Di Indonesia, feodalisme digunakan untuk menggambar perilaku atau sistem yang mirip dengan kekuasaan otoriter dan kolot, di mana kekuasaan dan jabatan lebih diutamakan daripada prestasi dan kemampuan.
Revolusi birokrasi atau reformasi birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik dengan membangun aparatur negara yang berintegritas, produktif, dan melayani dengan baik.
Selain itu, reformasi birokrasi juga bertujuan untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintahan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan konsep “Revolusi Mental” yang bertujuan untuk mengubah cara berpikir aparatur negara dan rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik.
Urgensi Revolusi Birokrasi di Kabupaten Bima
Di tengah keadaan birokrasi Kabupaten Bima yang kian memburuk, revolusi birokrasi dianggap sangat urgen sebagai upaya menyelamatkan kabupaten ini dari praktek-praktek feodalisme birokrasi selama 20 tahun di bawah kendali kelompok dan keluarga tertentu (dinasti). Dinasti ini dianggap memiliki pola pikir yang pasif dan anti kemajuan di era modern ini.
Dalam konteks ini, “mental budak” mencerminkan sikap yang kurang proaktif, di mana individu atau pegawai birokrasi cenderung menerima keadaan tanpa berani melawan, mempertanyakan, atau berusaha untuk berinovasi.
Tujuan Revolusi Birokrasi
Revolusi birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional. Setiap individu diharapkan merasa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama untuk menciptakan iklim pelayanan publik yang baik dalam upaya memajukan Kabupaten Bima.
Partisipasi Masyarakat
Semua hal di atas dapat diwujudkan jika semua pihak, dari struktur masyarakat biasa (akar rumput), intelektual, hingga kelas menengah, sama-sama sadar bahwa mereka berada dalam cengkraman kekuasaan yang kita sebut dinasti dengan praktek feodalismenya.
Feodalisme dan Politik Dinasti
Feodalisme dan politik dinasti menunjukkan kecenderungan untuk membangun kekuasaan dengan mempertahankan tradisi turun-temurun atau masih dalam lingkungan kerabat dekat. Politik dinasti tidak hanya ada pada era feodalisme, namun juga saat ini prakteknya terjadi selama 20 tahun di Kabupaten Bima, di tengah Indonesia yang telah menganut sistem politik demokrasi modern.
Fenomena ini pernah disampaikan oleh Robert Michels yang mengatakan, “Dalam organisasi negara demokratis sekalipun, jika seorang pemimpin terpilih, ia akan membuat kekuasaannya semakin mapan agar sulit untuk digeser atau digantikan, bahkan mereka tidak segan untuk menghancurkan prinsip-prinsip moral agar kekuasaannya tetap langgeng.”
Contoh Konkret Politik Dinasti di Kabupaten Bima
Politik dinasti dengan karakteristik seperti yang disampaikan Robert Michels di atas nampaknya merupakan fenomena yang cukup berkembang dalam sistem politik Indonesia, termasuk dalam skop kecil yakni daerah Kabupaten Bima selama periode 20 tahun lamanya.
Bagaimana tidak? Praktek pembagian kekuasaan itu jelas diperlihatkan oleh pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Bupati Hj. Indah Damayanti Putri pada periode 2020-2024. Hampir semua struktur penting kekuasaan birokrasi Kabupaten Bima telah diisi dan dikuasai oleh keluarga Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri:
- Muhammad Putera Ferriyandi: Ketua DPRD Kabupaten Bima, anak kandung Bupati Bima.
- Diah Citra Pravitasari: Anggota DPRD Kabupaten Bima, kandidat kuat ketua DPRD Kabupaten Bima periode 2024-2029, adik kandung Bupati Bima.
- Afifuddin: Plt. Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, paman kandung Bupati Bima.
- Adel Linggi Ardi: Sekda Kabupaten Bima, paman kandung Bupati Bima.
- Laili Ramdani: Plt. Kepala BPKD Kabupaten Bima, ipar kandung Bupati Bima
Politik Dinasti sebagai Tren di Kabupaten Bima
Politik dinasti di Kabupaten Bima saat ini seolah-olah telah menjadi sebuah tren bahkan cenderung telah menjadi identitas khas politik Kabupaten Bima. Walaupun politik dinasti ini tidak hanya ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bima, namun juga terlihat pada negara-negara lain, bahkan negara yang digolongkan demokratis sekalipun. Misalnya, di Amerika ada dinasti Bush, di Australia ada dinasti Downer, di Pakistan ada dinasti Bhutto, dan di India ada dinasti Gandhi.
Namun, politik dinasti pada negara-negara tersebut dibuktikan dengan kemampuan politik yang baik melalui karier dan pendidikan politik yang memadai. Bahkan, kualitas pengganti dari dinasti tersebut lebih baik dari segi kapabilitas, elektabilitas, termasuk dibuktikan dengan kemampuan sebagai pemimpin yang lebih baik dari pendahulunya.
Perbedaan dengan Politik Dinasti di Kabupaten Bima
Di sinilah letak perbedaannya dengan politik dinasti yang ada di Kabupaten Bima. Dari kenyataan dan berbagai kasus yang ada, politik dinasti di Kabupaten Bima memperlihatkan tendensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dari abuse of power tersebut akhirnya menumbuhkembangkan terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan ini sedang terjadi di Kabupaten Bima saat ini.
Fenomena politik dinasti di Kabupaten Bima ini nampak identik dengan teori Lord Acton yang menyatakan, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.” Politik dinasti biasanya mempergunakan nama besar orang tua atau kerabat sebagai sarana mengkampanyekan diri. Ada juga yang mempergunakan ideologi dan program-program “populisme” yang mengatasnamakan kepentingan rakyat seperti pendahulunya yang relevan sebagai kekuatan menarik massa.
Namun, politik dinasti Kabupaten Bima yang diteruskan oleh Indah Damayanti Putri, Muhammad Putera Ferriyandi, dan kerabat dekatnya saat ini tidak mempunyai kekuatan jual, baik dari segi prestasi orang tua maupun ideologi atau program-program kerakyatan yang layak untuk dikembangkan dan dipertahankan. Dapat dikatakan politik dinasti yang dibangun trah Indah Damayanti ini hanya politik “mengadu nasib” secara turun-temurun atau politik menunggu waktu pensiun ala birokrasi Indonesia zaman Orde Baru yang sudah 26 tahun kita tinggalkan.
Penulis: RAHIMUN M. SAID
(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik UNAS-Jakarta)
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita Insan News di Google News
