INSAN.NEWS || Makassar,- Pengurus Koordinator Cabang PMII Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi Program Makanan Bergizi (MBG) yang sudah berjalan sejak Januari 2025 lalu.
Program Makanan Bergizi menjadi salah satu Program Prioritas Kabinet Merah Putih untuk mencukupi Kebutuhan Gizi dari anak-anak usia sekolah, Balita dan Ibu hamil serta menyusui.
Namun dibalik perjalanan Program Makanan Bergizi Gratis tersebut, Badan Gizi Nasional menuai berbagai kritikan terkait Isu Pengangkatan Pegawai SPPG menjadi ASN PPPK.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bagi Pegawai SPPG yang terdiri dari Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan dalam Rapat Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Selasa (20/1/2026).
Ketua Eksternal PKC PMII Provinsi Sulawesi Selatan, Ma’ruf Pangewa menilai bahwa langkah Badan Gizi Nasional (BGN) mengangkat puluhan ribu pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Sebagai Aparatur Sipil Negara akan menimbulkan ketimpangan serta ketidakadilan terhadap Guru Honorer dan Tenaga Kesehatan yang telah lama mengabdi untuk negeri.
Ia menyinggung agar Pemerintah seharusnya memberikan kesempatan dan peluang yang sama terhadap Guru Honorer dan Tenaga Kesehatan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara.
”Pemerintah harusnya membuka mata terhadap nasib Guru Honorer dan Tenaga Kesehatan, mereka juga berhak mendapatkan peluang yang setara. Jika kesempatan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara hanya untuk Pegawai SPPG, itu menjadi kebijakan yang diskriminatif, tidak berkeadilan dan berpotensi melahirkan kecemburuan sosial” tegasnya. Sabtu (24/01/2026).
Ma’ruf mengatakan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis ialah Program Strategis dan menyangkut kepentingan dasar masyarakat dalam hal pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan.
Selain tata kelola dapur MBG yang belum optimal, adanya Insiden Keamanan Pangan yang berdampak langsung pada kesehatan siswa menunjukkan lemahnya pengawasan Badan Gizi Nasional.
Dia mendorong Badan Gizi Nasional Fokus memperketat pengawasan dan melakukan Evaluasi dalam memperkuat Pengawalan Program Makan Bergizi. Berbagai kasus keracunan MBG dan Indikasi Pelanggaran SOP menjadi kelemahan BGN yang harus di atensi secara serius.
”Keseriusan Badan Gizi Nasional di butuhkan dalam mengawal Program yang spektakuler ini”.
Meskipun masih ada kasus keracunan terhadap siswa, setidaknya BGN berani menetapkan target Zero Accident di Tahun 2026.
”Masyarakat juga menantikan ketegasan Badan Gizi Nasional dalam mengevaluasi dan memberikan sanksi terhadap Pemilik Dapur serta Pegawai SPPG yang terindikasi melakukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP)”.
Selain itu, Ma’ruf juga mengingatkan agar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penggunaan Ultra Processed Food (UPF) dalam menu MBG menjadi perhatian khusus Badan Gizi Nasional (BGN) .
Menurutnya, Jaminan kelayakan pengolahan makanan dan Kualitas Gizi menjadi hal krusial dalam program Makan Bergizi Gratis.
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan Komitmennya untuk berkontribusi dalam mengawal Program Strategis Kabinet Merah Putih, termasuk Program Makanan Bergizi Gratis yang bertujuan mengatasi stunting dan malnutrisi guna memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.
PKC PMII Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan sikap terkait pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Mengapresiasi program strategis pemerintah, PMII Sulsel menegaskan pentingnya keadilan kebijakan ASN, penguatan pengawasan Badan Gizi Nasional, serta jaminan keamanan dan kualitas gizi demi masa depan generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google New
