INSAN.NEWS || Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus bergerak mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan rawan. Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci dalam upaya ini, terutama bagi wilayah yang terdampak paling parah seperti Blok 10 Antang, BTN Kodam 3 Biringkanaya, hingga kawasan strategis di Jl. AP Pettarani.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam pertemuannya dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, Senin (19/5/2025), menegaskan bahwa Pemkot tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga menyusun langkah strategis berkelanjutan.
Kajian sementara mengarah pada pembangunan kolam retensi di permukiman warga sebagai salah satu solusi utama. Namun, tantangan muncul dengan adanya bangunan yang berdiri di atas jalur air yang direncanakan. Untuk itu, Pemkot mempertimbangkan opsi relokasi sekitar 400 rumah di zona genangan dengan estimasi biaya Rp 400 miliar, anggaran yang sebanding dengan pembangunan infrastruktur baru.
“Kami ingin membahas mana yang lebih dulu bisa dikerjakan, serta apa saja yang harus masuk dalam rencana jangka menengah,” ujar Munafri.
Apa Payung Hukum Proyek Kota Makassar ini.?
Selain pengelolaan banjir, Pemkot juga menyoroti pentingnya regulasi yang lebih tegas dalam penataan kanal dan saluran kota. Pengerukan sedimen saja tidak cukup-penertiban bangunan liar di sekitar kanal juga menjadi prioritas, mengingat banyak kanal yang ditutup atap hingga beralih fungsi menjadi gang dan tempat pembuangan sampah.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google New
