Oleh: Buhari Fakkah – Dosen UMS Rappang
INSAN.NEWS || Sidenreng – Rappang,- 28 Januari 2026 – Di republik yang gemar mengutip angka, survei telah bermetamorfosis dari instrumen ilmiah menjadi juru kampanye berjas putih. Angka-angka tak lagi berbicara tentang realitas sosial, melainkan berbisik tentang peluang menang.
Statistik yang seharusnya dingin dan jujur kini hangat oleh pesanan, bahkan berminyak oleh transaksi. Di titik ini, moral aforisme, bekerja maksimal:
“Ini suara rakyat” sebuah kalimat pendek, terdengar suci, namun sering lahir dari rahim pragmatisme yang busuk.
Dalam logika post-truth, data tidak digunakan untuk memahami masyarakat, melainkan untuk membentuk persepsi masyarakat tentang dirinya sendiri.
Seperti dikatakan Hannah Arendt, kebohongan modern bukan lagi soal menutup fakta, tetapi menciptakan realitas alternatif yang koheren dan berulang hingga dipercaya sebagai kebenaran.
Survei menjadi alat produksi realitas itu:
”Memetakan emosi pemilih, mengukur ambang rasionalitas, lalu menyarankan strategi paling efisien bukan yang paling etis”.
Di sinilah survei turun kasta. Dari alat riset menjadi peta medan tempur elektoral. Publik dibaca bukan sebagai warga negara, melainkan sebagai segmen pasar, siapa bisa dibujuk dengan simbol agama, siapa cukup dengan bantuan sosial, siapa harus didekati lewat amplop.
Angka elektabilitas lalu berubah fungsi:
”Bukan sekadar indikator, tetapi instruksi operasional”.
Ketika grafik stagnan, rekomendasinya bukan refleksi kebijakan, melainkan eskalasi logistik.
Demokrasi pun direduksi menjadi persoalan ongkos. Pierre Bourdieu telah lama mengingatkan bahwa statistik sosial sering menyamarkan relasi kuasa di balik klaim objektivitas.
Survei politik bekerja persis demikian:
“Ia tampil netral, padahal sarat kepentingan”.
Publik hanya diperlihatkan hasil, bukan proses; persentase, bukan asumsi;
”Angka bulat, bukan distorsi”.
Dari sini lahir legitimasi moral palsu:
”Yang unggul di survei dianggap pantas memimpin, seolah kebenaran politik bisa ditentukan oleh diagram batang”.
Lebih brutal lagi, dalam praktik tertentu, survei berfungsi sebagai konsultan pemenangan terselubung. Pemetaan kerawanan, loyalitas, dan volatilitas pemilih tidak berhenti pada analisis, tetapi berujung pada rekomendasi tak tertulis:
Berapa biaya yang dibutuhkan untuk “mengamankan” suara.
Rakyat direduksi menjadi variabel ekonomi. Suara dihitung bukan sebagai ekspresi kehendak, tetapi sebagai satuan nilai tukar. Inilah momen ketika post-truth bersekutu intim dengan korupsi moral.
Jürgen Habermas menyebut kondisi ini sebagai runtuhnya ruang publik rasional. Diskursus digantikan oleh manipulasi, argumentasi kalah oleh narasi, dan etika disingkirkan oleh efektivitas. Survei yang seharusnya memperkaya deliberasi justru mematikan perdebatan.
Kritik dibungkam dengan kalimat pamungkas:
“Data berkata lain.”
Seolah angka tak pernah bisa berbohong, padahal yang berbohong bukan angkanya, melainkan niat di balik penggunaannya. Otokritik paling keras seharusnya diarahkan pada kaum intelektual yang ikut merawat ekosistem ini.
Ketika akademisi, analis, dan lembaga riset menikmati peran sebagai penafsir tunggal kehendak rakyat, mereka tak lagi berdiri sebagai penjaga nalar publik, melainkan sebagai teknokrat kekuasaan.
Moral aforisme pun diproduksi massal:
”Kalimat cerdas yang membenarkan praktik kotor dengan bahasa metodologis”.
Maka problem sesungguhnya bukan sekadar money politics, tetapi industrialisasi kebohongan yang dibungkus data.
Dalam rezim post-truth, survei bukan lagi cermin masyarakat, melainkan cetakan realitas pesanan. Demokrasi tetap berlangsung secara prosedural, tetapi mati secara moral. Kita memilih, namun tidak benar-benar berdaulat.
Melawan kondisi ini bukan dengan menolak survei, melainkan dengan mengembalikan etika pada data. Survei harus dibongkar, dipertanyakan, dan dipermalukan ketika ia melampaui batas moralnya.
Sebab ketika angka sudah mengajarkan cara membeli suara, maka yang runtuh bukan hanya demokrasi, tetapi martabat manusia sebagai warga negara.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google New
