Oleh: Dr. Buhari, S.Pd., M.Pd.
INSAN.NEWS || Sidrap—Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) tidak pernah benar-benar hanya soal BBM. Di negara dengan jumlah penduduk besar dan ketergantungan tinggi terhadap energi fosil, gangguan pasokan BBM dapat dengan cepat berubah menjadi persoalan ekonomi, sosial, bahkan politik.
Antrean panjang di SPBU bukan sekadar pemandangan ekonomi. Ia dapat menjadi simbol kegagalan negara apabila pemerintah tidak mampu menjelaskan penyebabnya dan segera memberikan solusi.
Dari sana, keresahan dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan dapat berubah menjadi kemarahan. Dan kemarahan, dalam situasi politik tertentu, dapat menjadi bahan bakar mobilisasi massa.
Karena itu, apabila kelangkaan BBM terjadi bersamaan dengan perubahan besar dalam kebijakan ekonomi nasional, persoalan tersebut layak dibaca tidak hanya melalui kacamata ekonomi, tetapi juga melalui perspektif geopolitik.
Di sinilah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan kendali negara atas ekspor sumber daya alam menjadi penting.
Kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia pada dasarnya dapat dibaca sebagai upaya memperkuat kontrol negara terhadap komoditas strategis dan arus devisa.
Pemerintah bahkan menargetkan implementasi penuh kebijakan tersebut pada September 2026.
Secara politik-ekonomi, kebijakan tersebut membawa pesan yang jelas: kekayaan alam Indonesia tidak boleh sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar dan kepentingan jaringan bisnis yang berada di luar kendali negara.
Tetapi setiap kebijakan yang berusaha mengubah keseimbangan kepentingan ekonomi pasti menimbulkan konsekuensi.
Ketika negara memperkuat kendalinya atas sumber daya strategis, terdapat kepentingan ekonomi yang mungkin terdampak. Di sinilah geopolitik masuk.
Indonesia bukan ruang kosong dalam persaingan kekuatan dunia. Letak geografis, sumber daya alam, pasar domestik, mineral strategis, energi, serta posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik menjadikan negeri ini memiliki arti penting bagi berbagai kekuatan global.
Maka pertanyaannya bukan sekadar: siapa yang menguasai BBM?
Pertanyaan yang lebih besar adalah: siapa yang memiliki kepentingan terhadap arah kebijakan energi dan sumber daya strategis Indonesia?
BBM sebagai pintu masuk krisis legitimasi
Kebutuhan energi mempunyai karakter politik yang berbeda dengan komoditas biasa. Ketika masyarakat kesulitan memperoleh BBM, yang dirasakan bukan hanya persoalan harga.
Aktivitas ekonomi terganggu, biaya transportasi meningkat, distribusi barang terhambat, dan pada akhirnya tekanan ekonomi dirasakan langsung oleh rakyat.
Dalam kondisi demikian, sebuah persoalan teknis dapat berubah menjadi persoalan legitimasi.
Rantai politiknya sederhana:
Rantai tersebut belum tentu terjadi. Tetapi secara politik, ia merupakan skenario yang harus diantisipasi.
Demonstrasi sendiri bukan persoalan. Demonstrasi adalah bagian dari demokrasi. Rakyat berhak menyampaikan kemarahan ketika kebutuhan dasarnya terganggu.
Yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan munculnya aktor yang mencoba menunggangi keresahan rakyat untuk agenda yang lebih besar daripada persoalan BBM itu sendiri.
Di titik inilah kita memasuki wilayah perang narasi.
Ketika keresahan rakyat menjadi ruang intersepsi
Dalam politik modern, intervensi terhadap sebuah negara tidak selalu dilakukan melalui kekuatan militer.
Pengaruh dapat bekerja melalui ekonomi, informasi, media, jaringan sosial, teknologi, bahkan melalui perebutan persepsi publik.
Krisis ekonomi dan kelangkaan kebutuhan dasar dapat menjadi ruang yang sangat subur bagi perang informasi.
Masyarakat yang sedang marah lebih mudah menerima narasi sederhana: pemerintah gagal, negara tidak hadir, presiden tidak mampu, atau kebijakan nasional telah merugikan rakyat.
Jika narasi semacam itu terus diproduksi, diperkuat, dan disebarkan secara sistematis, maka persoalan distribusi BBM dapat bergeser menjadi persoalan legitimasi kekuasaan.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih serius: apakah seluruh narasi tersebut murni lahir dari keresahan masyarakat, atau terdapat aktor yang berusaha mengintersepsinya?
Inilah pertanyaan geopolitik yang harus dijawab melalui bukti, bukan melalui prasangka.
Ancaman ideologi transnasional
Indonesia memiliki pengalaman sejarah panjang mengenai pertarungan ideologi. Karena itu, kewaspadaan terhadap masuknya ideologi transnasional bukan sesuatu yang sepenuhnya asing dalam kehidupan bernegara.
Namun, kewaspadaan ideologis harus dibedakan dari paranoia politik.
Apabila terdapat dugaan masuknya kepentingan ideologis transnasional melalui momentum demonstrasi, maka yang harus dicari adalah bukti: jaringan organisasi, sumber pendanaan, pola komunikasi, hubungan aktor, dokumen, instruksi, dan koordinasi yang dapat diverifikasi.
Dalam konteks ini, penyebutan PKI, PKC, ataupun jaringan politik transnasional lainnya tidak boleh berhenti pada tuduhan.
