INSAN.NEWS || Makassar—Memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026, kalangan buruh mulai mempertanyakan arah nyata kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja.
Meski baru beberapa bulan menjabat, pemerintah dinilai belum menunjukkan langkah signifikan yang langsung menyentuh persoalan mendasar buruh.
Isu seperti kepastian upah layak, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), penguatan jaminan sosial tenaga kerja, hingga revisi regulasi ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terjawab.
Aktivis pemuda Sulawesi Selatan, Abdul Rais Rahman, menilai kondisi pekerja saat ini masih diwarnai ketidakpastian. Ia menyebut, tekanan ekonomi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok belum diimbangi dengan kebijakan upah yang memadai.
“Harapan terhadap perubahan itu ada, tetapi sampai sekarang buruh belum melihat langkah konkret yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” ujar Abdul Rais, Jumat (1/5/2026).
Menurut dia, kenaikan upah minimum setiap tahun belum cukup mengimbangi laju inflasi. Di sisi lain, ancaman PHK dan maraknya praktik kerja tidak tetap membuat posisi tawar pekerja semakin lemah.
Sorotan juga diarahkan pada implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai masih menyisakan persoalan, terutama terkait fleksibilitas tenaga kerja yang berpotensi memperluas sistem kontrak dan alih daya.
Abdul Rais menambahkan, lemahnya pengawasan memperburuk situasi di lapangan. “Masih ditemukan pelanggaran seperti upah di bawah standar, jam kerja yang tidak sesuai, hingga belum optimalnya perlindungan jaminan sosial,” katanya.
Janji dan Realisasi
Sejumlah agenda pemerintah sebelumnya, seperti percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) serta pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas PHK, juga menjadi sorotan.
Hingga kini, realisasinya dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Dalam pernyataan sikapnya, Abdul Rais bersama sejumlah aktivis mendorong pemerintah untuk:
- Menjamin upah layak yang adaptif terhadap biaya hidup
- Memperkuat perlindungan terhadap PHK
- Memperluas dan memastikan jaminan sosial bagi seluruh pekerja
- Meninjau ulang regulasi ketenagakerjaan agar lebih berpihak pada buruh
Ia menegaskan, pembenahan sektor ketenagakerjaan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial.
INSAN.NEWS – Menginspirasi Anda Follow Berita InsanNews di Google News
