INSAN.NEWS II Banjarbaru, Jum’at 05 – September – 2025 – Indonesia tengah menatap tahun 2045 dengan harapan besar: menjadi negara maju, mandiri, dan berdaya saing global. Visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, melainkan cita-cita kolektif yang menuntut kesiapan di berbagai sektor, terutama pendidikan. Namun, di tengah semarak narasi optimisme, terselip kecemasan yang tak bisa diabaikan—apakah sistem pendidikan kita benar-benar siap mengantar bangsa menuju masa depan gemilang?
Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Tanpa pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif, bonus demografi yang digadang-gadang bisa berubah menjadi beban. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses pendidikan masih timpang. Anak-anak di daerah terpencil berjuang dengan fasilitas minim, sementara di kota besar, pendidikan berkualitas hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu secara finansial.
Biaya pendidikan tinggi yang terus meningkat menjadi salah satu sumber kecemasan terbesar. Skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang awalnya dirancang untuk keadilan justru sering kali menjadi penghalang. Banyak calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu harus mengubur mimpi karena tak sanggup membayar biaya kuliah. Ketika pendidikan berubah menjadi komoditas, maka masa depan pun ikut diperdagangkan.
Lebih dari itu, kualitas pembelajaran juga menjadi sorotan. Hasil tes PISA menempatkan Indonesia di peringkat bawah dalam literasi dan numerasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar sudah meluas, mutu pembelajaran masih jauh dari harapan. Guru-guru di berbagai daerah belum mendapatkan pelatihan yang memadai, kurikulum belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan zaman, dan budaya belajar belum tumbuh secara merata.
Ironisnya, di tengah tantangan tersebut, kebijakan pendidikan sering kali berubah-ubah tanpa arah yang jelas. Program-program strategis seperti sekolah berbasis masyarakat maupun beasiswa LPDP memang memberi harapan, tetapi belum cukup menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ketika pendidikan tinggi masih menjadi mimpi mahal, maka cita-cita Indonesia Emas hanya akan menjadi proyek retorika.
Kecemasan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan: pendidikan bukan sekadar urusan anggaran dan infrastruktur, tetapi soal keadilan sosial. Jika kita ingin melahirkan generasi emas, maka pintu pendidikan harus dibuka lebar untuk semua. Negara harus hadir, bukan hanya sebagai penyedia fasilitas, tetapi juga sebagai penjaga hak setiap warga untuk belajar dan berkembang.
Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang angka pertumbuhan ekonomi atau teknologi canggih. Ia adalah tentang manusia-manusia yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Dan itu hanya bisa dicapai jika pendidikan menjadi prioritas utama, bukan sekadar pelengkap visi politik.
