Oleh Baharuddin Hafid (Akademisi Universitas Megarezky Makassar)
INSAN.NEWS || Makassar,- 01 Februari 2026 – Ada satu fase dalam sejarah kekuasaan yang selalu sunyi namun menentukan:
”Saat seorang presiden turun dari panggung”.
Di titik itulah watak sejati kekuasaan diuji – apakah ia benar-benar selesai, atau sekadar berganti rupa.
Joko Widodo kini berdiri di persimpangan itu. Di satu sisi, narasi “pulang kampung menjadi rakyat biasa” terus diulang sebagai simbol kesederhanaan dan keikhlasan.
Di sisi lain, keterlibatan politik keluarga – terutama langkah politik anaknya melalui PSI – membuka tafsir berbeda:
”Bahwa Jokowi belum benar-benar selesai dengan kekuasaan”.
Secara simbolik, Jokowi selalu piawai membangun citra pascakekuasaan. Wacana kembali ke Solo, bertani, hidup sederhana, adalah klimaks dari mitos politik yang ia bangun sejak awal:
”Presiden dari rakyat, kembali ke rakyat. Narasi ini kuat, emosional, dan sangat Indonesia”.
Ia menjanjikan akhir yang indah bagi sebuah kekuasaan yang dimulai dengan harapan besar.
Namun politik tidak pernah hanya soal simbol;
”Ia adalah soal struktur dan kepentingan”.
Ketika PSI – partai yang relatif kecil, progresif, dan sangat bergantung pada figur – memberi karpet merah bagi anak Jokowi, publik membaca sinyal lain:
”Kekuasaan mungkin tidak diwariskan secara formal, tetapi pengaruhnya sedang diamankan”.
Di sinilah dilema Jokowi menjadi problem etika politik, bukan sekadar urusan keluarga.
Dalam teori politik klasik, republik modern menolak politik dinasti bukan karena hubungan darah itu sendiri, tetapi karena ia mengaburkan meritokrasi dan mempersempit sirkulasi elite.
Ketika nama keluarga menjadi modal politik utama, demokrasi bergeser dari kompetisi gagasan ke kompetisi silsilah.
Jokowi, yang lahir dari rahim anti-elite dan anti-dinasti, justru berisiko menutup lingkaran sejarah dengan menciptakan elite baru atas namanya sendiri.
PSI menjadi medan uji yang menarik. Partai ini selama bertahun-tahun mengklaim diri sebagai antitesis politik lama:
”Anti-korupsi, anti-feodalisme, anti-dinasti”.
Ketika kemudian ia begitu dekat dengan keluarga Jokowi, PSI seakan terjebak dalam paradoks ideologisnya sendiri.
Apakah ini strategi rasional untuk bertahan hidup di politik elektoral yang keras, atau pengkhianatan diam-diam terhadap nilai yang mereka gaungkan?
Bagi Jokowi, dukungan – langsung atau tidak – terhadap langkah politik anaknya membawa konsekuensi serius. Ia tak lagi sekadar mantan presiden, melainkan figur bayangan (shadow power) yang memengaruhi arah politik pasca-kepemimpinannya.
Dalam konteks ini, “pulang kampung” menjadi metafora yang retak:
”Secara fisik ia mungkin kembali ke Solo, tetapi secara politik ia tetap berada di Jakarta”.
Sebagian pembela Jokowi akan berkata:
”Setiap warga negara, termasuk anak presiden, berhak berpolitik”.
Argumen ini sah secara normatif. Namun politik tidak hidup di ruang hampa hukum semata;
”Ia hidup dalam persepsi publik. Ketika akses, atensi, dan legitimasi diperoleh karena hubungan keluarga dengan pusat kekuasaan, maka klaim “hak yang setara” kehilangan daya etiknya”.
Pilihan Jokowi sebenarnya sederhana, meski konsekuensinya berat. Ia bisa benar-benar menutup buku kekuasaan, menjaga jarak dari politik praktis, dan membiarkan anaknya berjuang tanpa bayang-bayang istana – meski itu berarti risiko gagal.
Atau ia memilih tetap bertarung secara tidak langsung, memastikan warisan politiknya hidup melalui PSI dan keluarga, dengan risiko merusak narasi moral yang selama ini ia bangun.
Sejarah akan mencatat bukan hanya apa yang Jokowi bangun selama sepuluh tahun berkuasa, tetapi juga bagaimana ia mengakhiri kekuasaannya.
Apakah ia dikenang sebagai presiden yang tahu kapan harus berhenti, atau sebagai pemimpin yang terlalu mencintai pengaruhnya hingga enggan benar-benar pergi.
Di titik ini, Jokowi bukan lagi sekadar individu, melainkan simbol. Dan simbol, dalam politik, selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata.
INSAN.NEWS — Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
