Insan.news || Palopo – Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Palopo, Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar mewakili Wali Kota Palopo mengikuti pelaksanaan roadshow secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK ) dalam rangka percepatan penurunan Stunting dan kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Di Ruang Rapat Ratona Lantai 3., Rabu, (15/03/2023).
Sambutan Menko PMK prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P mengatakan pertemuan ini untuk melakukan sinkronisasi masalah penanganan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting Sulawesi Selatan pencapaiannya relatif baik tetapi memang perlu ada peningkatan lebih lanjut.
Ini adalah gambaran yang pertama tabulasi kemiskinan ekstrem, prevalensi stunting dan dana Desa Se Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi untuk Provinsi Sulawesi selatan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2021 berdasarkan catatan di Kemenko PMK jumlahnya 1,56% dan tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yaitu 1,54%.
“Adapun prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 27,4% dan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan juga yaitu 27,2%,” ungkapnya.
Untuk itu masing-masing pimpinan daerah mencermati kondisi daerahnya yang sebagai amanah seperti beliau ingatkan bapak presiden telah mentargetkan tahun 2024 kemiskinan ekstrem harus 0% di seluruh Indonesia kerena itu mohon di perhatikan.
Prevalensi stunting dibanding Tahun 2021 dan 2022 rata-tata memang ada yang mengalami kenaikan tapi banyak juga yang mengalami penurunan sepertui kepulauan selayar angka stuntingnya mengalami kenaikan dari 27,7% menjadi 32,1%. Yang lain juga mohon untuk dicermati ada yang mengalami kenaikan ada yang mengalami penurunan.
Ada juga yang angka stuntingnya sudah di bawa rata-rata Nasional seperti yang terjadi di Barru 14,1% brarti sudah di bawah rata-rata Nasional kemudian Kota Makassar yaitu 18,4%.
Yang lain masih harus kerja keras karena angkanya masih cukup tinggi masih ada beberapa yang masih di atas 30%. Kerena itu mohon betul -betul di manfaatkan sumber-sumber dana, sember-sumber daya manusia yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota untuk melakukan pembenahan
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Aslam Patonangi mengaku, untuk tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan keuangan kepada lima Kabupaten yang dipetakan sebagai daerah yang berpotensi kemiskinan ekstrem sebesar 500 juta/Kabupaten
“Demikian pula bahwa tetap di koneksikan dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem terhadap semua juga terhadap semua Kabupaten/Kota di serehkan bantuan sebesar 300 juta untuk penurunan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Ia menjelaskan, masih ada kaitan yang sangat kuat antara status desa dengan prevalensi stunting serta dengan kemiskinan ekstrem.
“Karena itu pemerintah Sulawesi Selatan menyerahkan bantuan untuk desa yang sangat tertinggal sebesar 200 juta/desa. Jadi cukup banyak yang deserahkan kepada pemerintah kabupaten kota dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting,” urainya.
Turut diikuti Unsur Forkopimda Kota Palopo, Plt. Kadis Kesehatan dr. Nasaruddin Nawir, So.OG (K) MARS, Pimpinan Perangkat Daerah serta Camat dan Lurah.
