bagi semua gender.
Kita telah menciptakan arena permainan yang hanya bisa dimenangkan oleh satu pihak, lalu kita bertanya “Mana kader perempuan yang siap memimpin?” itu adalah pertanyaan yang munafik.
Penutup: Refleksi di Angka 79
Di usia ke-79 ini, khidmat terbaik HMI untuk Indonesia adalah dengan menjadi teladan kesetaraan. HMI tidak boleh tertinggal di gerbong belakang saat dunia sedang bergerak menuju inklusivitas.
Mempraktikkan kesetaraan bukan berarti menomorduakan laki-laki, melainkan meruntuhkan dinding prasangka agar setiap insan cita memiliki hak yang sama untuk mewarnai wajah Indonesia.
Bagaimana mungkin kita bicara tentang keadilan bagi rakyat, jika di dalam forum pengambilan keputusan kita sendiri, suara perempuan masih dianggap sebagai pelengkap?
Mari jadikan Dies Natalis ini sebagai momentum revolusi kesadaran. Berhenti bersembunyi di balik kejayaan masa lalu.
Jika HMI gagal memanusiakan separuh kadernya sendiri, maka klaim khidmat kita untuk bangsa hanyalah sebuah lelucon intelektual yang tidak lagi lucu.
Jakarta—02 Maret 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
