InsanNews || MAKASSAR – Direktur Profetik Institute, Muh Asratillah Senge angkat bicara pasca rilis survei dari PolMark Indonesia belum lama ini. Menurutnya, pentingkah bagi demokrasi saat ini merilis hasil survei elektabilitas.
Pasalnya secara metodologis belum mengetahui apakah wawancara dari ketiga dapil yang ada. Apalagi dengan jumlah responden yang berbeda-beda dilakukan dalam rentang waktu bersamaan atau berbeda.
“Lalu apakah persentase yang ada pada gambar berebdar, didapatkan dari pertanyaan terbuka (Top Of Mind) atau pertanyaan tertutup, karena posisi nomor urut nama yang ditanyakan dalam sebuah kuesioner sedikit banyaknya mempengaruhi pilihan responden,” tanya Asratillah melalui tulisannya yang beredar di berbagai grup whatsApp, Senin 28 Febuari 2022.
Belum lagi secara politik, nama-nama dalam tabel di gambar belum semuanya mendeclare diri, secara terang-terangan sebagai Calon Gubernur Sulsel kepada khlayak luas.
Kendati, menndeclare diri sebagai Cagub (Calon Gubernur) dalam ruang-ruang politik terbatas. Apalagi selama ini, masih minim nama-nama yang ada di foto melakukan kerja-kerja sistematis dalam rangka pemenangan pemilihan Gubernur 2024.
Lebih lanjut, Asratillah menjelaskan, Pilkada 2024 masih berselang dua tahun lebih. Belum lagi beberapa elit politik saat ini menjabat sebagai pimpinan Parpol (Partai Politik), dan masih sibuk mengurusi infrastruktur Parpol jelang verifikasi peserta Pemilu.
“Begitu pula dengan elit politik yang menjabat sebagai kepala daerah, masih sibuk merampungkan janji-janji politik dalam sisa masa jabatannya,” bebernya.
Dengan kata lain hasil survei tentang pilkada, belum bisa menjadi tolak ukur pasti tentang siapa yang akan menjadi Gubernur di tahun 2024. Apalagi kalau kita memasukkan variabel perubahan konstelasi politik nasional pasca Pileg dan Pilpres.
“Menyibukkan publik dengan rilis survei elektabilitas bagi saya sesuatu yang tidak begitu berkontribusi dalam pendewasaan demokrasi kita. Yang jauh lebih penting bagi saya adalah mengulas visi tentang Sulsel di masa depan, dari para elit yang berniat maju sebagai catgub,” ujarnya.
Setidaknya hal tersebut, menjadi pembelajaran politik bagi rakyat sekaligus menambah referensi politik rakyat dan agar preferensi politik grassroots tidak hanya sekedar emosional, transaksional yang pragmatik namun kuat secara nalar dan rasionalitas.
Sebelumnya, Direktur Riset PolMark Indonesia, Eko Bambang mengatakan data tersebut merupakan data internal yang digunakan untuk pembekalan kader PPP.
“Itu data untuk materi workshop mas, bukan materi survei,” jawab Eko seperti yang dilansir dari Detikcom.
Dia menuturkan PolMark memang saat ini dipercaya menjadi konsultan untuk PPP. Sehingga pihaknya kemudian menggelar workshop dan pelatihan kader-kader PPP. Termasuk saat ini Makassar menjadi lokasi pelaksanaan workshop.
“Itu data tidak publish, mas. Selain itu, bukan data survei pilgub mas, penjelasan metodologinya juga tidak ada kan,” bebernya.
*red