Hubungan historis, kesamaan ideologi, atau hubungan ekonomi dengan suatu negara tidak otomatis membuktikan adanya operasi politik.
Justru karena tuduhannya serius, pembuktiannya juga harus serius.
Yang harus diperiksa bukan etnisitas seseorang, bukan asal-usul seseorang, dan bukan sekadar siapa yang memiliki hubungan bisnis dengan siapa. Yang harus ditelusuri adalah kepentingan, jaringan, uang, komunikasi, dan tindakan politik konkret.
Oligarki dan perebutan sumber daya
Persoalan berikutnya adalah oligarki.
Dalam politik ekonomi, oligarki dapat dipahami sebagai konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada kelompok yang memiliki kemampuan memengaruhi kebijakan negara.
Karena itu, perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara alamiah akan berhadapan dengan berbagai kepentingan ekonomi.
Apabila kebijakan negara mengubah pola distribusi keuntungan, maka kelompok yang sebelumnya menikmati keuntungan tersebut mungkin melakukan resistensi.
Resistensi itu dapat berbentuk lobi, tekanan ekonomi, perang opini, kampanye media, atau bahkan mobilisasi politik.
Tetapi sekali lagi: kemungkinan bukan bukti.
Karena itu, jika muncul dugaan bahwa oligarki tertentu bekerja sama dengan kekuatan transnasional untuk melemahkan pemerintahan Prabowo, dugaan tersebut harus diuji secara objektif.
Siapa aktornya?
Apa kepentingannya?
Bagaimana jaringan tersebut bekerja?
Dari mana sumber dananya?
Apa hubungan antara kepentingan ekonomi dan mobilisasi politik?
Dan yang paling penting: apakah ada bukti bahwa keresahan sosial sengaja diarahkan untuk menjatuhkan legitimasi pemerintahan?
September dan pertarungan politik
September menjadi menarik bukan karena bulan itu secara otomatis memiliki agenda politik tertentu, tetapi karena terdapat sejumlah momentum yang dapat beririsan: kebijakan ekonomi strategis, pengelolaan ekspor sumber daya alam, dinamika energi, dan kemungkinan meningkatnya ketegangan sosial.
Dalam politik, momentum sering kali lebih penting daripada peristiwa tunggal.
Sebuah kelangkaan BBM mungkin hanya persoalan distribusi. Tetapi apabila terjadi bersamaan dengan perubahan kebijakan strategis, kemudian diikuti demonstrasi besar, perang narasi digital, dan munculnya aktor-aktor politik yang secara konsisten mengarahkan kemarahan kepada pemerintah, maka rangkaian tersebut layak diteliti.
Bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk mengetahui apakah kita sedang menghadapi krisis biasa atau sebuah krisis yang sedang dipolitisasi.
Negara tidak boleh kalah dalam perang narasi
Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa stok BBM tersedia.
Negara harus menjelaskan.
Mengapa terjadi kelangkaan? Bagaimana distribusinya? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah terdapat penimbunan? Apakah ada gangguan impor? Apakah terjadi persoalan logistik? Apakah terdapat permainan distribusi?
Semakin lama negara membiarkan ruang informasi kosong, semakin besar ruang itu diisi oleh spekulasi.
Dan dalam era media sosial, kekosongan informasi adalah lahan subur bagi disinformasi.
Karena itu, ketahanan nasional hari ini tidak hanya berarti kemampuan militer mempertahankan wilayah.
Ketahanan nasional juga berarti kemampuan negara menjaga ketahanan energi, ketahanan ekonomi, ketahanan informasi, dan ketahanan ideologi.
Jangan biarkan rakyat menjadi korban
Pada akhirnya, rakyat tidak boleh ditempatkan sebagai objek dalam pertarungan geopolitik.
Jika benar terdapat kepentingan ekonomi yang ingin mempertahankan privilese, negara harus mampu menertibkannya.
Jika benar terdapat manipulasi informasi, negara harus mampu membongkarnya dengan data.
Jika benar terdapat intersepsi kepentingan transnasional, negara harus mampu mengungkap jaringan dan mekanismenya melalui proses hukum.
Tetapi jika kelangkaan BBM ternyata murni akibat persoalan tata kelola, distribusi, atau kebijakan yang keliru, pemerintah juga harus berani mengakuinya.
Sebab kedaulatan negara tidak dibangun dengan tuduhan. Kedaulatan dibangun dengan kemampuan negara menguasai sumber daya strategis, melindungi rakyat, menyediakan energi, menjaga transparansi, dan mempertahankan kepercayaan publik.
Karena itu, persoalan BBM hari ini harus dibaca lebih jauh daripada sekadar antrean di SPBU.
Di balik antrean mungkin terdapat persoalan tata kelola. Di balik keresahan mungkin terdapat persoalan ekonomi. Di balik demonstrasi mungkin terdapat aspirasi rakyat. Dan di sekitar semua itu selalu ada kemungkinan perebutan kepentingan politik.
Tugas negara adalah memastikan bahwa kemarahan rakyat tidak dimanipulasi oleh siapa pun—baik oleh oligarki domestik maupun oleh kepentingan transnasional.
Pada titik itulah kebijakan ekonomi berubah menjadi persoalan geopolitik.
Dan geopolitik pada akhirnya kembali kepada pertanyaan paling mendasar:
Siapa yang sesungguhnya mengendalikan sumber daya Indonesia, untuk kepentingan siapa, dan sejauh mana negara mampu memastikan bahwa kekayaan bangsa tetap berada di bawah kendali kepentingan nasional?
Sidenreng Rappang—14 September 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
