INSAN.NEWS II Makassar – 23 Agustus 2025 – Suasana Dompu kembali memanas setelah peristiwa perusakan Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu yang diduga dilakukan oleh seorang oknum polisi Polres Dompu. Peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu ini langsung memicu gelombang kecaman, bukan hanya dari kader HMI di tingkat cabang, tetapi juga dari struktur Badan Koordinasi (BADKO) HMI Sulawesi Selatan.
Aladin, salah satu pengurus BADKO HMI Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa tindakan perusakan ini merupakan bentuk nyata arogansi aparat yang bertentangan dengan semangat reformasi institusi kepolisian. Menurutnya, perilaku aparat semacam ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap kepolisian sebagai institusi penegak hukum.
“Kami mengecam keras tindakan oknum polisi Polres Dompu yang merusak Sekretariat HMI Cabang Dompu. Aparat seharusnya mengayomi, bukan justru melakukan tindakan premanisme yang mengintimidasi gerakan mahasiswa. Untuk itu, kami mendesak Kapolda NTB agar segera mencopot Kapolres Dompu dan mengadili oknum pelaku perusakan sesuai hukum yang berlaku,” tegas Aladin saat dimintai keterangan, Sabtu (23/8/2025).
Tuntutan Tegas dari BADKO HMI Sulsel. Dalam pernyataan sikapnya, BADKO HMI Sulawesi Selatan menyampaikan lima tuntutan utama: mengecam keras tindakan perusakan, mendesak Kapolda NTB mencopot Kapolres Dompu, menuntut proses hukum yang transparan, meminta pengawasan dari Polri pusat, serta menyerukan solidaritas kader HMI di seluruh Indonesia untuk mengawal kasus ini.
Bagi HMI, sekretariat bukan hanya sekadar tempat berkumpul, tetapi simbol perjuangan, ruang kaderisasi, dan pusat pengabdian bagi masyarakat. Perusakan sekretariat berarti juga merusak ruang demokrasi yang dijaga mahasiswa.
Kritik Terhadap Kepolisian. Pengurus BADKO HMI Sulsel menilai kasus ini bukan hanya soal kriminalitas individu, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan internal Polres Dompu terhadap anggotanya. Kapolres Dompu dianggap gagal mengendalikan anggotanya, sehingga pantas dicopot sebagai bentuk tanggung jawab struktural.
“Jika dibiarkan, tindakan ini akan melanggengkan impunitas aparat. Masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan kepada institusi kepolisian,” tambah Aladin.
Resonansi Solidaritas Mahasiswa. Kasus ini kini memantik solidaritas dari berbagai cabang dan BADKO HMI di seluruh Indonesia. Diskusi dan pernyataan sikap bermunculan, menunjukkan bahwa perusakan sekretariat HMI Dompu telah menjadi isu nasional. Tidak menutup kemungkinan gelombang aksi turun ke jalan akan dilakukan jika aparat tidak segera memproses hukum pelaku.
Bagi HMI, peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya mengawal reformasi kepolisian agar tidak kembali terjebak dalam praktik represif dan penyalahgunaan kewenangan.
Publik Menunggu Langkah Tegas.Hingga kini, pihak Polres Dompu belum memberikan keterangan resmi terkait kasus perusakan ini. Publik pun menunggu sikap Kapolda NTB, apakah akan merespons desakan mahasiswa dengan langkah konkret atau membiarkan kasus ini tenggelam tanpa kepastian hukum.
BADKO HMI Sulawesi Selatan menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Kami tidak akan tinggal diam. Hukum harus ditegakkan, dan aparat yang melanggar harus diadili. HMI siap bersolidaritas sampai ke akar,” tutup Aladin.
