INSAN.NEWS || Sidrap—Demokrasi sering kali direduksi menjadi sebuah prosedur elektoral: rakyat datang ke tempat pemungutan suara, memilih kandidat atau partai, kemudian keputusan politik ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
Dalam pengertian prosedural, mekanisme tersebut memang penting. Namun, demokrasi yang hanya berhenti pada persoalan siapa memperoleh suara terbanyak menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana kehendak politik rakyat itu terbentuk? Siapa yang membentuknya?
Apakah pilihan politik warga benar-benar lahir dari kesadaran yang bebas, rasional, dan kritis?
Pertanyaan tersebut membawa kita pada warisan pemikiran Mazhab Frankfurt. Para pemikir seperti Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, dan kemudian Jürgen Habermas melihat bahwa dominasi dalam masyarakat modern tidak selalu berlangsung melalui kekerasan atau paksaan secara langsung.
Kekuasaan dapat bekerja secara lebih halus melalui ekonomi, birokrasi, media, pendidikan, budaya, teknologi, dan pembentukan kesadaran.
Karena itu, seseorang secara formal dapat memiliki kebebasan memilih, tetapi kebebasan memilih belum tentu identik dengan kebebasan membentuk kehendak politik secara otonom.
Salah satu kritik penting Mazhab Frankfurt adalah terhadap rasionalitas instrumental. Rasionalitas modern sering kali direduksi menjadi pertanyaan mengenai bagaimana mencapai suatu tujuan secara paling efektif dan efisien.
Masalahnya, rasionalitas semacam itu dapat mengabaikan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah tujuan tersebut benar, adil, dan manusiawi? Ketika logika efisiensi mendominasi politik, warga negara dapat diperlakukan bukan sebagai subjek demokrasi, melainkan sebagai angka, suara, statistik, atau objek mobilisasi politik.
Kritik tersebut menjadi semakin relevan ketika politik bertemu dengan industri budaya dan media. Adorno dan Horkheimer menunjukkan bagaimana budaya dalam masyarakat kapitalis dapat diproduksi dan didistribusikan secara massal.
Dalam konteks politik kontemporer, persoalannya bukan hanya apa yang dipilih masyarakat, tetapi bagaimana media, iklan, propaganda, algoritma, dan berbagai bentuk komunikasi politik ikut membentuk apa yang dianggap penting, menarik, benar, atau populer.
Dengan demikian, demokrasi menghadapi paradoks. Secara formal masyarakat memiliki kebebasan memilih, tetapi pilihan tersebut dapat dibentuk oleh lingkungan komunikasi yang tidak sepenuhnya netral.
Warga memang bebas memilih, tetapi pertanyaan kritisnya adalah: apakah warga juga memiliki ruang yang cukup untuk menguji informasi, mempertanyakan narasi, mendengarkan pandangan yang berbeda, dan membentuk pendapatnya sendiri?
Di sinilah pemikiran Jürgen Habermas menjadi penting. Habermas mengembangkan warisan Teori Kritis dengan menawarkan konsep rasionalitas komunikatif.
Manusia tidak hanya menggunakan bahasa untuk memerintah, memengaruhi, atau mendapatkan keuntungan. Bahasa juga memungkinkan manusia saling memberikan alasan, menguji klaim, mengoreksi pendapat, dan mencapai pemahaman bersama.
Dari sinilah muncul gagasan demokrasi deliberatif. Demokrasi tidak cukup dipahami sebagai mekanisme agregasi preferensi melalui pemungutan suara.
Demokrasi juga harus dipahami sebagai proses pembentukan opini dan kehendak politik melalui komunikasi publik.
Pertanyaan demokrasi kemudian tidak hanya berbunyi, “Siapa yang menang?”, tetapi juga, “Bagaimana keputusan tersebut dibentuk dan dapatkah keputusan itu dipertanggungjawabkan kepada warga yang terdampak?”
Dalam demokrasi deliberatif, ruang publik mempunyai posisi yang sangat penting. Ruang publik merupakan arena tempat warga, organisasi masyarakat, akademisi, media, kelompok kepentingan, dan berbagai kelompok sosial mendiskusikan persoalan bersama.
Melalui proses tersebut, berbagai kepentingan privat dapat diangkat menjadi persoalan publik dan diuji melalui pertukaran argumentasi.
Ruang publik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dan negara. Aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai percakapan, tetapi dapat masuk ke dalam proses politik formal melalui partai politik, parlemen, lembaga negara, dan berbagai institusi demokratis lainnya.
Dengan demikian, demokrasi idealnya memiliki hubungan yang dinamis antara masyarakat dan negara: masyarakat membentuk opini publik, sementara institusi politik menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam kebijakan dan hukum.
Persoalan muncul ketika ruang publik mengalami distorsi. Media dapat dikendalikan oleh kepentingan ekonomi atau politik. Informasi dapat diproduksi untuk mengejar perhatian, bukan kebenaran.
Algoritma media sosial dapat memperkuat kelompok yang hanya mendengarkan pandangannya sendiri. Politik akhirnya berubah menjadi kompetisi menguasai perhatian publik.
Dalam situasi demikian, politik berpotensi berubah menjadi pasar. Kandidat menawarkan citra, partai menjual popularitas, dan kebijakan dikemas sebagai komoditas komunikasi.
Warga kemudian lebih sering ditempatkan sebagai konsumen politik daripada sebagai warga negara yang deliberatif.
Demokrasi deliberatif menawarkan perspektif berbeda. Warga tidak semata-mata dipandang sebagai voter, tetapi sebagai citizen.
