Dari Dokumen Organisasi Menuju Pedoman Gerakan yang Hidup
INSAN.NEWS || Bulukumba—Pedoman Dasar KOHATI (PDK) sering kali dipahami sebatas dokumen organisasi yang mengatur tujuan, fungsi, peran, struktur, dan mekanisme kelembagaan.
Padahal, jika dibaca lebih mendalam, PDK sesungguhnya menyimpan sebuah visi tentang manusia, perempuan, pendidikan, perjuangan, dan perubahan sosial.
Karena itu, persoalannya bukan hanya apakah kader KOHATI mengetahui isi PDK, melainkan apakah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih mampu menjawab kompleksitas persoalan perempuan hari ini.
KOHATI lahir dalam konteks sejarah tertentu. Ia dibentuk sebagai bagian dari strategi perjuangan HMI untuk menghimpun dan mengembangkan potensi HMI-Wati dalam wacana keperempuanan.
Dalam rumusan PDK, tujuan KOHATI adalah “terbinanya Muslimah berkualitas insan cita”, sementara KOHATI ditempatkan sebagai wadah pembinaan, pengembangan, dan peningkatan potensi HMI-Wati.
Rumusan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal KOHATI tidak dirancang sekadar sebagai organisasi perempuan, tetapi sebagai ruang kaderisasi yang memiliki orientasi ideologis dan intelektual.
Namun, membaca PDK hari ini membutuhkan keberanian untuk membedakan antara nilai dasar dan bentuk historisnya. Nilai dasar harus dipertahankan, tetapi cara menerjemahkannya tidak boleh membeku.
Tantangan perempuan kontemporer jauh lebih kompleks: kekerasan berbasis gender, ketimpangan ekonomi, subordinasi politik, kesenjangan pendidikan, eksploitasi digital, persoalan perempuan pekerja, krisis lingkungan, hingga munculnya bentuk-bentuk baru diskriminasi di ruang digital.
Karena itu, PDK harus dibaca sebagai kompas, bukan sebagai pagar yang membatasi kreativitas gerakan.
Di sinilah pentingnya memahami KOHATI sebagai laboratorium pembentukan kesadaran perempuan. Kader tidak cukup hanya mengetahui bahwa dirinya adalah bagian dari organisasi perempuan.
Ia harus memahami mengapa perempuan membutuhkan ruang pemberdayaan, persoalan apa yang sedang dihadapi perempuan, dan bagaimana pengetahuan dapat digunakan untuk mengubah keadaan.
PDK sendiri menempatkan KOHATI sebagai organisasi yang berfungsi dalam pemberdayaan perempuan dan sebagai organisasi mahasiswi, serta memberikan peran pembinaan dan pendidikan untuk menegakkan dan mengembangkan nilai keislaman dan keindonesiaan.
Maka, pembacaan terhadap PDK perlu bergerak dari tekstual menuju kontekstual. Membaca teks tanpa membaca realitas akan menjadikan organisasi sibuk menghafal aturan, tetapi kehilangan kemampuan menjawab zaman.
Sebaliknya, membaca realitas tanpa pijakan nilai dapat membuat gerakan kehilangan identitas dan arah. KOHATI membutuhkan keduanya: keteguhan nilai sekaligus keberanian melakukan pembaruan.
Tantangan berikutnya adalah persoalan produksi pengetahuan. Perempuan tidak boleh hanya menjadi objek pembahasan tentang perempuan.
Kader KOHATI harus menjadi subjek yang memproduksi pengetahuan mengenai dirinya dan masyarakatnya. Kajian tentang kekerasan terhadap perempuan, ekonomi perempuan, pendidikan, politik, kesehatan, teknologi, lingkungan, maupun budaya harus menghasilkan riset, tulisan, rekomendasi kebijakan, dan gerakan nyata.
Dengan demikian, kaderisasi tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menghasilkan pengetahuan yang dapat memengaruhi kehidupan sosial.
Dalam perspektif Paulo Freire, pendidikan yang membebaskan bukanlah proses memasukkan pengetahuan ke dalam kepala manusia, melainkan proses membangun kesadaran kritis terhadap realitas.
Semangat tersebut relevan dengan KOHATI. Kader harus mampu bertanya: mengapa ketidakadilan terhadap perempuan terjadi? Siapa yang diuntungkan dari struktur tersebut?
