INSAN.NEWS || PANGKEP – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum menunjukkan capaian signifikan dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Ketua Umum HMI Cabang Pangkep, Fadly Muhammad, menegaskan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah masih berjalan di atas retorika, belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat di akar rumput.
“Kami melihat ada ketimpangan antara narasi besar pembangunan dengan realitas sosial di lapangan. Pemerintah terlalu sibuk berbicara tentang ketahanan pangan dan hilirisasi industri, tapi nelayan masih kesulitan solar, petani masih terjerat biaya pupuk mahal, dan lapangan kerja bagi pemuda belum juga terbuka luas,” tegas Fadly, Senin (20/10/2025).
Fadly menyebut bahwa dalam setahun terakhir, arah kebijakan ekonomi nasional lebih banyak berorientasi pada proyek makro dan investor besar, sementara ekonomi kerakyatan belum mendapatkan ruang penguatan yang berarti.
“Kalau pembangunan hanya dinikmati oleh kalangan atas dan perusahaan besar, itu bukan kemajuan — itu pengulangan kesalahan lama dengan wajah baru. Pemerintah harus berani menegakkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil,” ujarnya.
Selain itu, Fadly menyoroti lemahnya kebijakan pendidikan nasional yang masih berorientasi pada angka dan infrastruktur, bukan kualitas dan pemerataan. Ia menilai, daerah seperti Pangkep yang memiliki karakter kepulauan justru semakin tertinggal akses pendidikannya.
“Pendidikan kita masih jadi proyek, bukan gerakan pencerdasan bangsa. Pemerintah belum serius memperbaiki kualitas guru, pemerataan fasilitas, dan biaya pendidikan yang semakin membebani rakyat,” kritiknya.
Dalam aspek demokrasi, HMI Cabang Pangkep juga menilai pemerintah perlu berhati-hati menjaga ruang kebebasan sipil.
“Suara kritis sering dianggap ancaman, padahal itu bagian dari cinta terhadap bangsa. Pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik, bukan mempersempitnya,” tegas Fadly.
Sebagai penutup, Fadly mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa keadilan sosial hanya akan menciptakan jarak antara negara dan rakyatnya.
“Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk menata arah. Presiden Prabowo harus memastikan bahwa kekuasaan tidak sekadar kuat, tapi adil dan manusiawi. Sebab, bangsa besar bukan hanya karena infrastrukturnya megah, tetapi karena manusianya berdaya dan hidup dalam keadilan,” tutupnya.
