INSAN.NEWS || Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Abdul Hafid, di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu, 26 Maret 2025.
Pertemuan ini menyoroti pentingnya data dalam perencanaan pembangunan serta peran statistik sektoral dalam memastikan kebijakan yang tepat sasaran.
Munafri menekankan bahwa validasi data adalah fondasi utama dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tidak berbasis data akurat dapat berdampak pada efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada data yang valid. Jangan sampai metode perencanaan sudah baik, tetapi sumber datanya tidak akurat. Karena itu, kami akan memperkuat kerja sama dengan BPS,” ujar Munafri.
Salah satu langkah konkret yang dibahas dalam pertemuan ini adalah penyusunan ‘Kelurahan dalam Angka’, sebuah sistem yang akan menghadirkan data lebih detail di tingkat kelurahan.
Dengan inisiatif ini, setiap wilayah di Makassar diharapkan memiliki informasi komprehensif untuk mendukung kebijakan lokal yang lebih terukur.
Selain itu, Munafri mengusulkan penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), indikator yang menunjukkan efisiensi investasi di Makassar.
Menurutnya, ICOR dapat memberikan gambaran mengenai dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan memastikan optimalisasi penggunaan dana publik.
“Bisa dihitung seberapa besar pengeluaran pemerintah dan seperti apa efeknya terhadap ekonomi kota. Ini penting agar investasi benar-benar memberikan manfaat yang maksimal,” tambahnya.
Ke depan, sistem pendataan di Makassar diharapkan semakin terintegrasi hingga tingkat individu dengan pendekatan by name, by address.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga tercakup dalam program pemerintah secara lebih akurat dan tepat sasaran.
Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, juga menggarisbawahi bahwa data berperan krusial dalam mendukung kebijakan yang efektif.
Ia menyoroti posisi strategis Makassar dalam perekonomian regional, dengan kontribusi 34% terhadap total ekonomi Sulawesi Selatan.
“Kebijakan yang diterapkan di Makassar akan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi provinsi secara keseluruhan,” jelas Abdul Hafid.
Dalam pertemuan ini, BPS turut memaparkan beberapa program penting yang sedang berjalan, termasuk evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral serta inisiatif Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) yang bertujuan meningkatkan literasi statistik masyarakat.
BPS juga tengah mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026 yang akan memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi ekonomi Makassar. Sebagai langkah awal, pada tahun 2025, BPS akan melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk memprediksi jumlah penduduk serta karakteristik demografis sebelum sensus utama berlangsung.
Di akhir diskusi, Abdul Hafid memaparkan kondisi makro sosial ekonomi Makassar yang saat ini berada dalam situasi stabil, mencakup pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), inflasi, tingkat kemiskinan, pengangguran, serta perkembangan sektor pariwisata.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google New