Mengapa sebagian persoalan dianggap normal? Dan bagaimana struktur itu dapat diubah?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadikan kader bukan sekadar peserta organisasi, tetapi pembaca zaman.
Mansour Fakih melalui kajian gender dan transformasi sosial juga mengingatkan bahwa banyak ketimpangan antara laki-laki dan perempuan tidak semata-mata lahir dari perbedaan biologis, tetapi dapat dibentuk dan dipelihara melalui konstruksi sosial.
Karena itu, gerakan KOHATI harus memiliki kemampuan membedakan antara nilai keislaman, kebiasaan sosial, dan konstruksi budaya yang selama ini mungkin dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Di sinilah kapasitas intelektual kader menjadi sangat penting.
Pada saat yang sama, pembaruan KOHATI tidak berarti meninggalkan identitas keislamannya. Justru nilai Islam harus menjadi sumber etika gerakan.
Al-Qur’an menempatkan manusia sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab moral di muka bumi.
QS. Al-Hujurat [49]: 13 menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, suku, maupun status sosial, melainkan oleh ketakwaannya.
Dengan demikian, perjuangan perempuan dapat ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: membangun kehidupan yang adil, bermartabat, dan manusiawi.
KOHATI juga perlu membaca ulang makna kemandirian perempuan. Mandiri bukan berarti berjalan sendiri dan menolak relasi dengan siapa pun.
Kemandirian berarti memiliki kemampuan berpikir, mengambil keputusan, mengembangkan kapasitas, dan mempertanggungjawabkan pilihan.
Perempuan yang mandiri secara intelektual tidak mudah dikendalikan oleh opini, popularitas, relasi kuasa, maupun tekanan sosial. Ia memiliki kemampuan menentukan sikap berdasarkan pengetahuan dan nilai yang diyakininya.
Pada era digital, pembacaan ulang PDK semakin mendesak. Ruang perjuangan perempuan telah bergeser dari ruang-ruang fisik menuju ruang digital yang tidak mengenal batas geografis.
Kader KOHATI harus mampu menggunakan media sosial bukan hanya untuk menyebarkan kegiatan organisasi, tetapi untuk membangun literasi, memproduksi pengetahuan, melawan disinformasi, mengangkat persoalan perempuan, dan menciptakan diskursus publik yang sehat.
KOHATI harus hadir sebagai produsen narasi, bukan sekadar konsumen algoritma.
Karena itu, kaderisasi KOHATI perlu diarahkan pada beberapa kemampuan utama: literasi politik, literasi digital, literasi hukum, kemampuan riset, kemampuan komunikasi publik, kepemimpinan, serta keberanian mengambil keputusan.
Kader harus mengetahui bagaimana sebuah kebijakan dibuat, bagaimana anggaran bekerja, bagaimana media membentuk opini, bagaimana hukum melindungi perempuan, dan bagaimana masyarakat dapat digerakkan melalui advokasi. Inilah bentuk aktualisasi PDK di tengah zaman yang berubah.
Pada akhirnya, membaca ulang PDK bukan berarti mempertanyakan eksistensi KOHATI. Justru sebaliknya, pembacaan ulang adalah bentuk kecintaan terhadap organisasi.
Organisasi yang sehat bukan organisasi yang takut terhadap pertanyaan, melainkan organisasi yang mampu menjadikan pertanyaan sebagai pintu pembaruan. KOHATI tidak boleh terjebak pada romantisme sejarah hingga lupa bahwa setiap zaman memiliki persoalan yang berbeda.
KOHATI membutuhkan kader yang tidak hanya hafal pedoman, tetapi mampu menerjemahkan pedoman menjadi tindakan. Tidak hanya memahami sejarah, tetapi mampu menulis sejarah baru.
Tidak hanya berbicara tentang perempuan, tetapi mampu memperjuangkan perempuan melalui pengetahuan, kepemimpinan, dan kerja nyata.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan KOHATI bukan terletak pada seberapa sering PDK dibacakan dalam forum, tetapi pada seberapa jauh nilai-nilai di dalamnya hidup dalam karakter kader dan gerakan organisasi.
PDK harus menjadi teks yang bergerak—dibaca oleh kader, ditafsirkan oleh zaman, dan diwujudkan dalam perubahan.
Di situlah pembaruan KOHATI menemukan maknanya: menjaga akar tanpa kehilangan keberanian untuk tumbuh ke arah yang baru.
Bumi Butta Panrita Lopi—04 September 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
