Oleh : Baharuddin Hafid (Akademisi Universitas Megarezky Makassar)
INSAN.NEWS || Makassar—Penetapan 1 Syawal 1447 H kembali menghadirkan fenomena yang seolah berulang setiap tahun; perbedaan hari raya di tengah umat Islam. Sebagian pihak menetapkan Idulfitri lebih dahulu, sementara yang lain menyusul sehari kemudian.
Fenomena ini seringkali dipahami secara sederhana sebagai “perbedaan metode,” tetapi sesungguhnya ia mencerminkan persinggungan kompleks antara epistemologi keilmuan, otoritas keagamaan, dan dinamika sosial umat Islam kontemporer.
Secara akademik, perbedaan ini berakar pada dua pendekatan utama dalam penentuan awal bulan hijriah; rukyat (observasi hilal) dan hisab (perhitungan astronomi).
Pendekatan rukyat berpijak pada pemahaman literal terhadap hadis Nabi Muhammad SAW; “Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihatnya.”
Sementara pendekatan hisab berkembang dari kemajuan ilmu falak (astronomi Islam), yang memungkinkan prediksi posisi bulan secara presisi bahkan sebelum terjadi.
Dalam tradisi fikih klasik, rukyat lebih dominan karena keterbatasan teknologi pada masa awal Islam. Namun, dalam konteks modern, hisab telah mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi.
Hal ini memunculkan pertanyaan epistemologis; apakah otoritas pengetahuan berbasis observasi empiris langsung masih harus diutamakan dibandingkan perhitungan ilmiah yang dapat diverifikasi secara matematis?
Di Indonesia, perbedaan ini termanifestasi dalam praktik organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama yang cenderung menggunakan rukyat, dan Muhammadiyah yang mengadopsi hisab dengan kriteria wujudul hilal.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia berupaya mengambil posisi tengah dengan menggunakan kriteria imkanur rukyat (kemungkinan terlihatnya hilal), yang merupakan sintesis antara rukyat dan hisab.
Namun demikian, perbedaan bukan semata soal metode. Ia juga berkaitan dengan persoalan otoritas; siapa yang berhak menentukan awal bulan hijriah?
Dalam negara modern, pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga keseragaman demi stabilitas sosial.
Di sisi lain, organisasi keagamaan memiliki legitimasi historis dan kultural di mata umat. Ketika keduanya tidak sepenuhnya sejalan, maka perbedaan menjadi tak terhindarkan.
Dari perspektif sosiologis, perbedaan ini mencerminkan pluralitas otoritas dalam Islam yang tidak mengenal hierarki tunggal seperti dalam tradisi gereja. Islam memberikan ruang bagi ijtihad, dan perbedaan adalah konsekuensi logis dari kebebasan intelektual tersebut.
Namun di era globalisasi dan komunikasi digital, perbedaan yang dahulu bersifat lokal kini menjadi konsumsi publik yang luas, bahkan berpotensi memicu polarisasi di masyarakat.
Ironisnya, perdebatan seringkali bergeser dari diskursus ilmiah menjadi sentimen identitas. Padahal, baik rukyat maupun hisab memiliki landasan ilmiah dan teologis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yang dibutuhkan bukanlah penyeragaman mutlak, melainkan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan.
Dalam konteks ini, penetapan 1 Syawal 1447 H seharusnya menjadi momentum refleksi; bahwa kesatuan umat tidak selalu identik dengan keseragaman praktik.
Justru, kemampuan untuk mengelola perbedaan secara rasional dan beradab adalah tanda kematangan peradaban Islam itu sendiri.
Akhirnya, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan bukan lagi “mengapa berbeda?”, tetapi “bagaimana kita menyikapi perbedaan itu?”.
Sebab di sanalah letak kualitas keislaman kita diuji—bukan pada tanggal yang kita rayakan, tetapi pada cara kita menjaga ukhuwah di tengah keragaman ijtihad.
Allahu ‘A’lam bishshawab
Makassar—20 Maret 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
