INSAN.NEWS || MAKASSAR – Pejabat Sekretaris Provinsi (Pj Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Muhammad Arsjad, menjadi keynote speaker mengenai peran pemerintah daerah provinsi dalam Seminar digitalisasi ekosistem kesehatan khususnya di Provinsi Sulsel, yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (14/12/2023).
Seminar ini mengangkat tema ‘Strategi dan Implementasi Program Transformasi Digital Ekosistem Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan’.
Diketahui bersama jika saat ini kita sedang berada di era revolusi industri yang ditandai dengan kemajuan pesat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Dimana, kemajuan ini sangat membantu dan bermanfaat dalam peningkatan pelayanan di semua sektor.
“Tentunya, saya mengapresiasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), khususnya Pusat Data dan Informasi Kemenkes bersama Digital Transformation Office, yang membantu mengintegrasikan data Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) di Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam platform SATUSEHAT,” ujar Arsjad.
Inovasi ini, kata Arsjad, merupakan Platform Penghubung Ekosistem Data Kesehatan yang menghubungkan dan memberdayakan seluruh ekosistem sistem kesehatan serta pengguna (masyarakat).
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa SATUSEHAT akan mengintegrasikan data kesehatan individu antar Fasyankes dalam bentuk Rekam Medis Elektronik (RME) guna mendukung interoptabilitas data kesehatan melalui digitalisasi dan standarisasi.
Untuk itu, sudah menjadi kewajiban kita semua, khususnya pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk mendukung penuh penyelenggaraan transformasi digital ekosistem kesehatan bisa terealisasi di seluruh Fasyankes wilayah kita.
“Kami sadari, pemenuhan akses internet dan perangkat keras yang memadai di Fasyankes, menjadi kebutuhan dasar dan krusial dalam merealisasikan transformasi digital ini. Dari 1.370 fasyankes yang tersebar di 24 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan, baru 32 Fasyankes (2,34 persen) yang terkoneksi di platform SATUSEHAT. Dengan rincian, 19 Rumah Sakit, 5 Puskesmas, dan 8 klinik,” ungkapnya.
Kondisi ini wajib menjadi atensi kita bersama. Pemerintah Provinsi harus berperan sebagai fasilitator, penggerak, dan pengawas dalam mendorong sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita Insan News di Google News
