Oleh: Baharuddin Hafid (Akademisi Universitas Megarezky Makassar)
INSAN.NEWS || Makassar—Konflik di Timur Tengah tidak hanya dipicu oleh perebutan wilayah, tetapi juga oleh perebutan makna sejarah. Salah satu kekeliruan yang paling sering terjadi dalam diskursus publik adalah menyamakan Bani Israil dalam Al-Qur’an dengan negara modern Israel.
Kesalahan kategoris ini bukan sekadar masalah terminologi, melainkan sebuah distorsi sejarah yang memiliki implikasi politik global.
Padahal, dalam perspektif historis dan teologis, Bani Israil dan Israel adalah dua entitas yang berbeda secara fundamental.
Bani Israil: Komunitas Kenabian
Dalam tradisi Islam, istilah Bani Israil merujuk kepada keturunan Nabi; Ya’qub yang juga dikenal dengan nama Isra’il. Dengan demikian, Bani Israil secara literal berarti anak-cucu Ya‘qub, sebuah komunitas etno-religius yang hidup dalam lintasan sejarah kenabian. Bangsa ini menerima banyak nabi besar seperti;
- Moses
- David
- Solomon
Dalam narasi Qur’ani, Bani Israil adalah bangsa yang pernah mencapai puncak peradaban, namun juga berulang kali dikritik karena penyimpangan moral dan politik.
Dalam Surah Al-Isra ayat 4–5 bahkan disebutkan bahwa mereka melakukan dua kali kerusakan besar di muka bumi, yang oleh para mufassir klasik seperti Ibn Kathir dan Al-Tabari dikaitkan dengan kehancuran Yerusalem oleh kekuatan asing.
Peristiwa pertama sering dihubungkan dengan invasi Babilonia di bawah; Nebuchadnezzar II yang menghancurkan Bait Suci pada tahun 586 SM.
Peristiwa kedua biasanya dikaitkan dengan kehancuran Yerusalem oleh Romawi di bawah; Titus pada tahun 70 M.
Artinya, dalam perspektif Qur’ani, Bani Israil adalah kategori teologis dan historis, bukan kategori negara modern.
Israel: Proyek Nasionalisme Modern
Berbeda dengan Bani Israil, negara modern Israel adalah produk sejarah abad ke-20 yang lahir dari gerakan nasionalisme Yahudi yang dikenal sebagai;
Zionism
Gerakan ini dipelopori oleh tokoh seperti; Theodor Herzl yang mengusulkan pendirian negara Yahudi sebagai solusi atas antisemitisme di Eropa.
Setelah tragedi Holocaust dan dinamika geopolitik pasca Perang Dunia II, negara Israel akhirnya diproklamasikan pada tahun 1948, yang langsung memicu; 1948 Arab–Israeli War
Peristiwa ini bukan sekadar konflik militer, melainkan awal dari persoalan geopolitik yang hingga hari ini belum menemukan penyelesaian.
Namun secara akademis, jelas bahwa Israel adalah nation-state modern, sementara Bani Israil adalah komunitas religius kuno.
Kekeliruan Historis yang Berbahaya
Masalah muncul ketika narasi politik modern mencoba mengambil legitimasi dari teks suci. Ketika negara Israel mengklaim diri sebagai kelanjutan historis Bani Israil, maka terjadi sebuah loncatan sejarah yang problematis.
Pertama, tidak semua warga Israel modern adalah keturunan langsung Bani Israil. Negara tersebut dihuni oleh komunitas Yahudi dari berbagai diaspora dunia.
Kedua, konsep nation-state sendiri baru lahir dalam sejarah modern setelah munculnya sistem negara-bangsa di Eropa pada abad ke-19.
Ketiga, teks-teks wahyu berbicara dalam konteks moral dan spiritual, bukan sebagai peta politik permanen.
Dengan kata lain, menjadikan teks suci sebagai legitimasi geopolitik modern adalah reduksi teologis sekaligus manipulasi sejarah.
Politik Ingatan di Timur Tengah
Konflik di Timur Tengah pada akhirnya adalah konflik politik ingatan (politics of memory). Setiap pihak berusaha mengklaim masa lalu untuk membenarkan kekuasaan di masa kini.
Narasi religius dijadikan alat legitimasi politik. Sejarah dijadikan medan propaganda. Bahkan kitab suci sering diseret ke dalam arena konflik geopolitik.
Di sinilah letak problemnya; agama yang seharusnya menjadi sumber etika justru diperalat menjadi instrumen kekuasaan.
Menjernihkan Sejarah
Karena itu, penting untuk menegaskan satu hal: Bani Israil bukan Israel. Bani Israil adalah bagian dari sejarah kenabian yang dihormati dalam Islam.
Sementara Israel adalah realitas politik modern yang lahir dari dinamika kolonialisme, nasionalisme, dan geopolitik abad ke-20.
Mencampuradukkan keduanya bukan hanya kesalahan akademis, tetapi juga berpotensi memperkeruh konflik yang sudah terlalu lama berdarah.
Sejarah harus dibaca secara jujur. Teks suci harus dipahami secara bijak. Dan politik tidak boleh memanipulasi agama demi kepentingan kekuasaan.
Jika tidak, Timur Tengah akan terus terjebak dalam lingkaran konflik yang bukan hanya soal tanah, tetapi juga soal tafsir sejarah.
Makassar—12 Maret 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