Voter memberikan suara; citizen ikut membentuk opini publik, mempertanyakan kebijakan, menguji argumentasi, mengawasi kekuasaan, dan terlibat dalam pembicaraan mengenai kepentingan bersama.
Perubahan dari voter menjadi citizen merupakan salah satu inti demokrasi deliberatif. Demokrasi tidak boleh hanya membutuhkan masyarakat ketika pemilu berlangsung.
Warga dibutuhkan secara terus-menerus dalam proses demokrasi: sebelum pemilu, selama pemilu, dan setelah pemilu.
Dalam konteks ini, partai politik seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral. Partai juga memiliki fungsi pendidikan politik, kaderisasi, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan penghubung antara masyarakat dengan negara.
Partai yang hanya aktif menjelang pemilu berisiko menjadikan demokrasi sebagai aktivitas periodik, bukan sebagai kebudayaan politik.
Demokrasi deliberatif juga mengubah cara kita memahami kekuasaan. Kekuasaan politik tidak hanya berada di tangan pejabat negara atau lembaga formal. Kekuasaan juga dapat terbentuk melalui komunikasi publik.
Ketika masyarakat berdiskusi, membangun argumentasi, membentuk opini, dan memberikan tekanan kepada institusi politik, muncul apa yang dalam perspektif Habermas disebut sebagai kekuasaan komunikatif.
Namun, kekuasaan komunikatif hanya akan bermakna jika terdapat saluran institusional yang memungkinkan aspirasi publik diterjemahkan menjadi keputusan politik. Karena itu, demokrasi deliberatif tidak berarti menggantikan pemilu dengan diskusi.
Pemilu tetap diperlukan. Voting tetap penting. Parlemen tetap penting. Institusi negara tetap penting.
Deliberasi justru berfungsi memperkuat legitimasi proses politik dengan memastikan bahwa keputusan tidak hanya berasal dari kalkulasi angka, tetapi juga dari proses pembentukan opini dan kehendak publik.
Di sinilah kita menemukan hubungan penting antara demokrasi elektoral dan demokrasi deliberatif. Demokrasi elektoral menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kekuasaan diberikan secara sah melalui suara rakyat.
Demokrasi deliberatif menambahkan pertanyaan mengenai bagaimana opini, kehendak, dan alasan publik dibentuk sebelum keputusan politik diambil.
Dengan demikian, demokrasi yang sehat membutuhkan dua unsur sekaligus: legitimasi melalui suara dan legitimasi melalui proses komunikasi publik.
Masalah berikutnya adalah ketimpangan dalam ruang publik. Tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, media, teknologi, sumber daya ekonomi, dan jaringan politik.
Karena itu, ruang publik tidak otomatis menjadi ruang yang setara hanya karena semua orang secara formal diperbolehkan berbicara.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah rakyat boleh berbicara, tetapi juga siapa yang mempunyai kemampuan terbesar untuk membuat suaranya didengar.
Pertanyaan tersebut membawa demokrasi deliberatif kembali kepada semangat Mazhab Frankfurt. Kekuasaan harus selalu dikritisi ketika ia mulai membentuk kesadaran tanpa terlihat sebagai kekuasaan.
Dominasi modern justru sering kali menjadi efektif ketika masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya sedang didominasi.
Karena itu, pendidikan politik menjadi sangat penting. Pendidikan politik tidak seharusnya hanya mengajarkan siapa yang harus dipilih.
Pendidikan politik yang demokratis harus mengajarkan bagaimana membaca informasi, membedakan fakta dan opini, menguji argumentasi, mengenali propaganda, memahami kepentingan di balik kebijakan, dan menghormati perbedaan pendapat.
Demokrasi membutuhkan warga yang mampu berpikir kritis karena demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan; demokrasi juga merupakan kebudayaan berpikir.
Pada akhirnya, warisan Mazhab Frankfurt dan gagasan Habermas memberikan pelajaran penting: kebebasan politik tidak cukup hanya dengan kebebasan memilih. Manusia juga membutuhkan kebebasan untuk membentuk pilihannya secara kritis.
Demokrasi yang matang bukan hanya demokrasi yang mampu menghitung suara, tetapi demokrasi yang mampu membentuk warga negara yang berpikir, berbicara, mendengar, mempertanyakan, dan memberikan alasan.
Karena itu, demokrasi tidak boleh berhenti pada prinsip “satu orang, satu suara”. Demokrasi juga harus menyediakan “satu warga, satu kesempatan untuk didengar, menguji argumen, dan ikut membentuk keputusan bersama”.
Pada titik inilah demokrasi deliberatif menjadi penting. Demokrasi elektoral memberikan legitimasi melalui suara, sedangkan demokrasi deliberatif memperkuat legitimasi melalui proses argumentasi publik.
Dengan kata lain, demokrasi yang matang bukan hanya bertanya:
“Siapa yang menang?”
Tetapi juga:
“Bagaimana keputusan itu dibentuk?”
“Apakah warga memiliki kesempatan untuk didengar?”
“Apakah alasan publik dapat menguji kekuasaan?”
“Apakah keputusan politik dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka yang terdampak?”
Demokrasi pada akhirnya bukan sekadar persoalan angka. Demokrasi adalah persoalan bagaimana manusia yang berbeda-beda dapat hidup bersama, berbicara bersama, berdebat secara terbuka, dan membentuk keputusan bersama tanpa menjadikan kekuasaan sebagai satu-satunya sumber kebenaran.
Di situlah demokrasi deliberatif menemukan maknanya: mengubah rakyat dari sekadar objek yang dihitung suaranya menjadi subjek yang ikut membentuk kehendak politiknya sendiri.
Sidenreng Rappang—28 September 2026
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda
Follow Berita InsanNews di Google News
