INSAN.NEWS || MAKASSAR – Seminar Nasional Hari Otonomi Daerah (OTDA) dengan tema Refleksi 27 Tahun Otonomi Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul menghasilkan beberapa isu penting.
Salah satu yang mencuat di sela-sela diskusi, siang tadi, ialah perihal otorisasi wilayah yang dalam kenyataannya menimbulkan beberapa problem teknis di lapangan.
Seminar yang dihadiri para narasumber ahli dari berbagai bidang ini menghasilkan tinjauan kritis untuk menyempurnakan otorisasi atau kewenangan wilayah.
Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto -Danny- mengatakan, dalam perjalan OTDA, implementasi OTDA yang paling jelas ialah lahirnya presiden dari pemerintahan daerah.
Danny menyebut, Pak Jokowi merupakan salah satu produk terbaik dari implementasi OTDA.
“Kita bisa lihat bagaimana kemandirian daerah-daerah sekarang. Dahulu dari sisi keuangan, produksi, suplai selalu bergantung pada pemerintah pusat, tetapi dengan otonomi daerah ini maka menimbulkan kemandirian daerah. Saya kira itulah yang paling jelas dalam sebuah otonomi daerah,” kata Danny di sela-sela konferensi pers seminar nasional dengan wartawan, di Four Points, Kamis, (13/04/2023).
Jadi, kata dia, OTDA menjadi landasan kuat untuk Indonesia maju. Meski begitu, pengejewantahannya masih ada persoalan-persoalan, seperti Pemkot bukan lagi memiliki kewenangan atas pantai, juga soal lainnya yakni kewenangan drainase.
Di lapangan, pihaknya menemukan ketika wilayah pantai penuh lumpur dan sampah lalu yang punya otoritas tidak membersihkan maka menjadi pertanyannya apakah Pemkot akan biarkan seperti itu?, tanyanya.
Soal lain ialah banjir yang erat kaitannya dengan drainase. Ia ungkapkan, jika otoritas lain tidak membersihkan drainase sementara pihaknya sudah maka bagaimana selanjutnya?
Nah, hal ini akan menimbulkan sikap saling tunjuk kewenangan. Inilah yang tak diinginkan Danny.
Alhasil, persoalan kewenangan ini dapat membuat kelumpuhan metabolisme otonomi, jika tak dicari jalan keluarnya.
“Nah, dinamika dalam diskusi seminar ini sangat menarik, sangat produktif. Banyak sudut pandang, dari akademisi, politik, bersatu-padu sehingga timbul gagasan meninjau kembali tentang otorisasi itu,” ujar Danny.
“Kita butuh penyempurnaan dan ini sunnatullah. Momentum hari OTDA menjadi momentum terbaik dan bersejarah sebagai sumbangsih politik dari daerah untuk calon pemimpin kedepannya,” tambahnya.
Lebih jauh, wali kota dua periode ini mengaku OTDA tidak serta-merta menjadikan daerah berlepas diri atas pusat.
Pasalnya, secara politik harus tegak lurus dengan pemerintah pusat. Ada pemprov di tengahnya sebagai wakil pusat sehingga tetap sejalan.
“Ini semua satu semangat yang sama mendukung Indonesia yang kuat. Tidak perlu mengubah undang-undang, tetapi umpamanya, ada pelimpahan kewenangan dan keuangan ke kota sehingga ada pembentukan UPT Provinsi, misalnya. Mestinya itu memungkinkan,” harapnya.
Sejalan, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa seminar dan peringatan OTDA bermuara pada tujuan melakukan tinjauan terhadap otonomi pemerintah daerah.
Bima yang hadir langsung sebagai narasumber, mengatakan, telah disepakati bahwa pihaknya siap melakukan tinjauan kritis yang mana draftnya akan disusun secara bersama-sama.
Di seminar ini, Selain Bima Arya, Pemkot Makassar menghadirkan beberapa narasumber seminar nasional Luring antara lain, Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, Lukman Said, dan Guru Besar Fisipol Unhas Profesor Armin.
Turut hadir narasumber nasional secara virtual yakni Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Dirjen Otonomi Daerah RI Akmal Malik, dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
Seminar ini diikuti langsung oleh seluruh jajaran OPD lingkup Pemkot Makassar, BUMD, BUMN, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar serta stakeholder terkait yang hadir secara luring berjumlah sekitar 300 orang.
Ikuti Berita Insan News di Google News
